Dear Pak Anies, Segera Tarik Rem Darurat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di lapangan latih Jakarta International Stadium (JIS), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (16/6/2021). (ANTARA/Abdu Faisal)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera menarik rem darurat atau kembali ke pengetatan mobilitas warga. Langkah ini perlu dilakukan guna memutus laju infeksi COVID-19 yang semakin tidak terkendali.

Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza mengatakan, rem darurat kebijakan yang harus diambil DKI sekarang ini jangan sampai terlambat melindungi warga. Sebab keselamatan masyarakat merupakan prioritas pemerintah.

Baca Juga

Disdik DKI Tetap Lanjutkan PTM Meski Kasus COVID-19 Tinggi

"Segera tarik rem darurat. Laksanakan PSBB ketat agar lonjakan kasus COVID-19 bisa diredam, jangan sampai menyesal belakangan," ujar Anthony di Jakarta, Rabu (16/6).

Menurutnya, kondisi Jakarta kini sudah di ambang garis kritis dimana penambahan harian kasus positif melonjak rata-rata sehari capai 2.000 warga. Persentase keterpakaian tempat tidur COVID-19 juga meningkat tajam, menjadi sekitar 78 persen untuk ruang isolasi, dan 71 persen untuk ruang ICU.

"Sebagai perbandingan saja, dari 19.000 kasus aktif di Jakarta hanya tersisa kurang dari 50 ruang rawat ICU berventilator, apa harus menunggu semua ruang rawat penuh dan sistem rumah sakit kolaps baru Gubernur Anies ambil tindakan tegas? Kita harus bantu tenaga medis kita dan selamatkan warga,” tegas Anthony.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika meninjau lapangan latih di Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (16/6/2021). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika meninjau lapangan latih di Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (16/6/2021). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Hal senada juga telah diungkap Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban untuk segera memberlakukan PSBB ketat atau kekarantinaan wilayah di DKI guna mencegah kolapsnya sistem kesehatan DKI.

Fraksi PSI pun meminta Pemprov DKI melakukan 4 langkah, sebagai berikut;

a. Menurunkan batas kerumunan di fasilitas umum dan perkantoran

Pemprov DKI seharusnya tidak ragu untuk menutup fasilitas umum sementara waktu dan mengedepankan layanan antar di restoran. Ketentuan kerja di rumah atau work from home juga perlu ditingkatkan dari 50 persen menjadi 75 persen karena klaster perkantoran berpotensi merambah ke lingkungan lain akibat pergerakan karyawan, seperti dari transportasi umum, restoran hingga rumah.

b. Memperluas micro-lockdown zona merah

PSI meminta Anies untuk memperluas cakupan zona merah dari cakupan RT menjadi RW bahkan Kelurahan. Hal ini penting dilakukan sehingga bila kasus ditemukan di satu RT, maka satu RW ataupun satu Kelurahan harus turut dinyatakan sebagai zona merah.

“Pemprov DKI Jakarta dapat memanfaatkan lockdown tersebut untuk melakukan tracing secara lebih menyeluruh, sekaligus memutus rantai penularan secara lebih luas,” kata Anthony.

c. Meningkatkan dukungan fasilitas kesehatan

Tujuan kebijakan rem darurat, salah satunya adalah untuk memberikan ruang nafas bagi sektor kesehatan dan mencegah agar Covid menjadi tidak terkendali.

Untuk itu DKI harus juga meningkatkan anggaran Puskesmas dan RSUD, menambahkan jumlah lokasi isolasi, penambahan tenaga tracer yang kompeten, serta tes swab antigen massal gratis di zona merah Jakarta.

d. Membatasi pergerakan antar-daerah

PSI menyarankan Pemprov DKI segera berkolaborasi dengan daerah penyangga untuk melakukan pembatasan pergerakan antar-daerah, agar laju penularan berikut varian COVID-19 baru tidak merambat ke daerah penyangga atau sebaliknya.

Pembatasan pergerakan dapat dilakukan melalui sistem SIKM seperti saat Ramadhan lalu, ataupun seperti yang kini dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat terhadap wisatawan Jakarta yang hendak ke Bandung Raya. (Asp)

Baca Juga

Kasus COVID-19 Tinggi, DPR Minta Pemerintah Tunda Sekolah Tatap Muka

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Bandung Belajar Kelola Sampah ke Balikpapan
Indonesia
Pemkot Bandung Belajar Kelola Sampah ke Balikpapan

Yana Mulyana menerangkan, Kota Balikpapan dipilih lantaran dikabarkan terbaik dalam penanganan sampah. Sehingga Pemkot Bandung ingin mereplikasinya.

Kepala Daerah Diminta Gencarkan 'Testing' dan 'Tracing' Tekan COVID-19
Indonesia
Kepala Daerah Diminta Gencarkan 'Testing' dan 'Tracing' Tekan COVID-19

Kasus positif COVID-19 di luar Jawa dan Bali sempat meningkat

Anak Buah Anies Beberkan 3 Pelanggaran PT Equity Life Indonesia saat PPKM Darurat
Indonesia
Anak Buah Anies Beberkan 3 Pelanggaran PT Equity Life Indonesia saat PPKM Darurat

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah menerangkan pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran PT Equity Life yang ditemukan pada Selasa (6/7)

[Hoaks atau Fakta]: Anggota FPI Siap Bunuh Diri Massal Jika Rizieq Tidak Bebas
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Anggota FPI Siap Bunuh Diri Massal Jika Rizieq Tidak Bebas

Gambar itu diabadikan ketika massa FPI berdemo di Kantor Tempo, Jakarta Timur, Jakarta pada 16 Maret 2018.

Bupati Nganjuk dan Para Camat Langsung Dipenjara Setelah Jadi Tersangka
Indonesia
Bupati Nganjuk dan Para Camat Langsung Dipenjara Setelah Jadi Tersangka

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan enam tersangka lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan resmi ditahan.

Pengamat Intelijen Sebut Aksi Teror Lone Wolf Berbahaya dan Sulit Terdeteksi
Indonesia
Pengamat Intelijen Sebut Aksi Teror Lone Wolf Berbahaya dan Sulit Terdeteksi

Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai, aksi teror ini sangat berbahaya karena sulit dideteksi.

Bantu Keuangan Garuda, Rute 'Gemuk' Jakarta-Yogyakarta Diminta Dibuka Lagi
Indonesia
Bantu Keuangan Garuda, Rute 'Gemuk' Jakarta-Yogyakarta Diminta Dibuka Lagi

Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara harus juga ikut campur dalam membantu membangkitkan Garuda disaat situasi kritis

DPR Minta Presiden Tegur Menteri Bahlil
Indonesia
DPR Minta Presiden Tegur Menteri Bahlil

Ia meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menegur mantan ketua BPP Hipmi.

Kuasa Hukum Enggan Buka Lokasi Rehabilitasi Nia Ramadhani-Ardi Bakrie
Indonesia
Kuasa Hukum Enggan Buka Lokasi Rehabilitasi Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

"Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi yang kompeten. Sebagaimana yang ditunjuk penyidik dan keluarga," beber Wa Ode.

Pengamat Tegaskan Presidential Threshold Masih Diperlukan
Indonesia
Pengamat Tegaskan Presidential Threshold Masih Diperlukan

Capres terpilih akan sangat lemah karena dukungan electoral vote-nya tipis