Debat Pilpres ke-3 Bahas Pertahanan, Peneliti BRIN Soroti Kedaulatan Laut dan Udara

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat ke-3 Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1). Debat yang akan diikuti tiga Capres itu akan mengangkat tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Geopolitik, Globalisasi, dan Politik Luar Negeri.

Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Athiqah Nur Alami mengharapkan para capres memaparkan kebijakan yang akan membuat Indonesia sepenuhnya berdaulat di udara dan laut, jika memenangkan Pilpres 2024.

Baca Juga:

Tiga Skuadron Baru TNI AU di Papua, Ini Namanya

Menurut dia, meskipun Indonesia sudah Merdeka 78 tahun, tapi belum sepenuhnya berdaulat di wilayah udara dan perairan laut, yang tercermin pada Flight Information Region (FIR) Indonesia, yang kini masih dioperasikan Singapura.

FIR merupakan wilayah udara tertentu yang berfungsi untuk menyediakan informasi wilayah penerbangan, dan penting bagi lalu lintas penerbangan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan.

“Singapura mengoperasikan FIR Indonesia hingga tahun 2045, karena Indonesia belum memiliki infrastruktur mumpuni untuk melindungi wilayah udara sepenuhnya. Sebagai negara yang berdaulat, mestinya Indonesia secara penuh mengawasi lalu lintas udaranya,” kata Athiqah, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu (6/1).

Baca Juga:

4 Jet F-16 Kawal Panglima TNI Lintasi Area FIR Otoritas Singapura

Athiqah menyebutkan, dampak dari kebijakan pengoperasian FIR, Singapura mengetahui apa yang terjadi di Indonesia, terutama di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang masih bergejolak. Dia berharap, presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 dapat meningkatkan kapasitas teknologi alat utama sistem senjata (Alutsista) di udara.

“Harusnya Indonesia memperkuat kapasitas, agar FIR dikendalikan sepenuhnya oleh Indonesia, bukan Singapura,” tegas peneliti BRIN itu

Lebih lanjut, Athiqah menyebut Indonesia juga belum sepenuhnya berdaulat di laut. Pasalnya, pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas di perairan belum bisa dilakukan maksimal.

Baca Juga:

TNI AL Dapat Tambahan Kapal Cepat Rudal

Dikatakan, TNI Angkatan Laut (AL) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki kapal, namun belum mumpuni untuk menjaga perairan Indonesia, karena kemampuan teknologi masih terbatas. Akibatnya, jika ada kapal asing memasuki perairan Indonesia, sulit mengejar hingga ke wilayah perairan internasional.

Dia berharap para capres yang akan tampil pada debat ketiga Pilpres 2024 memiliki gagasan dan menaruh perhatian pada peningkatan kapasitas dan infrastruktur menjaga wilayah laut Indonesia, seperti meningkatkan gross tonnage (GT) kapal.

“Meningkatkan kapasitas dan infarstruktur menjaga wilayah laut menjadi krusial, utamanya armada kapal. GT-nya perlu ditingkatkan. Punya kapal, tapi seperti macan ompong,” tegasnya. (Pon)

Baca Juga:

Aksi Heroik Prajurit Kopaska Ini Membuat Tentara Laut Malaysia Kabur