Datangi DPR, Muhammadiyah Pastikan Tolak Seluruh Draf RUU Cipta Kerja Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas (kedua kiri) menyerahkan hasil kajian terkait omnibus law RUU Cipta Kerja. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com – Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mendatangi Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rabu (17/7). Silaturrahmi dan audiensi itu diterima langsung oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua Baleg Sufmi Dasco Ahmad.

Busyro menyerahkan hasil kajian mereka terkait dengan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Baca Juga:

Mundur dari Tim Teknis Omnibus Law, KSPI Siap Serbu DPR

“Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Forum Dekan Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah se-lndonesia merekomendasikan untuk menunda pembahasan RUU dalam masa sidang DPR, terutama dalam situasi keprihatian bangsa sebagai dampak serius multidimensional dari COVID-19,” kata Busyro dalam keteranganya kepada wartawan di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).

Busyro mengatakan, Muhammadiyah telah mengambil sikap resmi untuk menolak secara keseluruhan draf RUU Cipta Kerja tersebut.

“Muhammadiyah menyatakan menolak dengan tegas keseluruhan substansi RUU tersebut karena bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai dasar moralitas konstitusi negara,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia pun mengharapkan agar DPR selaku lembaga legislatif dan pihak pembuat undang-undang serta pemerintah untuk menghentikan rencana pembahasan RUU tersebut, serta menarik secara keseluruhan draf dari prolegnas.

“Mengharapkan penuh pengertian dari pemerintah untuk menarik keseluruhan draf RUU Cipta Kerja,” ucapnya.

Aktivis Greenpeace memasang poster pada manekin saat aksi damai menolak pembahasan RUU Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)
Aktivis Greenpeace memasang poster pada manekin saat aksi damai menolak pembahasan RUU Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

Dari pada membahas RUU yang masih penuh kontroversi, Busyro mewakili PP Muhammadiyah berharap agar pemerintah meningkatkan saja konsentrasi untuk meningkatkan ekonomi negara yang tengah terseok-seok karena pandemi.

Tentunya dengan kajian-kajian ilmiah dan akademis yang sesuai dengan moralitas bangsa.

“Sekiranya pemerintah hendak meningkatkan komitmennya pada ikhtiar peningkatan perekonomian negara, hendaknya ditempuh dengan penuh seksama dalam bentuk kajian etis-akademis yang didasarkan pada sikap konsisten terhadap moralitas konstitusi Republik Indonesia,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, institusinya akan meneliti secara mendalam masukan Muhammadiyah yang disampaikan kepada dirinya terkait Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja

"Masukan ini akan kami pelajari secara teliti dan masukan Muhammadiyah ini akan kami anggap daftar inventarisir masalah (DIM) yang kami kumpulkan atau kami terima dari komponen masyarakat," kata Dasco.

Baca Juga:

Peringati Hari Buruh, Ketua DPR Singgung Pembahasan Omnibus Law

Dasco mengapresiasi sikap proaktif Muhammadiyah yang telah datang ke DPR untuk memberikan masukan kepada parlemen terkait RUU Ciptaker.

Dia mengatakan, DPR dalam setiap pembahasan RUU maupun revisi UU akan selalu kedepankan dan menerima masukan dari masyarakat.

Menurut dia, sudah banyak organisasi kemasyarakatan yang memberikan masukan kepada DPR terkait RUU Ciptaker dan pihaknya selalu mempelajari isinya.

"Kita akan lihat masukannya dan ada beberapa persyaratan tadi, kalaupun mau dilanjutkan ya nanti kita akan lakukan dialog dan akan coba penuhi supaya semua bisa berjalan dengan baik," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

MUI Anggap RUU Omnibus Law Berbahaya, Ini Alasannya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil Minta Warga Salat Idulfitri di Rumah
Indonesia
Ridwan Kamil Minta Warga Salat Idulfitri di Rumah

Kang Emil pun mengapresiasi kerja keras para dokter dan tenaga kesehatan sehingga tingkat kesembuhan meningkat dua kali lipat.

KPU Nyatakan Tak Siap Jika Pilkada 2020 Pakai 'e-Voting'
Indonesia
KPU Nyatakan Tak Siap Jika Pilkada 2020 Pakai 'e-Voting'

Sistem berbasis dalam elektronik bisa diterapkan pada pilkada kali ini adalah rekapitulasi hasil pemungutan suara elektronik

BMKG Ingatkan Warga Jabodetabek Enggak Sembarangan Berjemur
Indonesia
BMKG Ingatkan Warga Jabodetabek Enggak Sembarangan Berjemur

berjemur di bawah sinar matahari tidak dikatakan sebagai pencegahan COVID-19

Polisi Petakan Persoalan Kamtibmas Tahun 2021 Dampak COVID-19
Indonesia
Polisi Petakan Persoalan Kamtibmas Tahun 2021 Dampak COVID-19

Persoalan keamanan lainnya adalah adanya potensi penyebaran paham-paham radikalisme

KPK Garap Tersangka Suap Batu Bara Bos Borneo Lumbung Energy & Metal
Indonesia
KPK Garap Tersangka Suap Batu Bara Bos Borneo Lumbung Energy & Metal

KPK juga telah memeriksa mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 31 Mei 2019 lalu.

Pemprov DKI Tutup Lagi 44 Perkantoran yang Pegawainya Positif COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tutup Lagi 44 Perkantoran yang Pegawainya Positif COVID-19

12 perusahaan di wilayah Jakarta Pusat, 3 Perusahaan Jakarta Barat dan 3 Perusahaan di Jakarta Utara

 Persiapkan New Normal, Pemerintah: Jangan Harap Bisa Kembali ke Masa Sebelum Corona
Indonesia
Persiapkan New Normal, Pemerintah: Jangan Harap Bisa Kembali ke Masa Sebelum Corona

Oleh karenanya, pola hidup bersih dan sehat penting diterapkan, terlebih sebentar lagi Indonesia akan menerapkan fase new normal.

Tarik-ulur Selesai, Setneg Ujung-ujungnya Izinkan Anies Gelar Formula E di Monas
Indonesia
Tarik-ulur Selesai, Setneg Ujung-ujungnya Izinkan Anies Gelar Formula E di Monas

Dalam surat tersebut tidak disebutkan secara eksplisit bila rute lintasan Formula E bisa dibangun di dalam kawasan Monas

Ratusan Eks Napi Asimilasi COVID-19 Kembali Berbuat Kejahatan
Indonesia
Ratusan Eks Napi Asimilasi COVID-19 Kembali Berbuat Kejahatan

Mereka mendapatkan program asimilasi dari Menkumham Yasonna Laoly karena khawatir terkena virus corona.

 Faktor Birokrasi Jadi Biang Lambannya Deteksi Virus Corona di Indonesia
Indonesia
Faktor Birokrasi Jadi Biang Lambannya Deteksi Virus Corona di Indonesia

“Kita membutuhkan payung hukum atau peraturan daerah (perda) yang akhirnya punya implikasi terhadap anggaran tentang bagaimana menangani persoalan seperti virus corona,” papar Idris.