Delegasi Palestina di Sidang PUIC: Dalam Sejarah Manusia, Tak Pernah Ada Kejahatan Seperti Ini

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 13 Mei 2025
Delegasi Palestina di Sidang PUIC: Dalam Sejarah Manusia, Tak Pernah Ada Kejahatan Seperti Ini

Ilustrasi - Warga Gaza saat antre air bersih di kamp pengungsian. ANTARA/Anadolu/py.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sidang Komite Eksekutif ke-53 International Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Jakarta menegaskan kembali posisi negara-negara Muslim dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, selaku pemimpin sidang membuka sidang dengan berdoa bersama sebagai simbol solidaritas kolektif dari seluruh delegasi PUIC terhadap rakyat Palestina yang terus mengalami penjajahan dan kekerasan.

Delegasi Palestina dalam sidang PUIC mengapresiasi Indonesia sebagai tuan rumah dan keteguhan dalam membersamai bangsa Palestina.

Dalam kesempatan pertama, delegasi Palestina memberikan update tentang derita bangsanya dalam proses genosida yang dilakukan Zionis Israel.

"Dalam sejarah manusia, tak pernah ada kejahatan seperti ini," ucap delegasi Palestina, Selasa (13/5).

Delegasi tersebut menyatakan membela Palestina bukan hanya tentang Palestina, tetapi tentang membela kemanusiaan secara menyeluruh dan global.

"Kejadian seperti konflik Pakistan-India saat ini, juga bagian perjuangan kita, seperti membela Palestina," ujarnya.

Baca juga:

Angkat Isu Perempuan dan Palestina di Sidang PUIC ke-19, DPR Disebut Bisa Berbagi Pengalaman ke Negara OKI

Solidaritas terhadap Palestina adalah bagian dari perjuangan global dalam melawan ketidakadilan dan penindasan. Oleh karena itu, menurut delegasi tersebut perlu adanya strategi yang terkoordinasi untuk memperkuat ketahanan warga Palestina serta mendorong pengakuan parlemen Palestina agar bisa menjalin aliansi dengan negara-negara Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Usulan konkret juga disampaikan dalam sidang seperti seruan untuk memboikot parlemen-parlemen yang secara terbuka mendukung Zionis Israel serta mengarahkan tekanan diplomatik pada Kongres Amerika agar kembali mengedepankan nilai-nilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kemerdekaan dan hak asasi manusia.

Delegasi lainnya juga mendorong agar prinsip-prinsip Mahkamah Pidana Internasional bisa diterapkan pada sistem hukum negara-negara anggota PUIC sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perang Israel.

Lebih lanjut, semua delegasi diberi kesempatan menyampaikan pendapat atau resolusi tentang Palestina, di antaranya ajakan bangga menjadi negara Islam. Peserta delegasi mengajak seluruh negara anggota PUIC untuk bangga terhadap identitas keislaman mereka dan bersatu dalam melawan ketidakadilan global.

Langkah-langkah konkrit yang disepakati dalam sidang diharapkan menjadi pendorong nyata bagi gerakan internasional pendukung kemerdekaan Palestina. Juga ada pendapat bahwa anggota PUIC tidak ingin memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat tetapi bersungguh-sungguh dalam membekukkan diplomasi dengan Israel.

Sidang yang dipimpin oleh Mardani Ali Sera ini dihadiri oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh (F-Gerindra) serta para anggota BKSAP lainnya, yaitu Sigit Purnomo (Pasha Ungu dari Fraksi PAN), Eva Monalisa (F-PKB), dan Syahrul Aidi Mazaat (Fraksi PKS).

Baca juga:

Trump Diklaim Akan Akui Palestina di KTT Negara Teluk-AS 2025, Analis Meragukan Klaim Itu

Semua delegasi negara yang hadir menyatakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina dan mendesak agar PUIC mengambil langkah nyata dalam memperkuat posisi Palestina di forum Internasional.

"Sidang ini menegaskan kembali bahwa perjuangan membela Palestina adalah bagian dari misi PUIC dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan," kata Mardani Ali Sera. (Pon)

#Palestina #Free Palestina #DPR RI #Mardani Ali Sera
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - 24 menit lalu
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 13 menit lalu
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 50 menit lalu
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
Apel Akbar Solidaritas Palestina Digelar di Monas, Ini 5 Lokasi Parkir yang Disiapkan
Polda Metro Jaya menyiapkan lima kantong parkir untuk peserta Apel Akbar Solidaritas Palestina 2026 di Monas. Simak lokasi dan kapasitas parkirnya.
Yusuf Abdillah - Minggu, 01 November 2026
Apel Akbar Solidaritas Palestina Digelar di Monas, Ini 5 Lokasi Parkir yang Disiapkan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Bagikan