Daya Beli Kian Lesu Ilustrasi Pasar (Foto Antara).

MerahPutih.com - Selama pandemi COVID-19, daya beli masyarakat terus mengalami pelemahan. Hal ini tercermin dari deflasi yang melanda Indonesia. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan pemerintah diharapkan efektif membantu penguatan daya beli masyarakat.

"COVID-19 ini menghambat konsumsi masyarakat dan menurunkan daya beli. Kita tentu bisa berharap bisa pulih melalui kebijakan dalam PEN," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.

Ia menjelaskan, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi daya beli karena mampu menekan pendapatan masyarakat dan mengurangi permintaan atas barang konsumsi.

Baca Juga:

Sepanjang Agustus, Indonesia Alami Deflasi

Lesunya daya beli ini juga tercermin dari inflasi inti dari tahun ke tahun (yoy) yang saat ini tercatat 2,03 persen atau lebih rendah dari rata-rata sebelumnya.

"Kalau dari barang bergejolak yang deflasi, supply itu mencukupi. Tapi dari pergerakan inflasi inti hanya 2,03 persen, ini menunjukkan daya beli masyarakat belum pulih," katanya.

Sebelumnya BPS mencatat terjadinya deflasi pada Juli-Agustus 2020 masing-masing sebesar 0,10 persen dan 0,05 persen karena turunnya harga kebutuhan pangan dan tarif angkutan udara.

Tren penurunan inflasi ini mulai terlihat sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada Maret dan mulai mempengaruhi kinerja perekonomian.

Pelambatan itu, mempengaruhi inflasi pada periode Lebaran yang melandai pada April-Mei 2020 masing-masing hanya sebesar 0,08 persen dan 0,07 persen.

Kepala BPS
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.

Padahal biasanya pada periode Lebaran terjadi inflasi tinggi karena adanya kenaikan harga bahan makanan maupun tarif transportasi seiring dengan tingginya permintaan.

Dengan terjadinya deflasi, maka inflasi tahun kalender Januari-Agustus 2020 mencapai 0,93 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) sebesar 1,32 persen.

Inflasi (yoy) sebesar 1,32 persen ini merupakan yang terendah sejak periode Mei 2000 yang tercatat 1,2 persen.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Rp1,8 Juta
Indonesia
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Rp1,8 Juta

Besaran yang diterima setiap PTK sebesar Rp 1,8 juta sebanyak satu kali.

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi THR Lebaran
Indonesia
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi THR Lebaran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Penyelenggara Negara (PN) dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Kejagung Korek Keterangan 18 Saksi Terkait Skandal Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Korek Keterangan 18 Saksi Terkait Skandal Korupsi Asabri

Kejaksaan Agung (Kejakgung) mengorek keterangan 18 saksi terkait skandal korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama 2012-2019. Belasan saksi tersebut diperiksa pada Kamis (9/9)

Rumah Kontrakan di Matraman Terbakar, Kerugian Capai Rp800 Juta
Indonesia
Rumah Kontrakan di Matraman Terbakar, Kerugian Capai Rp800 Juta

Sebuah rumah kontrakan di Jl. Pisangan Baru III RT.06/10, Matraman, Jakarta Timur, terbakar pada Kamis (25/3) dini hari WIB. Akibatnya, 10 orang tewas terpanggang.

KPK Pastikan Terus Usut PT Jhonlin Haji Isam meski Satu Truk Bukti Dibawa Kabur
Indonesia
KPK Pastikan Terus Usut PT Jhonlin Haji Isam meski Satu Truk Bukti Dibawa Kabur

KPK melakukan penyidikan pada pihak yang membawa kabur bukti satu truk milik PT Jhonlin Baratama, Haji Isam itu karna adanya suap

KPK Jebloskan Eks Mensos Juliari Batubara ke Lapas Tangerang
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Mensos Juliari Batubara ke Lapas Tangerang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang, Banten.

WP KPK Yakin Jokowi Beri Respon Positif Soal Temuan Komnas HAM
Indonesia
WP KPK Yakin Jokowi Beri Respon Positif Soal Temuan Komnas HAM

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberi respon positif terkait temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

PKS: Rakyat Dilarang Bepergian, TKA Tiongkok Malah Bebas Masuk
Indonesia
PKS: Rakyat Dilarang Bepergian, TKA Tiongkok Malah Bebas Masuk

Alifudin juga meminta pemerintah membatalkan atau memulangkan TKA China jika tidak sesuai prosesur, dan kami akan panggil pihak terkait agar hal ini tidak menjadi penyebab kembali tingginya kasus covid, kasian Rakyat, kemana mana dilarang, orang asing malah bebas masuk

Kuasa Hukum Klaim Hanya 17 Undangan Terkirim dalam Pernikahan Putri Rizieq
Indonesia
Kuasa Hukum Klaim Hanya 17 Undangan Terkirim dalam Pernikahan Putri Rizieq

Keluarga Rizieq Shihab hanya membuat undangan terbatas dalam acara pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab.

Suporter Persija Konvoi, DPRD DKI Kritik Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya
Indonesia
Suporter Persija Konvoi, DPRD DKI Kritik Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya

"Seharusnya Pemprov sejak awal sudah mengimbau agar kerumunan ini tidak terjadi, bukan malah sibuk kesana kemari seperti sosialisasi pra nyapres," papar Gilbert