Telaah
Dekolonialisasi dan Modernisasi Hukum Pidana Indonesia Ilustrasi pengadilan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2023. Beleid hukum pidana terbaru itu akan menggantikan KUHP sebelumnya yang merupakan warisan kolonialisme Belanda.

KUHP terbaru terdiri dari 37 BAB, 624 pasal dan 345 halaman. KUHP baru juga terbagi dalam dua bagian yaitu bagian pasal dan penjelasan

Baca Juga:

Menkumham Yasonna Luruskan Isu Kontroversi UU KUHP

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memaparkan lima misi yang diusung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pemerintah dan DPR RI pada 6 Desember 2022.

Pertama, dekolonialisasi. Dekolonialisasi diterjemahkan sebagai upaya untuk menghilangkan nuansa-nuansa kolonial yang ada di dalam KUHP lama.

Kedua, misi KUHP yang baru adalah demokratisasi. Oleh karena itu, KUHP baru sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi. Selain itu, KUHP baru juga tidak mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat.

Misi KUHP selanjutnya ialah konsolidasi penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagian Undang-Undang Pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan rekodifikasi.

Misi keempat KUHP ialah harmonisasi. Diketahui bersama, banyak undang-undang sektoral yang jumlahnya sekitar 200 lebih yang diharmonisasikan dengan KUHP baru dan yang kelima misi KUHP itu adalah modernisasi.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dalam kegiatan sosialisasi KUHP bertajuk "Kenduri KUHP Nasional" yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bukan untuk melindungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebab baru diimplementasikan pada tahun 2026.

"KUHP baru akan diimplementasikan ketika Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI," kata Menko Polhukam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengatakan, ada yang mengkritik masalah kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menulis berita, dan masalah ancaman pidana bagi orang yang menghina kepala negara.

Mahfud menjelaskan, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, sejak dulu ketentuan hukum pidana untuk orang yang menghina dan memfitnah presiden sudah ada hukum pidana nya.

Kedua, jika hal tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi, KUHP baru justru tidak berlaku untuk Presiden Jokowi. Alasannya, KUHP baru diimplementasikan tiga tahun lagi atau pada tahun 2026.

"Sedangkan Presiden Joko Widodo sudah akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024," ujarnya.

Ia mengatakan, Jokowi pernah menyampaikan jika ketentuan pasal terkait penghinaan Presiden dihukum atau tidak, sesuatu yang tidak penting bagi eks Wali Kota Solo itu.

"Sebab, hampir setiap hari Jokowi merasa atau mengakui dirinya kerap dihina, namun tidak pernah menggugat. Artinya, Presiden menegaskan jika KUHP baru dibuat semata-mata untuk masa depan negara," katanya. (*)

Baca Juga:

Menparekraf Berkoordinasi dengan Kapolri Soal Penerapan KUHP Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Potensi Zakat di Kota Bandung Capai Rp 1,6 Triliun
Indonesia
Potensi Zakat di Kota Bandung Capai Rp 1,6 Triliun

Baznas Provinsi Jawa Barat, resmi menetapkan besaran zakat fitrah tahun 1443 H/2022 M untuk Kota Bandung sebesar Rp 32.000.

Ini Kontributor Penerimaan Pajak Tertinggi di Februari 2022
Indonesia
Ini Kontributor Penerimaan Pajak Tertinggi di Februari 2022

Dirjen Pajak sedang melakukan finalisasi empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Ketua LDA dan PB XIII Minta Gibran Segera Revitalisasi Keraton Solo
Indonesia
Ketua LDA dan PB XIII Minta Gibran Segera Revitalisasi Keraton Solo

Gusti Moeng meminta kepada Gibran untuk segera membentuk tim kecil terkait percepatan revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Nyatakan Berminat Jabat Presiden 3 Periode
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Nyatakan Berminat Jabat Presiden 3 Periode

video di Tiktok merupakan video potongan dari video berjudul “Penyambutan Presiden RI dan Penyematan Baju Adat di Nias"

Aturan Perjalanan Domestik, Bukan Berarti Semua Orang Bebas dari Tes COVID-19
Indonesia
Aturan Perjalanan Domestik, Bukan Berarti Semua Orang Bebas dari Tes COVID-19

Para pelaku perjalanan domestik di semua moda transportasi darat, laut, maupun udara yang telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap.

Jepang Ikuti Jejak Negara Barat Jatuhkan Sanksi Ekonomi ke Rusia
Dunia
Jepang Ikuti Jejak Negara Barat Jatuhkan Sanksi Ekonomi ke Rusia

Jepang melarangan penerbitan obligasi Rusia di Jepang dan pembekuan aset orang-orang Rusia

Pemkot Solo Manfaatkan Dana Hibah UEA Untuk Penuntasan Kawasan Kumuh
Indonesia
Pemkot Solo Manfaatkan Dana Hibah UEA Untuk Penuntasan Kawasan Kumuh

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Solo, Jawa Tengah mencatat luasan kawasan kumuhnya masih 94 hektar.

Pertamina Uji Coba Aplikasi MyPertamina Jadi Syarat Beli BBM Bersubsidi Per 1 Juli
Indonesia
Pertamina Uji Coba Aplikasi MyPertamina Jadi Syarat Beli BBM Bersubsidi Per 1 Juli

Pendaftaran dilakukan di laman MyPertamina https://subsiditepat.mypertamina.id/.

ETLE Resmi Berlaku di Kota Tangerang Mulai Pekan Depan
Indonesia
ETLE Resmi Berlaku di Kota Tangerang Mulai Pekan Depan

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan penerapan sistem ETLE ini bertujuan untuk mengatasi peningkatan pelanggaran lalu lintas.

Telkom Siapkan Layanan Digital untuk KTT G20 Bali
Indonesia
Telkom Siapkan Layanan Digital untuk KTT G20 Bali

PT Telkom melakukan persiapan infrastruktur jaringan telekomunikasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Puncak pertemuan G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali pada 15-16 November 2022.