Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan Prasetyo Edi Marsudi di KPK. (Foto: MP/Ponco)

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Prasetio tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 09.50 WIB. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu terlihat menenteng sebuah map berwarna merah. Prasetio bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media. Ia memilih langsung masuk ke markas antirasuah.

Baca Juga:

Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut pihaknya menemukan dua dokumen anggaran untuk Sarana Jaya. Total angka yang tertera dalam dua dokumen itu berjumlah Rp 2,6 triliun, yakni SK Nomor 405 sebesar Rp 1,8 triliun dan SK 1684 senilai Rp 800 miliar.

Anggaran itu merupakan penyertaan modal daerah dari Pemprov kepada Sarana Jaya selaku BUMD yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri, serta sarana-prasarana.

Anggaran itu salah satunya digunakan untuk mengadakan tanah di Munjul yang diduga diwarnai rasuah. Berdasarkan informasi, Taufik mengenal dekat Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur yang juga pemilik showroom mobil mewah Rudy Hartono Iskandar yang menjadi salah satu tersangka kasus ini.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles (YRC), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar serta satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP).

KPK. (Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Perusahaan Adonara Propertindo menjadi penyedia lahan untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah milik Pemerintah DKI Jakarta lewat Sarana Jaya.Melalui Tommy dan wakilnya Anja, Yoory Corneles mengatur pertemuan hingga sepakat membayar tanah yang ditawarkan Adonara tanpa melakukan kajian terhadap lahan tersebut. Bahkan KPK yakin antara Yoory dengan pihak Adonara, sudah ada pembahasan sebelum proses negosiasi dilakukan.

Selanjutnya masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran lagi kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar.

Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar. (Pon)

Baca Juga:

KPK Minta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Kooperatif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Tak Ber-KTP DKI Bisa Vaksin di Jakarta, yang Penting 18 Tahun ke Atas
Indonesia
Warga Tak Ber-KTP DKI Bisa Vaksin di Jakarta, yang Penting 18 Tahun ke Atas

Sementara, sistem layanan vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di mana saja

BW Duga Firli Bahuri Bohong Soal Minta BAP Kasus Walkot Tanjungbalai
Indonesia
BW Duga Firli Bahuri Bohong Soal Minta BAP Kasus Walkot Tanjungbalai

Bambang Widjojanto menduga Ketua KPK Firli Bahuri berbohong soal permintaan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi kasus suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

274.246 Dilakukan Tes, 49 Ribu di Antaranya Positif COVID-19
Indonesia
274.246 Dilakukan Tes, 49 Ribu di Antaranya Positif COVID-19

Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia hingga saat ini masih belum bisa dikendalikan.

Wapres Perintahkan Pembangunan Papua Sesuai Karekter Wilayah
Indonesia
Wapres Perintahkan Pembangunan Papua Sesuai Karekter Wilayah

"Saya ingin agar perencanaan yang dibuat Bappenas sesuai dengan kondisi wilayah, sesuai dengan tujuh fokus bidang," kata Ma'ruf Amin.

Polri Berencana Lakukan Pertemuan dengan Novel Baswedan Cs
Indonesia
Polri Berencana Lakukan Pertemuan dengan Novel Baswedan Cs

Niat Kapolri tersebut telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut Tersangka Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut Tersangka Suap

KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut tahun 2020.

Membedakan Vaksin, Antibodi dan Obat COVID-19
Indonesia
Membedakan Vaksin, Antibodi dan Obat COVID-19

Meski sudah memiliki antibodi atau sudah divaksin, selama kekebalan kelompok atau herd immunity belum tercipta, prokes wajib dilaksanakan.

Megawati Senang Pernyataannya 'Milenial Jangan Dimanja' Jadi Pro Kontra
Indonesia
Megawati Senang Pernyataannya 'Milenial Jangan Dimanja' Jadi Pro Kontra

Menurut Megawati, banyak kalangan milenial yang sukses karena berprofesi sebagai pengusaha

Polisi Segera Periksa Pegawai KPI yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual
Indonesia
Polisi Segera Periksa Pegawai KPI yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual

"Rencananya Senin akan dilakukan pemanggilan. Nanti semua kita panggil dari pihak terlapor," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Wisnu Wardana, Jumat (3/9).