Demi Seorang Setnov, Hakim Cepi Rusak Sistem Penyidikan di Indonesia? Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang vonis praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

MerahPutih.com - Hakim tunggal Cepi Iskandar dalam amar putusannya menyebut bila proses penetapan tersangka harus di akhir penyidikan. Menurutnya, penetapan seseorang sebagai tersangka tak bisa bersamaan dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan (sprindik).

Hal tersebut yang membuatnya‎ menyatakan bahwa langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP tidak sah.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus buka suara terkait pertimbangan hukum yang diambil hakim Cepi.

Menurutnya, bagi penyidik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK, sprindik dan penetapan status tersangka seseorang dalam waktu yang bersamaan sudah menjadi sistem yang baku.

"Bahkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada Penuntut Umum, nama tersangka sudah dicantumkan oleh penyidik dan ini sudah berlangsung 36 tahun sesuai dengan usia KUHAP," ujar Petrus melalui siaran persnya yang diterima merahputih.com, Rabu (4/10).

"Lalu apa yang salah dari KPK dengan pola ini, apakah hanya demi seorang Setya Novanto, lantas Hakim Cepi harus merusak sistem, pola, dan strategi penyidik di seluruh Indonesia dengan segala akibat hukumnya," tambahnya.

Petrus menuturkan, bagi KPK tugas menemukan bukti permulaan yang cukup dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti adalah menjadi tugas penyelidik pada tahap penyelidikan. Pada tahap inilah, KPK berwenang menentukan apakah penyelidikan ditingkatkan atau dihentikan.

"Karena sangat tergantung kepada ditemukan atau tidaknya sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menyangka seseorang sebagai pelaku tindak pidana," tandas Petrus.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 17 KUHAP juncto Pasal 44 UU KPK, maka penyelidik KPK berwenang melakukan penangkapan terhadap Setnov dan menyerahkan kepada KPK untuk diberi status tersangka serta ditahan demi kepentingan penyidikan dan penuntutan.

"Di sini nampak jelas bahwa KPK belum menggunakan seluruh wewenangnya karena masih menjaga martabat dan kehormatan lembaga DPR RI karena apa pun reputasi Setnov, dia adalah Ketua DPR RI dan Ketua Umum DPP Golkar," tukasnya.

Karenanya, dia mematahkan pandangan hakim Cepi yang menyebut KPK tidak menjaga harkat dan martabat Setnov lantaran menetapkan Ketua Umum Partai Golkar itu di ujung proses penyidikan.

Bahkan, Petrus menyebut bahwa KPK juga dapat mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Setnov sebelum dikeluarkannya Sprindik pada 17 Juli 2017 lalu.

"Namun kewenangan itu tidak digunakan dan itu sah-sah saja demi menjaga martabat Setnov sebagai Ketua DPR RI," pungkas Petrus. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: TPDI: Putusan Praperadilan Setnov Dinilai Timbulkan Anomali Penegakan Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Musnahkan Ratusan Kilogram Narkoba Jelang Tahun Baru
Indonesia
Polri Musnahkan Ratusan Kilogram Narkoba Jelang Tahun Baru

Narkoba itu dimusnahkan dengan cara dibakar di alat insenerator yang berada di RSPAD Gatot Subroto

Bagi-bagi Masker, Pengamat Nilai Polri Cari Panggung di Tengah Wabah Corona
Indonesia
Bagi-bagi Masker, Pengamat Nilai Polri Cari Panggung di Tengah Wabah Corona

Beberapa kegiatan itu adalah bagi-bagi masker yang mengundang artis di tengah jalan atau operasi pasar yang menarik perhatian masyarakat

 Bahas Omnibus Law Saat Pandemi COVID-19, DPR Tidak Peka dengan Penderitaan Rakyat
Indonesia
Bahas Omnibus Law Saat Pandemi COVID-19, DPR Tidak Peka dengan Penderitaan Rakyat

Lucius melanjutkan, langkah DPR tersebut tidak menunjukkan sensitivitas DPR pada situasi yang tengah dialami oleh segenap bangsa Indonesia untuk berjuang total menanggulangi pandemi Covid-19.

Tunjuk Tony Blair Cs Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Ini Motif Jokowi
Indonesia
Tunjuk Tony Blair Cs Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Ini Motif Jokowi

"Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota," ucap Jokowi

Jubir COVID-19 Reisa Broto Asmoro Ternyata Miliki Gelar Bangsawan
Indonesia
Jubir COVID-19 Reisa Broto Asmoro Ternyata Miliki Gelar Bangsawan

Hal itu diungkapkan Raden Ayu (RAy) Febri Hapsari Dipokusumo yang tak lain adalah kakak dari suami Reisa, Kanjeng Pangeran Tedjodiningrat Broto Asmoro

Pengamat Pertanyakan Pemilihan Nama-nama Dewan KPK
Indonesia
Pengamat Pertanyakan Pemilihan Nama-nama Dewan KPK

"Tak ada pengumpulan pendapat, pandangan sekaligus kemungkinan koreksi dari masyarakat lalu ditetapkan begitu saja oleh presiden," kata Ray

Hasrat Lahirnya Partai Emas Terkuak di Hari Ulang Tahun Jokowi
Indonesia
Hasrat Lahirnya Partai Emas Terkuak di Hari Ulang Tahun Jokowi

Wanita Emas memilih gambar kepala macan untuk lambang Partai Emas.

Plt Gubernur Kepri Minta Jokowi Tetapkan Natuna Jadi Kawasan Khusus
Indonesia
Plt Gubernur Kepri Minta Jokowi Tetapkan Natuna Jadi Kawasan Khusus

Natuna layak ditetapkan sebagai kawasan khusus

Warga Surabaya Gratis, Luar Kota Dikenakan Rp120 Ribu untuk Tes Swab Labkesda
Indonesia
Warga Surabaya Gratis, Luar Kota Dikenakan Rp120 Ribu untuk Tes Swab Labkesda

Fasilitas kesehatan ini sudah diresmikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan pembangunannya pun dipantau terus.

Hotman Paris Sebut Kasus Raibnya Uang Atlet eSports Berlangsung Sejak Mei 2020
Indonesia
Hotman Paris Sebut Kasus Raibnya Uang Atlet eSports Berlangsung Sejak Mei 2020

Jadi, dia menjelaskan bahwa kasus raibnya Rp22 miliar uang nasabah bukanlah kasus baru, melainkan sudah bergulir selama 6 bulan.