Datangi Kejagung, Panglima TNI Dukung Pengusutan Proyek Satelit Kemenhan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerima kedatangan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Gedung Kartika Adhyaksa, Jakarta, Jumat (14/1/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyambangi kantor Kejaksaan Agung.

Ia secara khusus membicarakan kasus proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2015-2016.

Dalam proyek tersebut, negara ditaksir rugi hingga ratusan miliar. Kasus ini tengah ditangani Kejaksaan Agung. Kejagung telah menaikkan statusnya menjadi penyidikan.

Baca Juga:

Proyek Satelit Kemhan Mulai Diselidiki, Panglima TNI Akui Indikasi Prajurit Terlibat

Andika Perkasa menyampaikan, pihaknya mendukung pemerintah untuk memproses hukum kasus tersebut.

"Saya siap mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum," ujar Andika kepada wartawan di Kejagung, Jumat (14/1).

Dukungan tersebut tidak terlepas dari adanya dugaan keterlibatan oknum TNI pada pengadaan satelit di Kemenhan pada 2015 silam.

Hingga saat ini, ia masih menunggu daftar nama prajurit yang diduga kuat terlibat pada kasus penyalahgunaan wewenang tersebut.

"Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami," ujarnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, kasus tersebut akan masuk ke tahap penyidikan.

Pihak Kejaksaan Agung bakal menandatangani surat perintah penyidikan secepatnya.

"Nanti akan kami tanda tangani surat perintah penyidikannya," kata Burhanuddin.

Baca Juga:

Panglima TNI Tunjuk Mayjen Untung Budiharto Jadi Pangdam Jaya

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2015.

Akibat penyalahgunaan kewenangan itu, negara terancam rugi hingga kurang lebih Rp 800 miliar.

Mulanya, Kemenhan ingin membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Kemenhan lalu meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk bisa mengisi kekosongan pengelolaan Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur sehingga dapat membangun Satkomhan.

Kemenhan lantas membuat kontrak dengan PT Avanti Communication Limited untuk menyewa Satelit Artemis pada 6 Desember 2015. Pada saat membuat kontrak itu, Kemenhan ternyata tidak memiliki anggaran untuk membayarnya.

"Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat Satkomham, satelit komunikasi pertahanan dengan nilai yang sangat besar padahal anggarannya belum ada," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (13/1).

Karena belum ada pembayaran sewa yang masuk, maka PT Avanti menggugat Kemenhan ke London Court of International Arbitration pada 9 Juli 2019.

Hasilnya, pengadilan tersebut menjatuhkan putusan negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan dan biaya filling satelit sebesar Rp 515 miliar.

Bukan hanya dengan PT Avanti, Kemenhan pada saat itu juga melakukan kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel dan Telesat dalam kurun waktu 2015-2016.

Mahfud menerangkan, pihak Navayo juga telah menandatangani kontrak dengan Kemenhan, menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan dokumen Certificate of Performance. Namun, tetap diterima dan ditandatangani oleh pejabat Kemenhan dalam kurun waktu 2016-2017.

Akhirnya, Navayo mengajukan tagihan sebesar USD 16 juta ke Kemenhan. Namun pada saat itu, pemerintah menolak untuk membayar.

Akibatnya, Navayo menggugat ke Pengadilan Arbitrase Singapura.

Berdasarkan putusan pada 22 Mei 2021, Pengadilan Arbitrase Singapura memerintahkan Kemhan untuk membayar USD 20.901.209 atau sekitar Rp 299 miliar kepada Navayo.

Kemenhan juga bisa berpotensi kembali ditagih pembayaran oleh perusahaan lain yakni Airbus, Detente, Hogan Lovells dan Telesat karena sudah menandatangani kontrak sewa. (Knu)

Baca Juga:

Panglima TNI Maksimalkan Tuntutan Hukuman Seumur Hidup Tiga Anggotanya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Marquez tidak Ikut Balapan, Jokowi Alihkan Dukungan ke Fabio Quartararo
Indonesia
Marquez tidak Ikut Balapan, Jokowi Alihkan Dukungan ke Fabio Quartararo

Kepala Negara menjagokan pembalap Repsol Honda, Marc Marquez. Namun, karena rider Spanyol itu dinyatakan tidak fit, maka Jokowi mengalihkan jagoannya ke Fabio Quartararo.

Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Secara Nasional Lebih dari 4,1 Juta Orang
Indonesia
Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Secara Nasional Lebih dari 4,1 Juta Orang

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kenaikan kasus harian tertinggi yaitu 45 kasus

KPK Akui AGM Sedang 'Bertarung' di Pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
KPK Akui AGM Sedang 'Bertarung' di Pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat

Dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK mengamankan uang tunai sejumlah Rp 1 Miliar dan rekening bank atas nama Nur Afifah dengan saldo Rp 447 juta

Kader PDIP Solo Beri Kaos Bergambar Banteng Celeng, Ganjar Tutupi dari Wartawan
Indonesia
Kader PDIP Solo Beri Kaos Bergambar Banteng Celeng, Ganjar Tutupi dari Wartawan

Ganjar Pranowo berusaha menutupi kaos yang diberikan kepadanya ketika awak media berusaha mengambil gambar.

Satgas COVID-19 Ungkap Persyaratan Wajib bagi Warga Ingin Mudik
Indonesia
Satgas COVID-19 Ungkap Persyaratan Wajib bagi Warga Ingin Mudik

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Suharyanto menjelaskan, pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran untuk mengatur perjalanan dalam negeri.

Polemik Ungkapan Effendi Simbolon, TNI AD Minta Semua Pihak Jaga Ucapan
Indonesia
Polemik Ungkapan Effendi Simbolon, TNI AD Minta Semua Pihak Jaga Ucapan

TNI Angkatan Darat ikut bersuara terkait polemik ungkapan Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon yang seolah menyinggung korps mereka.

Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Proyek dan Lelang Jabatan
Indonesia
Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Proyek dan Lelang Jabatan

Saat ini tim satgas KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

Erick Thohir Bocorkan Ada Tambahan 500 Tiket MotoGP Mandalika
Indonesia
Erick Thohir Bocorkan Ada Tambahan 500 Tiket MotoGP Mandalika

Tiket untuk hari balapan atau racing day Pertamina Grand Prix of MotoGP Mandalika sudah habis terjual.

Pemprov Banten Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Indonesia
Pemprov Banten Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Banten melaunching Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua dan Pengurangan Pokok PKB dari Luar Provinsi Banten. Penghapusan ini berlangsung 18 Agustus sampai 31 Desember 2022

TransJakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami akan Evaluasi
Indonesia
TransJakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami akan Evaluasi

"Nanti akan kami evaluasi lebih lengkap dan menyeluruh apa sesungguhnya masalah yang terjadi sehingga terjadi tabrakan," kata Riza