Delapan PNS yang Terlibat HTI akan Dibina Secara Khusus Juru Bicara HTI Ismail Yusanto (tengah) memberikan keterangan pers terkait pembubaran ormas HTI di kantor HTI, Tebet, Jakarta(MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.Com - Sekitar delapan orang PNS di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terlibat sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bupati Mamuju Habsi Wahid menyatakan kedelapan orang PNS itu akan dipanggil dan dibina secara khusus.

"Pemerintah di Mamuju sebelumnya membentuk tim satuan tugas (Satgas) dengan melibatkan sejumlah pihak dalam rangka menindaklanjuti lahirnya peraturan pengganti undang undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat," kata Bupati Mamuju, Habsi Wahid, pada dialog kebangsaan dengan tema tindak lanjut Perppu Nomor 2 tahun 2017 di Mamuju, Selasa (29/8).

Habsi Wahid mengatakan, satgas yang dibentuk dengan melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat tersebut menemukan data sebanyak delapan PNS dilingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju dinyatakan terlibat secara aktif dalam organisasi HTI yang telah menjadi organisasi terlarang setelah keluarnya Perppu.

"Pemerintah di Mamuju segera akan mengambil langkah secepatnya dengan memanggil para PNS yang dinyatakan terlibat HTI, karena HTI telah menjadi organisasi yang dilarang pemerintah karena dianggap berhaluan menyimpan dari Idiologi Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia," katanya.

Menurut dia, pemerintah di Mamuju segera akan melakukan diskusi terhadap PNS tersebut dan akan dikeluarkan rekomendasi resmi dari pemerintah untuk langkah pembinaan para PNS tersebut.

Sebelumnya pemerintah di Sulbar juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah di tingkat Kabupaten di Sulbar agar melakukan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) setelah dikeluarkan Perppu yang berujung pada pembubaran Ormas HTI.

"Pemerintah di Mamuju juga akan bekerjasama dengan para tokoh masyarakat dan agama dalam rangka melakukan deteksi dini sesuai surat edaran tersebut dan meminta kepada para camat dan kepala desa di Kabupaten Mamuju agar bersama pemerintah mewaspadai apabila terjadi hal yang dapat mengancam keutuhan bangsa setelah dikeluarkannya perppu tersebut," katanya.(*)

Sumber : https://antaranews.com


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH