Defisit Rp10 Triliun, PSI Desak Anies Tegas Pangkas Anggaran Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI Idris Ahmad (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera melakukan pemangkasan rancangan anggaran KUA-PPAS 2020 yang mengalami defisit sebesar Rp10 triliun.

Diketahui setelah pembahasan di komisi-komisi DPRD rancangan anggara KUA-PPAS sebagai dasar APBD menyetuh angka 97 triliun, tapi kemampuang anggaran yang dimiliki hanya Rp 87,1 triliun. Artinya dalam rancangan APBD mengalami defisit hingga Rp10 triliun.

Baca Juga:

Pekan Depan DPRD DKI Pangkas Defisit APBD Rp10 Triliun

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan Jakarta membutuhkan kepemimpinan dan ketegasan dari sosok Anies dalam memperbaiki secara komprehensif rancangan anggaran Jakarta yang ada.

PSI desak Anies segera pangkas anggaran yang tak perlu di APBD DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Idris Ahmad (MP/Asropih)

"Dalam setiap pemotongan anggaran besar pasti ada banyak pertentangan dan kepentingan. Tidak bisa dipungkiri, ini adalah ujian besar bagi Gubernur Anies," kata Idris melalui pernyataan tertulis yang diterima merahputih.com, Kamis (21/11).

Idris meyakini masih banyak pos-pos anggaran yang bisa dipotong untuk efisiensi. Dalam anggaran tersebut, terdapat pos belanja langsung dan tidak langsung, serta pos pembiayaan.

Untuk melakukan efisiensi, kata dia, diperlukan keterbukaan dan kecermatan, apalagi mengingat batas waktu pembahasan di akhir November sudah kurang dari dua minggu.

“Konsekuensinya jelas penganggaran akan molor. Kami tidak mau penyisiran anggaran ini dilakukan secara sulap. Untuk eksekutif menyisir 10 triliun Rupiah, bisa habis berminggu-minggu,” kata Idris.

Baca Juga:

Posisi Wagub DKI Kosong Lantaran Anies Tak Punya Kekuatan Politik

PSI menilai Gubernur Anies harus berani mengeluarkan keputusan komprehensif untuk memotong 10 triliun Rupiah. Menurut Idris, pemotongan anggaran sebesar itu sudah bukan sekedar keputusan teknokratis lagi, tapi sudah menjadi keputusan dan kebijakan politis.

"Ini level pengambilan keputusan yang tidak bisa dilakukan oleh Bappeda atau Sekda, tapi harus langsung dari Gubernur. Harus segera dilakukan," tutup Idris.(Asp)

Baca Juga:

Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?

Kredit : asropihs


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH