Daya Beli Warga Turun, Anies Revisi Program Rumah DP 0 Rupiah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Kamis (15/4). Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui, jika pihaknya merevisi program andalan Anies Baswedan yakni Rumah DP 0 Rupiah.

Hal ini tercantum dalam draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Pemprov ke DPRD DKI.

Baca Juga

Ketua DPRD Sebut Pembelian Lahan Rumah DP 0 Rupiah Berdasarkan Keputusan Anies

"Yang memang direvisi pengadaan rumah DP 0 rupiah," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Kamis (15/4).

Politikus senior Gerindra ini menjelaskan, alasan Pemda DKI merombak Rumah DP 0 Rupiah lantaran minimnya minat masyarakat untuk membeli.

Rusunami DP0 Rupiah di Jalan H Naman, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (ANTARA/HO)
Rusunami DP0 Rupiah di Jalan H Naman, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (ANTARA/HO)

Lanjut Riza, rendahnya daya beli masyarakat DKI disebabkan hantaman virus COVID-19 yang berimbas pada lemahnya ekonomi warga. Kemampuan DKI di bidang pembangunan infastruktur merosot akibat wabah corona.

"Rumah ini, karena COVID-19 daya beli masyarakat turun, kemampuan kita bangun turun," urainya.

Adapun diketahui, Pemprov DKI pun teah memangkas target pembangunan hunian DP 0 Rupiah sebanyak 95,5 persen dari target awal.

Tadinya, Anies berencana membangun 232 ribu unit rumah dengan skema pembelian rumah DP 0 Rupiah. Kini, targetnya berubah menjadi 10 ribu unit saja. Pemotongan itu terpampang dalam draft perubahan RPJMD. (Asp)

Baca Juga

Penjualan Rumah DP 0 Rupiah Capai 95 Persen

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Tanggapan PDIP atas Penangkapan Kadernya Mensos Juliari
Indonesia
Ini Tanggapan PDIP atas Penangkapan Kadernya Mensos Juliari

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yang juga kader PDIP sebagai tersangka.

PKS Klaim Menang di 120 Pilkada
Indonesia
PKS Klaim Menang di 120 Pilkada

DPP Partai Keadilan Sejahtera mengklaim memenangkan 120 Pilkada 2020 dari laporan pantauan langsung hasil Pilkada 2020 dari seluruh wilayah di Indonesia

Kemenag Atur Mereka yang Boleh Malam Takbiran di Masjid, Lainnya dari Rumah
Indonesia
Kemenag Atur Mereka yang Boleh Malam Takbiran di Masjid, Lainnya dari Rumah

Aturan khusus merayakan takbiran berlaku saat pandemi.

Lima Provinsi Ini tak Alami Penambahan COVID-19
Indonesia
Lima Provinsi Ini tak Alami Penambahan COVID-19

Total pasien positif mencapai 75.699 orang.

14 Pedagang Pasar Serdang Positif Corona
Indonesia
14 Pedagang Pasar Serdang Positif Corona

Sebelumnya, 9 orang pedagang dinyatakan positif COVID-19 setelah mengikuti tes swab Rabu (11/6).

Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Tambahan Biaya APBD Renovasi Balai Kota
Indonesia
Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Tambahan Biaya APBD Renovasi Balai Kota

Pemprov DKI Jakarta memastikan, tidak ada tambahan biaya dari APBD dalam penataan kantor perangkat kerja/unit kerja di Balai Kota DKI.

Dua Pekan Kedepan, Jokowi Perintahkan Kampanye Masif Pakai Masker
Indonesia
Dua Pekan Kedepan, Jokowi Perintahkan Kampanye Masif Pakai Masker

Jokowi ingin melibatkan PKK untuk bisa membantu melakukan kampanye penggunaan masker

5 Siswa SD Terlibat Kericuhan saat Demo, Polisi: Disuruh Lewat Medsos
Indonesia
5 Siswa SD Terlibat Kericuhan saat Demo, Polisi: Disuruh Lewat Medsos

Setelah dilakukan pemeriksaan, kelima anak di bawah umur ini mengaku diajak berdemo melakui sosial media dan diajak oleh teman sebayanya.

Dampak Tenggelamnya KRI Nanggala-402, TNI Segera Lakukan Audit Menyeluruh
Indonesia
Dampak Tenggelamnya KRI Nanggala-402, TNI Segera Lakukan Audit Menyeluruh

"Jangan sampai hanya berhenti pada pengumuman bahwa kapal tersebut telah tenggelam,” ujar Suparji.

Warga yang Nekat Mudik ke Jatim Bakal Karantina Mandiri dengan Kocek Sendiri
Indonesia
Warga yang Nekat Mudik ke Jatim Bakal Karantina Mandiri dengan Kocek Sendiri

Hal itu terjadi karena masyarakat tidak lagi disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan