8 Poin Pegangan Wajib Kapolda Hingga Kapolres Saat Amankan Kunker Jokowi Seorang pria membentangkan poster saat Presiden Jokowi berkunjung ke makam Bung Karno di Blitar. Foto: Istimewa

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram mengenai tindakan atau prosedur pengamanan dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. Surat telegram Kapolri disampaikan oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono pada Rabu (15/9) malam.

Terdapat delapan poin yang diminta Listyo Sigit diperhatikan para Kapolda dan Kapolres dalam pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi. Pertama, setiap pengamanan kunker Presiden agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reakif.

Baca Juga

Jokowi dan Kapolri Awasi Langsung Vaksinasi di Pesantren Seluruh Indonesia

Kedua, apabila didapati sekelompok masyarakat yang berkerumun untuk menyampaikan aspirasinya, sepanjang dibenarkan Undang-undang maka tugas pengamanan hanya mengawal rombongan tersebut.

"Agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar," kata Argo Yuwono dalam keterangan persnya, Kamis (16/9).

Seorang pria membentangkan poster saat Presiden Jokowi berkunjung ke makam Bung Karno di Blitar. Foto: Istimewa

Ketiga, menyiapkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sehingga bisa dikelola dengan baik. Keempat, mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

Kelima, setiap pejabat VIP/VVIP wajib diamankan sesuai SOP. Keenam, mempersiapkan unsur pengamanan secara profesional dan seimbang serta tidak under estimate sehingga dapat merespons perkembangan situas sewaktu-waktu.

Baca Juga

Selesai Karantina, Atlet Paralimpiade Indonesia Temui Jokowi

Ketujuh, mencermati perkembangan situasi sehingga dapat melakukan antispasi dengan tepat. Kedelapan, berkoordinasi dengan TNI dan instansi lain.

"Ini kita sampaikan kepada jajaran agar dipedomani dan dilaksanakan dengan baik," jelas Argo. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Besok, Komnas HAM Akan Temui Warga Desa Wadas dan Ganjar
Indonesia
Besok, Komnas HAM Akan Temui Warga Desa Wadas dan Ganjar

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan terjun ke Jawa Tengah, untuk menggali informasi terkait insiden Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (11/2).

Babak Baru Kasus Penembakan di Rumah Irjen Ferdy Sambo, Kini Naik ke Penyidikan
Indonesia
Babak Baru Kasus Penembakan di Rumah Irjen Ferdy Sambo, Kini Naik ke Penyidikan

Pengusutan penembakan di kediaman Irjen Ferdy Sambo memasuki babak baru.

Menkominfo dan Dubes Spanyol Bahas Kerja Sama Sektor TIK
Indonesia
Menkominfo dan Dubes Spanyol Bahas Kerja Sama Sektor TIK

Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (8/4), keduanya membahas potensi kerja sama antarkedua negara di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Lowongan CPNS 2022 Cuma Buat Pekerjaan Spesifik
Indonesia
Lowongan CPNS 2022 Cuma Buat Pekerjaan Spesifik

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa seleksi CASN akan disesuaikan dengan kebutuhan yang bakal lebih banyak untuk PPPK.

Alasan Menag Yaqut Undang Paus Fransiskus ke Indonesia
Indonesia
Alasan Menag Yaqut Undang Paus Fransiskus ke Indonesia

Yaqut Cholil Qoumas ingin mengundang Paus Fransiskus ke Indonesia

Analisis Rusia Pertama Kunci Zona Mati Chernobyl: Rute Tercepat Kuasai Ibu Kota Ukraina
Dunia
Analisis Rusia Pertama Kunci Zona Mati Chernobyl: Rute Tercepat Kuasai Ibu Kota Ukraina

Wilayah Chernobyl menjadi jalur paling efektif untuk kebutuhan transportasi dan logistik pasukan darat Rusia.

Indonesia Butuh Rp 3.500 Triliun Gantikan PLTU Batu Bara
Indonesia
Indonesia Butuh Rp 3.500 Triliun Gantikan PLTU Batu Bara

Sejak 2016, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan melaporkan setiap tahun dan menyediakan private budget tagging yakni pengeluaran pemerintah dari APBN untuk kegiatan hijau.

Bupati Mamberamo Tengah Dicegah ke Luar Negeri
Indonesia
Bupati Mamberamo Tengah Dicegah ke Luar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru menginformasikan upaya pencegahan ke luar negeri terhadap Bupati Mamberamo Tengah Papua, Ricky Ham Pagawak, Senin (18/7).

Dipolisikan Luhut, Kubu Haris Azhar Bicara Iktikad Baik Hingga Undangan Klarifikasi
Indonesia
 [HOAKS atau FAKTA]: Cegah Omicron, Vaksinasi Harus Satu Minggu Sekali
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Cegah Omicron, Vaksinasi Harus Satu Minggu Sekali

Artikel berita tersebut berasal dari website bernama thestonkmarket.com, yang menurut deskripsinya website tersebut berisikan konten-konten lelucon bergaya satire.