Soffi Amira
MerahPutih.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, memperingatkan Pemprov DKI untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran dalam memberikan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke luar negeri kepada warganya.
"Bahwasanya ada wacana untuk mengirimkan beberapa anak terbaik kita untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri itu baik. Selain membantu anak-anak tersebut mencapai impiannya, tapi besar harapannya anak-anak itu juga bisa membawa pulang ilmu-ilmu barunya untuk membangun Jakarta," ujar Justin kepada wartawan, Jumat (21/2).
Justin menilai, bahwa pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 15 triliun memberikan batasan terhadap APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, yang harus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama yang mendasar.
Namun, Pemprov DKI juga harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam kondisi yang serba terbatas dan sulit. Oleh karena itu, wacana memberikan beasiswa LPDP ke luar negeri ini juga perlu disesuaikan dengan kondisi tersebut.
Baca juga:
Gubernur Pramono Minta Penerima tak Gadaikan KJP Jelang Puasa
"Ke depannya, harus jelas dari mana anggarannya untuk itu semua. Jangan sampai ini malah membuat Pemprov DKI semakin kesulitan lagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendasar seperti bansos (bantuan sosial) dalam segala bentuknya," ucapnya.
Ia juga menekankan, dalam memberikan beasiswa ‘LPDP’ kuliah ke luar negeri itu, Pemprov DKI perlu memastikan bansos-bansos lainnya di bidang pendidikan, yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap berjalan dan bisa menjangkau masyarakat secara luas.
Khususnya untuk bansos-bansos di bidang pendidikan, yaitu KJP Plus dan KJMU. Seiring sejalan dengan beasiswa LPDP tadi diberikan, bansos-bansos itu juga harus dilanjutkan secara efektif.
"Dan jangan sampai ada pengurangan-pengurangan baik dalam jumlah kuotanya maupun besaran manfaatnya yang bisa berdampak terhadap masyarakat," papar dia.
Baca juga:
Pemprov DKI Pangkas Perjalanan Dinas Pasca DBH Dipotong, Bagaimana Nasib KJP dan KJMU?
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan, bahwa pihaknya akan mengupayakan program beasiswa LPDP khusus Jakarta.
Wacana tersebut ingin diupayakan kendati Jakarta terdampak oleh pemotongan DBH sebesar kurang lebih Rp 15 triliun.
"Jadi untuk LPDP Jakarta, sebenarnya kemarin kalau tidak ada pemotongan DBH sampai Rp15 triliun pasti sudah kita jalankan. Sekarang, kami sudah mempersiapkan untuk itu," katanya, hari Kamis (19/2).
"Tetapi, memang saya betul-betul berkeinginan bahwa anak-anak Jakarta yang sekolahnya bagus, bisa sekolah di luar melalui program LPDP yang dipersiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya akan wujudkan," lanjutnya. (Asp)
