Defisit Masih Tinggi, BI Bakal Beli SBN Rp 224 Triliun di 2022 Gubernur BI Perry Warjiyo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah menetapkan nelanja negara pada tahun depan ditargetkan mencapai Rp2.714,2 triliun yang di antaranya untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Bank Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pendanaan APBN sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam jumlah yang besar.

Komitmen itu ditunjukan, dengan lankag Bank Indonesia (BI) akan membeli surat berharga negara (SBN) sebanyak Rp 224 triliun dengan suku bunga rendah untuk membantu pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Baca Juga:

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Tidak Bakal Capai 100 Persen

"Dengan pendanaan BI, pemerintah dapat memfokuskan APBN untuk pemulihan ekonomi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pembelian SBN tersebut sebagai bentuk sinergi stimulus fiskal dan moneter, mengingat defisit APBN 2022 akan mencapai 4,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2020, BI telah membeli SBN sebesar Rp 473,4 triliun dan pada 2021 hingga per November, sebesar Rp 143,3 triliun.

"Dengan berbagai sinergi antarpemangku kebijakan, Gubernur BI berharap ekonomi Indonesia bisa pulih lebih kuat di tahun 2022," katanya.

Ia memastikan kebijakan moneter bank sentral pada 2022 akan lebih mendukung stabilitas ekonomi dengan meningkatnya ketidakpastian global saat ini.

"Sementara empat kebijakan lainnya, yaitu makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah tetap didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Perry.

Kebijakan moneter pada tahun depan akan fokus kepada stabilitas nilai tukar rupiah, suku bunga rendah sampai terdapat indikasi awal kenaikan inflasi, penurunan likuiditas bertahap, dan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana maupun pasar sekunder.

Lalu, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus dilakukan sesuai fundamental dan mekanisme pasar, sekaligus memitigasi normalisasi moneter Bank Sentral AS, The Fed melalui intervensi valas dan menjaga perbedaan imbal hasil SBN dan obligasi AS tetap menarik, yang berkoordinasi erat dengan Menteri Keuangan.

Ilustrasi uang. (Foto: Antara)
Ilustrasi uang. (Foto: Antara)

Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang longgar akan dipertahankan pada 2022 untuk mendorong kredit perbankan pada sektor-sektor prioritas, bersinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), antara lain melalui rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) untuk mendorong UMKM, hingga penguatan forum pengawasan bank terpadu.

Di bidang sistem pembayaran, digitalisasi terus diperkuat untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, sehingga konsolidasi industri sistem pembayaran diperkuat dengan membangun ekosistem end-to-end antara perbankan digital, fintech, e-commerce, dan membentuk unicorn Indonesia yang tangguh.

"Infrastruktur yang modern terus kami bangun, perluasan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan target tambahan 15 juta kerja sama, QRIS antarnegara, dan SNAP satu bahasa untuk koneksi pembayaran terus kami perluas," ujarnya.

Baca Juga:

Jepang Bocorkan Resep Pemulihan Ekonomi ke Jawa Barat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator Golkar Sebut RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi
Indonesia
Legislator Golkar Sebut RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi

“(RUU PDP masih membahas) tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana," kata Nurul dalam keterangannya, Selasa (12/7).

Rajai Survei Pilgub Jateng, Gibran: Saya Fokus Dulu di Solo
Indonesia
Rajai Survei Pilgub Jateng, Gibran: Saya Fokus Dulu di Solo

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku telah mengetahui hasil survei itu

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi Kasus Brigadir J ke Jokowi dan DPR Pekan Depan
Indonesia
Komnas HAM Serahkan Rekomendasi Kasus Brigadir J ke Jokowi dan DPR Pekan Depan

"(Diberikan) Minggu depan," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada wartawan, Sabtu (10/9).

[Hoaks atau Fakta]: Muncul Uang Kertas Baru Rp 1 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Muncul Uang Kertas Baru Rp 1 Juta

Beredar video viral di media sosial Tiktok oleh akun bernama @TuanYudi. Ia membagikan sebuah video mengenai selembar pecahan uang dengan nominal 1.0, yang diklaim memiliki nilai sebanyak 1 juta. Videonya di-likes sebanyak 200 lebih pengguna Tiktok.

Jokowi Larang ASN Bukber dan Open House, Gibran Siapkan SE Wali Kota
Indonesia
Jokowi Larang ASN Bukber dan Open House, Gibran Siapkan SE Wali Kota

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku akan mengatur larangan bukber dan open house dalam surat edaran (SE) wali kota.

Lepas Masker di Ruang Publik, Imun Warga Diklaim Sudah Baik
Indonesia
Lepas Masker di Ruang Publik, Imun Warga Diklaim Sudah Baik

Dalam tahap transisi pandemi ke endemi, masyarakat sudah menyadari bagaimana cara untuk melakukan protokol kesehatan.

Menteri Airlangga Singgung Gelombang Omicron dalam Forum G20
Indonesia
Menteri Airlangga Singgung Gelombang Omicron dalam Forum G20

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan G20, mulai 14 Februari hingga 19 Februari 2022. Meski di tengah ancaman gelombang Omicron, pertemuan G20 tetap berlangsung dengan satu orang delegasi mengundurkan diri rapat tatap muka terkait Omicron.

 Lonjakan Harga Pangan dan Energi Bisa Picu Kerusuhan Sosial
Dunia
Lonjakan Harga Pangan dan Energi Bisa Picu Kerusuhan Sosial

Lonjakan harga-harga pangan secara tiba-tiba dapat menyebabkan keresahan sosial, seperti yang terjadi pada 2007-2008 dan lagi pada 2011 di 40 negara.

 Polrestabes Bandung Buru Pelaku Perkosaan dan Penjualan Bocah 14 Tahun
Indonesia
Polrestabes Bandung Buru Pelaku Perkosaan dan Penjualan Bocah 14 Tahun

Kasus itu bermula dari hilangnya seorang anak perempuan berusia 14 tahun pada pertengahan Desember 2021. Orangtua korban pun telah melaporkan soal kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian.

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Eks Bos FPI Dkk
Indonesia
Mahkamah Agung Tolak Kasasi Eks Bos FPI Dkk

Putusan Kasasi ini ditangani oleh Ketua Majelis Hakim Suhadi