Datang ke Lombok, Pembalap dan Ofisial MotoGP Tak Perlu Karantina Sirkuit Mandalika. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Gelaran balap motor MotoGP yang digelar di Lombok,Nusa Tenggara Barat, tinggal sebentar lagi. Pemerintah terus berupaya agar ajang balap ini bisa terlaksana dengan lancar terutama saat pandemi COVID-19.

Akomodir permintaan permintaan kelonggaran karantina, akhirnya pembalap dan ofisial ajang MotoGP Mandalika tidak diwajibkan menjalani karantina terpusat. Alasanya, sudah berada pada skema perlindungan travel bubble, kata petugas Satgas Penanganan COVID-19.

Baca Juga:

Melihat Lebih Dekat Performa Suzuki GSX-RR 2022 yang Turun di MotoGP

"Kalau sudah karantina bubble , artinya karantina terpusat tidak dikerjakan karena tumpang tindih," kata Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander K Ginting dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (6/2).

Alexander mengatakan, pembalap dan ofisial berada pada skema perlindungan travel bubble yang memungkinan pelaku perjalanan di dalamnya terlindungi dari risiko penularan COVID-19.

"Bubble kan ada dalam karantina yang gelembungnya bergerak tapi tidak boleh pecah. Sehingga setiap bubble akan konsisten dalam bubble-nya masing masing tanpa menjadi pecah," katanya.=

Satgas COVID-19 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble pada Kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika dalam Masa Pandemi COVID-19 yang terbit 3 Februari 2022.

Mandalika
Sirkuit Mandalika. (Foto: Antara)

Dalam aturan itu disebutkan sejumlah ketentuan, di antaranya pelaku sistem bubble MotoGP 2022 di Mandalika yang terdaftar secara resmi sebagai pembalap dan ofisial memasuki kawasan bubble MotoGP 2022 di Mandalika melalui pintu masuk kedatangan internasional Bandar Udara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid.

Selama berada di kawasan sistem bubble MotoGP 2022 di Mandalika, peserta hanya diperkenankan melakukan interaksi dengan orang yang berada dalam satu kelompok bubble.

Selain itu, melakukan kegiatan di zona yang telah ditentukan pada setiap fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan bubble di Mandalika, menjalani pemeriksaan tes cepat antigen secara rutin setiap hari.

Dan selalu melaporkan kepada petugas kesehatan dalam kawasan sistem bubble ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan RT-PCR. (Asp)

Baca Juga:

Kepanitian Terbentuk, MotoGP Siap Digelar di Indonesia

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
NasDem 'Buka Pintu' untuk M Taufik
Indonesia
NasDem 'Buka Pintu' untuk M Taufik

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Jhonny G Plate, angkat bicara terkait keinginan Taufik bergabung ke partai besutan Surya Paloh itu. Menurutnya, Partai NasDem terbuka untuk M. Taufik.

Turun Level PPKM, Angka Pengguna KRL Yogyakarta-Solo Akhir Pekan Melesat
Indonesia
Turun Level PPKM, Angka Pengguna KRL Yogyakarta-Solo Akhir Pekan Melesat

Manager External Relations KAI Commuter, Adli Hakim menjelaskan, jumlah penumpang hari ini hingga pukul 16.00 WIB mencapai 6.995 pengguna.

Rakernas II PDIP Hari Kedua Bahas Pemenangan Pemilu
Indonesia
Rakernas II PDIP Hari Kedua Bahas Pemenangan Pemilu

Rakernas akan membahas hal-hal strategis dalam menghadapi Pemilu 2024, khususnya strategi pemenangan Pemilu.

3 Nama Beredar Gantikan Anies, Ini Kekurangan dan Kelebihannya
Indonesia
3 Nama Beredar Gantikan Anies, Ini Kekurangan dan Kelebihannya

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik lima penjabat gubernur untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya habis.

Pemprov Sulsel Gelontorkan Rp 1,5 Miliar Dukung Atlet di Peparnas Papua
Indonesia
Pemprov Sulsel Gelontorkan Rp 1,5 Miliar Dukung Atlet di Peparnas Papua

Dana dukungan sebanyak Rp 1,5 miliar digunakan mulai dari persiapan, pakaian, akomodasi keberangkatan Kontingen Sulsel ke Papua dan kebutuhan lainnya termasuk latihan.

10 Catatan Kritis dan Tuntutan LBH Jakarta kepada Anies
Indonesia
10 Catatan Kritis dan Tuntutan LBH Jakarta kepada Anies

Empat tahun memimpin Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mendapatkan rapor merah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Terdapat 10 poin catatan kritis yang diserahkan LBH Jakarta kepada Anies.

Harta Prabowo Meningkat Rp 75 Miliar Lebih Sejak Jadi Pembantu Jokowi
Indonesia
Harta Prabowo Meningkat Rp 75 Miliar Lebih Sejak Jadi Pembantu Jokowi

Harta Prabowo terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mutlak Segera Disahkan
Indonesia
RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mutlak Segera Disahkan

Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Gratis, Pemkot Yogyakarta Buka Pelatihan 12 Jenis Keterampilan Kerja
Indonesia
Gratis, Pemkot Yogyakarta Buka Pelatihan 12 Jenis Keterampilan Kerja

Ada 12 jenis ketrampilan dalam program pelatihan ini dengan kuota peserta sebanyak total 260 orang.

Salah Tetapkan Tersangka Pengroyokan, IPW Kritik Polisi yang Kurang Cermat
Indonesia
Salah Tetapkan Tersangka Pengroyokan, IPW Kritik Polisi yang Kurang Cermat

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai bahwa seharusnya alat pengenal wajah atau face recognition tidak dijadikan satu-satunya bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.