Demi Daya Saing Produk Dalam Negeri, Tito Keluarkan SE Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Produk UMKM Bali. (Foto: Kemenperin)

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang diharapkan akan dapat mendorong transparansi pengadaan barang dan jasa.

"Ada enam area yang kita sepakati untuk menjadi arahan atau pegangan terutama bagi pemerintah daerah," kata Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (1/6).

Baca Juga:

Kejar Pertumbuhan 7 Persen, Tito Ingatkan APBD Digunakan Buat Belanja Produktif

Mendagri menilai Surat Edaran itu menjadi sangat penting sebagai landasan dan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.

Diharapkan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang sehat, sehingga APBD yang diperoleh dari rakyat dapat digunakan tepat sasaran dalam rangka mendorong pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

"Kita melihat bahwa enam area ini cukup detail dan rinci untuk mengatur mulai dari organisasi, kemudian transparansi, digitalisasi, dan lain-lain, karena pengadaan barang dan jasa kita harapkan spirit-nya, filosofinya, itu dapat dilaksanakan sesuai norma dan kemudian sesuai dengan aturan," jelasnya.

"Dengan demikian diharapkan tepat sasaran dan kemudian terjadi transparansi menghilangkan moral hazard," tambahnya.

Pengadaan barang dan jasa yang transparan sebagaimana isi SE tersebut juga diharapkan mendorong daya saing produk dalam negeri, menguatkan data produksi UMKM, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

"Di samping itu juga kita melihat mendukung prinsip, visi dan misi Bapak Presiden, sehingga dengan demikian usaha menengah, kecil, mikro, ultra mikro, itu menjadi terdongkrak, salah satunya dari belanja pemerintah, dari APBD," ujarnya.

Ia menegaskan, dikeluarkannya Surat Edaran bersama Kepala LKPP itu diharapkan dalam pengadaan barang dan jasa, terutama pada saat perencanaan dan eksekusi kian transparan.

Mendagri Tito Karnavian. (Foto:Antara)
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Setkab.go.id)

Namun, Mendagri menekankan, adanya transparansi dan prinsip tepat sasaran tersebut tak lantas menjadikan persoalan menjadi sulit dan berbelit-belit, apalagi sampai menghambat realisasi APBD.

"Spirit (semangat) untuk membuat regulasi dan memberikan guidelines (pedoman) agar moral hazard tepat sasaran itu tetap menjadi hal yang utama, tapi kita juga tidak ingin surat edaran ini kemudian menjadi penghambat dalam rangka untuk percepatan belanja pemerintah," tekan Mendagri Tito.

Sebelumnya, Mendagri mendorong agar pemda dapat bekerja sama menggenjot realisasi APBD pada kuartal kedua. Ia menilai realisasi APBD Tahun 2021 penting karena akan menjadi landasan pemulihan ekonomi di tahun 2022.

"Kuartal kedua kita harapkan bisa meningkat pada bulan April, Mei, Juni. Ini untuk bisa melompat ke angka tujuh persen tidak mungkin pemerintah pusat saja yang bergerak, pemda harus bergerak. Oleh karena itu, tolong belanjakan, diatur ritme belanja di daerah,” ujarnya. (6/5). (Asp)

Baca Juga:

APBD DKI 2021 Fokus Pada Penanganan COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Sebut 232 Ton Beras Sudah Disalurkan ke Warga Jatim
Indonesia
Kapolri Sebut 232 Ton Beras Sudah Disalurkan ke Warga Jatim

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya untuk segera melakukan penyaluran bansos ke titik-titik masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19.

Indonesia Kembali Terima Vaksin Pfizer Donasi COVAX
Indonesia
Indonesia Kembali Terima Vaksin Pfizer Donasi COVAX

Sampai Sabtu (23/1), penduduk Indonesia yang telah mendapatkan dua dosis vaksin COVID-19 mencapai 123.782.386 orang.

Pembukaan Mal di Bandung Tunggu Peraturan Wali Kota
Indonesia
Pembukaan Mal di Bandung Tunggu Peraturan Wali Kota

Pemerintah menerapkan dua peta jalan yang mulai diujicobakan dalam PPKM yang diperpanjang hingga 16 Agustus 2021 tersebut.

Puncak Arus Nataru 24 Desember, Jasa Marga Fokus Tangani Genangan di Tol
Indonesia
Puncak Arus Nataru 24 Desember, Jasa Marga Fokus Tangani Genangan di Tol

Terkait kesiapan layanan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Jasa Marga berkoordinasi dengan kepolisian untuk pelaksanaan buka/tutup rest area.

Ketua DPRD Persilakan Anies Buat Program di YouTube Asal Tidak Pakai Uang Rakyat
Indonesia
Ketua DPRD Persilakan Anies Buat Program di YouTube Asal Tidak Pakai Uang Rakyat

Prasetyo tidak mempermasalahkan Anies membuat program di kanal Youtube. Namun, politisi PDI Perjuangan itu meminta biaya pembuatan video tersebut tidak memakai uang rakyat.

Jalan Nasional dan Tol Mulai Disiapkan Hadapi Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Jalan Nasional dan Tol Mulai Disiapkan Hadapi Mudik Lebaran 2022

Pemerintah janji akan bekerja keras memberikan pelayanan maksimal agar para pemudik dapat melakukan perjalanan pulang kampung dengan aman dan nyaman.

Zulhas Ajak PKS Kolaborasi Termasuk dalam Pilpres
Indonesia
Zulhas Ajak PKS Kolaborasi Termasuk dalam Pilpres

Zulkifli Hasan mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk ikut berkolaborasi termasuk dalam ajang kontestasi Pilpres 2024.

Ade Yasin Klaim Sebagai Korban, KPK Pastikan Punya Bukti Kuat
Indonesia
Ade Yasin Klaim Sebagai Korban, KPK Pastikan Punya Bukti Kuat

Menanggapi alasan Ade Yasin, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, bantahan yang disampaikan Bupati Bogor, Ade Yasin, atas keterlibatannya dalam kasus dugaan suap lumrah disampaikan tersangka korupsi.

Diperiksa Polisi, KSP Moeldoko Dicecar 20 Pertanyaan
Indonesia
Diperiksa Polisi, KSP Moeldoko Dicecar 20 Pertanyaan

Moeldoko sudah menjalani pemeriksan sebagai saksi pelapor terkait laporannya terhadap dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW).

Akhir Agustus, Realisasi Anggaran PEN Belum Sampai 50 Persen
Indonesia
Akhir Agustus, Realisasi Anggaran PEN Belum Sampai 50 Persen

"Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) non-Program Keluarga Harapan juga sudah tersalurkan 100 persen kepada 8,8 juta orang," ujar Airlangga.