Debat Gubernur NTT-Tokoh Adat Sumba, DPD Minta Pemerintah Hormati Hak-Hak Ulayat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (ANTARA/ Benny Jahang)

MerahPutih.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat kembali membuat kontroversi. Dalam video yang viral di media sosial, Viktor terlibat debat dengan Ketua Adat Marapu, Sumba, Umbu Maramba Hawu.

Bahkan, politikus NasDem itu sempat mengancam dan melontarkan hinaan kepada Umbu, yang merupakan sesepuh sekaligus raja di Kabaru, Rindi, Sumba Timur.

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku menyesali tindakan Viktor yang mendebat Umbu.

Baca Juga:

Pimpinan DPD Dukung Gagasan KSAD untuk Merangkul KKB

Perdebatan panjang yang dinilai tidak pantas ditampilkan oleh seorang kepala daerah ini diduga dipicu oleh pengelolaan dan pengalihan status kepemilikan tanah ulayat yang pernah dilakukan oleh salah satu perusahaan perkebunan tebu dan pemerintah.

"Kami menyayangkan sikap dan cara komunikasi gubernur, kepala daerah, yang cenderung arogan terhadap tokoh adat yang merupakan pemilik tanah ulayat di sana," kata Sultan dalam keterangannya, Jumat (3/11).

Pasalnya, kata Sultan, eksistensi suku, kerajaan, dan kesultanan adalah entitas bangsa yang lebih dulu hadir dan diakui di nusantara daripada negara.

"Mari kita jaga kehormatan mereka," imbuhnya.

Baca Juga:

DPD Sebut Oligarki Lemahkan Civil Society

Menurutnya, sejak awal negara ini tidak memiliki hak atas tanah kecuali yang diwarisi oleh Belanda. Sultan mengingatkan bahwa Indonesia bisa dibangun secara kolektif dan damai karena kerja sama dan kebaikan para tokoh adat se-nusantara.

"Kami minta pemerintah di semua tingkatan harus memiliki kepekaan sosio-historis. Utamakan pendekatan persuasif dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi nasional dan membangun daerah," kata Sultan.

Lebih lanjut mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini menambahkan, kasus yang terjadi di NTT ini hanya satu dari sekian banyak kasus serupa yang terjadi di banyak daerah.

"Di negara yang multi etnis dan budaya seperti Indonesia, pembangunan ekonomi dan investasi harus didorong oleh semangat kolaborasi, bukan justru saling menegasikan," ujarnya.

Oleh karena itu, Sultan mendorong agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) aktif mencarikan solusi penyelesaian terhadap persoalan konflik agraria antara pemerintah dan korporasi versus masyarakat adat.

"Kami percaya, bahwa semua elemen bangsa ini, baik tokoh adat dan pemerintah, memilki niat dan mimpi yang sama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan beradab," tutup Sultan. (Pon)

Baca Juga:

Soal Penghentian Ekspor Nikel Mentah, Ketua DPD: Jokowi Harus Konsisten

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Bonek-Bonita Kumpulkan Uang Jual Tiket Buat Bonus Pemain
Indonesia
Bonek-Bonita Kumpulkan Uang Jual Tiket Buat Bonus Pemain

Bonek – Bonita menggalakkan gerakan membeli tiket pertandingan Persebaya secara online tanpa perlu mendatangi stadion.

Sejajar dengan Elon Musk, Anies Masuk Deretan 21 Heroes 2021
Indonesia
Sejajar dengan Elon Musk, Anies Masuk Deretan 21 Heroes 2021

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinobatkan sebagai salah satu “pahlawan” dalam 21Heroes2021 oleh lembaga internasional Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI).

Oknum Perawat Kumpulkan Obat Terapi COVID-19 dari Pasien yang Meninggal dan Menjualnya di Medsos
Indonesia
Oknum Perawat Kumpulkan Obat Terapi COVID-19 dari Pasien yang Meninggal dan Menjualnya di Medsos

Selain perawat, pelaku lainnya umumnya bekerja di apotek dan toko obat

Korban Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawai KPI Pusat Tak Pernah Tulis Pesan Berantai
Indonesia
Korban Pelecehan Seksual dan Perundungan Pegawai KPI Pusat Tak Pernah Tulis Pesan Berantai

Korban juga mengaku tindakan tersebut membuat mentalnya rusak

Pasien Dirawat di RSD Wisma Atlet Masih 1.656 Orang
Indonesia
Pasien Dirawat di RSD Wisma Atlet Masih 1.656 Orang

Aris juga menyampaikan perkembangan pasien COVID-19 di Wisma Atlet Pademangan

Respons Pimpinan KPK Soal Anggapan Penyelidikan Formula E Bernuansa Politis
Indonesia
Respons Pimpinan KPK Soal Anggapan Penyelidikan Formula E Bernuansa Politis

Sejumlah pihak menganggap penyelidikan dugaan korupsi ajang balap Formula E yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.

Kemenag Salurkan Rp 1,3 Triliun Bagi Siswa Madrasah
Indonesia
Kemenag Salurkan Rp 1,3 Triliun Bagi Siswa Madrasah

Seluruh anggaran bantuan sosial PIP madrasah tahun ini sudah dicairkan dalam dua tahap pencairan.

Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi 'Karpet Merah' untuk Kementerian Investasi
Indonesia
Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi 'Karpet Merah' untuk Kementerian Investasi

Konsekuensi logis dari penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud, dan pembentukan Kementerian Investasi adalah perombakan kabinet

Juliari Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Rp10 Ribu per Paket Bansos
Indonesia
Juliari Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Rp10 Ribu per Paket Bansos

Menurut Pepen, perintah itu datang langsung dari Juliari Peter Batubara.

DPR Minta Pemerintah Perbaiki Kualitas dan Turunkan Harga Tes PCR
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Perbaiki Kualitas dan Turunkan Harga Tes PCR

Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati