Demi Keamanan, Trump Larang AS Transaksi dengan ByteDance Trump juga melarang warganya untuk tidak bertransaksi menggunakan WeChat. (Foto: DW)

PRESIDEN AS Donald Trump resmi mengeluarkan perintah eksekutif mengenai pemblokiran transaksi dengan perusahaan teknologi asal Tiongkok, ByteDance. Perintah tersebut mengikuti pernyataan Trump beberapa waktu lalu yang khawatir dengan keamanan data warga AS oleh Tiongkok. Larangan transaksi tersebut akan dilakukan dalam rentang waktu 45 hari.

Seperti yang diketahui, ByteDance merupakan perusahaan induk dari TikTok yang didirikan oleh Zhang Yiming pada 2012 silam. Trump mengklaim bahwa aplikasi seperti TikTok secara diam-diam mencuri data publik untuk disetor kepada Partai Komunias Cina. Ia juga berpendapat bahwa TikTok menghadirkan ancaman nasional karena kepemilikannya di Tiongkok.

Baca juga:

Samsung Rilis Galaxy Note 20 dan Note 20 Ultra, Intip Spesifikasinya

“Penyebaran terus mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi AS,” ujar Trump mengutip The Verge.

“AS harus mengambil tindakan agresif terhadap pemilik TikTok demi melindungi keamanan nasional kita,” lanjutnya.

Dalam perintahnya tersebut, Trump menamai Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional sebagai otoritas, serta Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional yang secara efektif menyebut operasi lanjutan TikTok di AS sebagai darurat nasoinal.

ByteDance sendiri juga memiliki kantor pusat di AS, tepatnya di wilayah selatan California. TikTok sebenarnya sudah diunduh sebanayak 175 juta kali di AS dan lebih dari satu miliar kali di dunia. Tidak hanya ByteDance, Trump juga melarang AS untuk bertransaksi dengan WeChat, sebuah aplikasi milik raksasa teknologi Tencent yang berbasis di Tiongkok.

Baca juga:

New Normal, Outfit Perempuan Paling Banyak Diminati di Situs E-Commerce

Jika diperhatikan, larangan tersebut akan dimulai tidak lama setelah tenggat waktu negosiasi Microsoft dengan ByteDance, yakni 15 September 2020. Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Trump tidak akan melarang TikTok kecuali perusahaan AS membeli TikTok. Microsoft pun tengah berupaya membeli operasional TikTok di AS agar aplikasi video itu bisa bertahan.

Memberi kesempatan kepada perusahaan AS hingga 15 September 2020. (Foto: Daily News Hub)
Memberi kesempatan kepada perusahaan AS hingga 15 September 2020. (Foto: Daily News Hub)

Mengutip Deadline, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan TikTok dapat mengumpulkan data pribadi AS melalui pengenalan wajah, informasi tempat tinggal, nomor telepon, dan teman-teman yang terhubung dengan pengguna.

“Pengumpulan data ini memungkinkan Partai Komunis Cina mengakses informasi pribadi dan hak milik orang Amerika,” kata Pompeo.

Beberapa hari lalu, CEO Microsoft Satya Nadella mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara dengan Trump mengenai kemungkinan mengambil bagian TikTok yang berbasis di AS, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. (And)


Tags Artikel Ini

Muchammad Yani