Demi Menarik Investor, Jokowi Tak Masalah Namanya Dicatut Presiden Joko Widodo saat berfoto bersama dengan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2019-2022 di Jakarta, Rabu (15/1/2020) (ANTARA/Akbar Gumay)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengaku tak masalah namanya dicatut oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk urusan investasi.

Jokowi menyebut pembebesan lahan selalu saja menjadi masalah saat ada investor yang hendak menanamkan modalnya ke Indonesia. Namun dia mengatakan, Bahlil bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahan di Banten dalam dua minggu.

Baca Juga:

Jokowi Sindir Kepala BKPM yang Sering Catut Namanya

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta agar Bahlil melayani para investor.

"Meskipun ngancem-ngancemnya bawa nama-nama presiden. Ini kalau ngancem gubernur, ngancem bupati, ngancem wali kota, ngancem polda, polres, saya dengar pakai nama saya," kata Jokowi di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/1).

"Engga gak apaa-apa, tapi kalau masalahnya selesai, buat saya enggak ada masalah. Untuk kebaikan ndak ada masalah," sambungnya.

Bahlil Lahadalia berbicara kepada wartawan di halaman Istana Negara usai bertemu Presiden Joko Widodo. Foto: ANTARA/Bayu Prasetyo/aa.
Bahlil Lahadalia berbicara kepada wartawan di halaman Istana Negara usai bertemu Presiden Joko Widodo. Foto: ANTARA/Bayu Prasetyo/aa.

Selain soal pembebasan lahan, Jokowi menjelaskan bahwa perizinan berbelit juga menjadi hal yang membuat investor tak tertarik berinvestasi di tanah air. Untuk itu, dia menilai para gubernur harus turun langsung menyelesaikannya.

"Pak Bahlil sudah ngmong ke saya, 'Pak saya sering pakai nama Bapak,' gak apa-apa. Asal untuk kebaikan gak apa-apa," tutur dia.

Baca Juga:

Novel Bakal Gugat Jokowi

Menurut Jokowi, ada 42 ribu regulasi yang tumpang mulai dari kementerian, provinsi, kabupaten, hingga kota. Hal itu, kata Jokowi, membuat para investor berpikir masuk ke Indonesia.

Sebagai solusinya, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan mengajukan draf RUU omnibus law ke DPR dalam pekan ini. Setidaknya, ada 74 UU yang diajukan pemerintah ke DPR.

"Langsung kita mintakan revisi agar semuanya bisa selesai. Kalau kita kemarin kita hitung-hitung, kalau kita ajukan satu persatu revisi undang-undang, 50 tahun enggak mungkin selesai," tutup Jokowi. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Minta Menteri BUMN Erick Thohir Kasih HIPMI Kerjaan


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH