Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada hingga Tahun 2022 Ilustrasi - Pemilihan kepala daerah. (Antaranews)

MerahPutih.com - Pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali. Apalagi, sejumlah daerah di tanah air akan melakukan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2020 pada 9 Desember mendatang.

Mengingat wabah corona yang belum usai, sejumlah pihak meminta kepada Pemerintah untuk menunda Pilkada hingga kasus virus corona terkendali demi keselamatan masyarakat.

Baca Juga

Ketua KPU Positif COVID-19, PAN: Jangan Jadikan Alasan Untuk Tunda Pilkada

"Kalau melihat perkembangan saat ini lebih baik diundur sampai 2022, kemarin saya berkomentar 2021 cukup, tapi kita melihat rakyat banyak terpapar, jangan sampai ini dibiarkan kepanjangan, jangan disepelekan, menjaga satu nyawa sama dengan menjaga nyawa seluruh Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin di Jakarta, Senin (21/9)

Penundaan itu, kata dia, dimungkinkan karena Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang penundaan Pilkada lalu tidak menutup kemungkinan untuk menunda kembali penyelenggaraan jika kondisi dianggap tidak terselesaikan.

"Dan ingat di Perppu yang pernah diajukan pilkada itu membuka ruang juga untuk menunda pilkada kembali jika pandemi ini tidak bisa terselesaikan," ungkapnya

Pilkada Serentak 2020. (Antara/HOP/Ist)
Pilkada Serentak 2020. (Antara/HOP/Ist)

Apalagi, saat ini kurva pandemi melonjak dan ketua serta dua anggota KPU Pusat serta sejumlah penyelenggara tingkat daerah juga ada yang terpapar COVID-19, juga calon-calon kontestan Pilkada 2020 banyak juga yang terkena virus Corona. "Jangan lupa calon kepala daerah juga banyak yang terpapar, ini menjadi pengingat bagi pemerintah DPR dan penyelenggara pemilu untuk bisa secara bijak mengundurkan pilkada," ucap dia dilansir Antara

Pilkada, menurut dia, tujuannya untuk mencari pemimpin dan seandainya pelaksanaannya diundur juga tidak akan menjadi masalah.

Baca Juga

Catat, Visi-Misi Gibran-Teguh dan Bajo di Pilkada Solo

"Cuma persoalannya sekarang itu rakyat banyak yang terpapar, ada yang meninggal dan siapa yang akan bertanggung jawab (kalau Pilkada menyebabkan banyak yang terpapar)? Keselamatan nyawa itu sangat atau jauh lebih (penting) dari sekedar Pilkada," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kondisi Siswa Secapa TNI AD Sudah Tak Lagi Demam dan Batuk
Indonesia
Kondisi Siswa Secapa TNI AD Sudah Tak Lagi Demam dan Batuk

Yurianto meminta masyarakat tidak panik

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya
Indonesia
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya

Budi adalah tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018

2,3 Juta Data Warga Indonesia Diretas, Begini Reaksi KPU
Indonesia
2,3 Juta Data Warga Indonesia Diretas, Begini Reaksi KPU

Akun itu juga menyebutkan bahwa data tersebut tampaknya merupakan data tahun 2013.

Akhirnya, Polisi Pulangkan Aktivis Ravio Patra
Indonesia
Sulawesi Selatan Jadi Daerah Terbanyak Pelanggaran Pidana Pilkada
Indonesia
Sulawesi Selatan Jadi Daerah Terbanyak Pelanggaran Pidana Pilkada

Pelanggaran didominasi yakni melanggar ketentuan Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat 1, 2, dan 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

PDIP Yakini Jokowi bakal Reshuffle Kabinet
Indonesia
PDIP Yakini Jokowi bakal Reshuffle Kabinet

"Melihat gesture presiden dalam pidato ini, nampaknya akan ada reshuffle kabinet," ucap dia

Menteri Kesehatan Afsel Positif Corona
Dunia
Menteri Kesehatan Afsel Positif Corona

Menteri Kesehatan Afrika Selatan, Zweli Mkhize, beserta sang istri positif terapar virus corona.

 Cawagub DKI Riza Patria Kembali Safari Politik ke Fraksi DPRD
Indonesia
Cawagub DKI Riza Patria Kembali Safari Politik ke Fraksi DPRD

"Banyak sekali masukan dari teman-teman DPRD supaya hubungan Pemprov DKI dan pusat lebih ditingkatkan untuk mengatasi permasalah di DKI Jakarta," kata Riza

Sah! PNS Rp400 - Rp200 Ribu dan Mahasiswa Rp150 Ribu Buat Pulsa
Indonesia
Sah! PNS Rp400 - Rp200 Ribu dan Mahasiswa Rp150 Ribu Buat Pulsa

Dana untuk biaya pulsa ini, berasal dari optimalisasi dan realokasi anggaran dan Kemeterian keuangan mengingatkan, pemberian dilakukan secara selektif.

Menkes Peringatkan Pembukaan Aktivitas Perkantoran Jangan Gegabah
Indonesia
Menkes Peringatkan Pembukaan Aktivitas Perkantoran Jangan Gegabah

Menurut Terawan, prinsip keamanan dan kenyamanan pekerja harus diutamakan mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir.