Datangi JK, AHY Diminta Bersabar Hadapi Kudeta Partai Demokrat AHY dan JK. (Foto: Partai Demokrat)

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Minggu (14/3). Pertemuan keduanya berlangsung selama satu jam, dengan membicarakan isu-isu terkini dan masalah kebangsaan.

"Bagaimana pun Partai Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan Pak JK. Pak JK pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi Bapak SBY. Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh Pak JK sebagai Ketua Umum," jelas Ketum AHY.

Baca Juga:

Demokrat Kubu Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya

Ia mengatakan, meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan Demokrat dan JK, dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia.

Kedatangannya juga, kata AHY, untuk memohon saran dan masukan terkait perkembangan dinamika ekonomi dan sosial-politik nasional saat ini.

Kepada AHY, JK berpesan bahwa regenerasi di partai politik itu penting.

"Partai Demokrat sudah baik dalam memberi contoh tentang regenerasi di partai politik,” kata JK.

Ketua Umum Partai Demokrat AHY. (Foto: Antara)
Ketua Umum Partai Demokrat AHY. (Foto: Antara)

Terkait permasalahan yang terjadi di tubuh Demokrat akhir-akhir ini, JK berpesan agar AHY dan pimpinan Partai Demokrat bersabar. Beliau bercerita jika Partai Golkar juga pernah mengalami hal serupa.

Pada akhir pertemuan, JK berpesan agar terus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh nasional lainnya. (Asp)

Baca Juga:

Rocky Gerung: Moeldoko Enggak Mengkudeta Demokrat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepadatan Lalu Lintas Bisa Terjadi saat Liburan Nataru
Indonesia
Kepadatan Lalu Lintas Bisa Terjadi saat Liburan Nataru

Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan terkait libur Natal dan tahun baru di Jakarta dan sekitarnya.

Apakah Vaksin COVID-19 Sinovac Aman? Begini Penjelasan Ahli Kedokteran
Indonesia
Apakah Vaksin COVID-19 Sinovac Aman? Begini Penjelasan Ahli Kedokteran

Vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah dilakukan pada Rabu (13/1). Namun, masih banyak masyarakat yang masih meragukan keamanan vaksin produksi Sinovac tersebut.

Larang Mudik Maju 22 April, Penyekatan di Tol Solo-Ngawi Belum Dilakukan
Indonesia
Larang Mudik Maju 22 April, Penyekatan di Tol Solo-Ngawi Belum Dilakukan

"Belum ada kenaikan volume kendaraan di Jalan Tol Solo-Ngawi hari ini (Jumat), setelah larangan mudik berlaku efektif mulai Kamis kemarin," ujar Saktia, Jumat (23/4).

Istri Bupati Yang Diciduk KPK Jabat Ketua DPRD Kutai Timur
Indonesia
Istri Bupati Yang Diciduk KPK Jabat Ketua DPRD Kutai Timur

Istri Ismunandar ini bernama lengkap Encek UR Firgasih dan bergelar Raden Ratna Putri. Ia merupakan politisi Parta Persatuan Pembangunan.

10 Preman Pasar Tanah Abang Ditangkap Polisi Karena Peras Pengangkut Logistik
Indonesia
10 Preman Pasar Tanah Abang Ditangkap Polisi Karena Peras Pengangkut Logistik

Singgih belum memastikan berapa keuntungan yang didapat para preman

ICW Minta KPK Dalami Pernyataan Saksi Perkara Jaksa Pinangki
Indonesia
ICW Minta KPK Dalami Pernyataan Saksi Perkara Jaksa Pinangki

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, hal ini penting dilakukan untuk melihat potensi keterlibatan pihak lain.

[Hoaks atau Fakta]: Radiasi Wifi Sebabkan Kanker Pada Anak
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Radiasi Wifi Sebabkan Kanker Pada Anak

Setelah ditelusuri Tim Mafindo, Radiasi Wi-Fi tidak memicu kanker, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak.

Tak Seperti Anies, Ganjar Belum Berminat Tarik Rem Darurat
Indonesia
Tak Seperti Anies, Ganjar Belum Berminat Tarik Rem Darurat

Pemprov Jawa Tengah tidak menutup kemungkinan mengambil langkah ekstrem

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Bakal Jual Gedung Pemerintah Pusat jika Ibu Kota Pindah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Bakal Jual Gedung Pemerintah Pusat jika Ibu Kota Pindah

Hasil penelusuran Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), klaim bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menjual gedung pemerintah pusat jika Ibu Kota pindah adalah klaim yang salah.

Biaya Vaksin Mandiri Tidak Boleh Dibebankan Pada Pekerja
Indonesia
Biaya Vaksin Mandiri Tidak Boleh Dibebankan Pada Pekerja

Program vaksinasi mandiri yang digagas sejumlah pihak juga harus betul-betul memperhatikan aspek perlindungan data pribadi dalam pendataannya.