Data Vaksinasi COVID-19 di Jabar Masih Tidak Sinkron Vaksinasi COVID-19. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Kasus COVID-19 di Jawa Barat belum mereda. Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit Jawa Barat mencapai 25,91 persen, dengan wilayah sebaran COVID-19 tertinggi di kawasan Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya.

Karena itu, masyoritas kabupaten/kota di Jawa Barat dalam status PPKM Level 3, yaitu 17 kabupaten/kota status level 3. Hanya 9 kabupaten/kota yang berstatus level 2, dan Kabupaten Pangandaran satu-satunya wilayah yang berada di level 1.

Baca Juga:

Kurangi Risiko Rawat di RS, Vaksinasi Booster Terus Dikebut

"Memang diakui sekarang meningkat, tapi hanya di wilayah Jabodetabeka dan Bandung Raya, sedangkan kabupaten-kabupaten di sisi tidak ada yang signifikan. Tapi alhamdulillah sekarang pun sudah menurun kembali," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, usai Rapat Komite Penanganan COVID-19, di Gedung Sate Kota Bandung.

Uu mengatakan, Pemda Provinsi Jabar sudah mempersiapkan seluruh keperluan sarana prasarana jika terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

"Kami sudah mempersiapkan 23 tempat isolasi terpadu atau isoter, sehingga apabila ada kenaikan kasus tidak akan panik seperti sebelumnya," katanya.

Uu mengimbau agar masyarakat tidak lalai dalam memperketat protokol kesehatan. Menurutnya, peningkatan kasus terkonfirmasi yang terjadi selama satu pekan ini salah satunya akibat kelalaian masyarakat.

Vaksinasi. (Foto: Antara)
Vaksinasi. (Foto: Antara)

Uu meminta, Pimpinan Daerah kabupaten/kota dan Satgas COVID-19 dapat menggebyarkan kembali sosialisasi prokes dan vaksinasi, di samping memperbanyak pengetesan baik dengan antigen, maupun PCR.

"Alasan meningkatnya kembali kasus COVID-19 karena adanya kelalaian masyarakat, mungkin juga dari Satgas dan Pemerintah Daerah. Mungkin masyarakat sudah mulai bosan dengan keadaan saat ini, tetapi Pemda Prov, pemkot, pemkab, dan satgas tidak akan bosan menangani kasus COVID-19," paparnya.

Terkait vaksinasi, menyebutkan di Jabar masih ada ketidaksesuaian data antara Pemprov dan pemda kabupaten/kota.

"Seperti Kabupaten Cianjur, data di kami baru sekitar 50 persen, ternyata sudah di atas 80 persen. Oleh karena itu, tugas kami dari Pemda Prov, pemkot dan pemkab untuk mencocokkan data, sehingga dapat diperoleh data yang akurat," imbuhnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Lebih Enam Bulan Tidak Disuntik Dosis Dua, Warga Harus Mengulang Vaksinasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Harus Bongkar Jual Beli Senjata di Balik Penembakan Aparat Dishub di Makassar
Indonesia
Polisi Harus Bongkar Jual Beli Senjata di Balik Penembakan Aparat Dishub di Makassar

Fakta baru terungkap dalam kasus penembakan pegawai Dishub Kota Makassar Najanuddin Sewang.

Banding Soal Kali Mampang Dicabut, Wagub DKI: Tuntutan Sudah Dipenuhi Pemprov
Indonesia
Banding Soal Kali Mampang Dicabut, Wagub DKI: Tuntutan Sudah Dipenuhi Pemprov

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, pencabutan banding itu karena dalam putusan hakim terdapat dua tuntutan yang diklaimnya sudah dijalankan Pemprov DKI dalam penanganan banjir.

Aniaya Junior hingga Tewas, Lima Taruna PIP Semarang Jadi Tersangka
Indonesia
Aniaya Junior hingga Tewas, Lima Taruna PIP Semarang Jadi Tersangka

Lima taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang ditetapkan sebaga tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Zidan Muhammad Faza, taruna yang merupakan junior kelima pelaku.

Jokowi Perintahkan Mendag Stabilkan Harga Minyak Goreng
Indonesia
Jokowi Perintahkan Mendag Stabilkan Harga Minyak Goreng

Kepala Negara memerintah Menteri Pedagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan jajarannya untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri.

Jakarta Terancam Tenggelam, PSI Minta Anies Hentikan Segera Eksploitasi Air Tanah
Indonesia
Jakarta Terancam Tenggelam, PSI Minta Anies Hentikan Segera Eksploitasi Air Tanah

PSI DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov untuk segera menghentikan eksploitasi air tanah, guna mengantisipasi ibu kota dari ancaman tenggelam.

KPK Buka Peluang Jerat Bank Panin Jadi Tersangka Korporasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Jerat Bank Panin Jadi Tersangka Korporasi

KPK terus mencermati fakta-fakta yang mencuat dalam persidangan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

 Gobel: Industri Otomotif Barometer Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Gobel: Industri Otomotif Barometer Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen untuk pembelian mobil baru sebelum kebijakan tersebut berakhir pada akhir tahun 2021.

Polda Jateng Jawab Isu Puluhan Warga Wadas Diproses Hukum
Indonesia
Polda Jateng Jawab Isu Puluhan Warga Wadas Diproses Hukum

"Tidak ada warga Wadas yang ditahan atau menjalani penyidikan. Silahkan dicek ke Polres setempat," kata Iqbal kepada wartawan, Jumat (11/2).

Mengkhawatirkan, Dokter Meninggal Terpapar COVID-19 Capai 401 Orang
Indonesia
Mengkhawatirkan, Dokter Meninggal Terpapar COVID-19 Capai 401 Orang

IDI pun memberikan usulan kepada Kementerian Kesehatan untuk dapat menyediakan sistem telemedisin atau pengobatan jarak jauh memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan panduan isolasi mandiri untuk pasien COVID-19.

Terbukti Korupsi, PNS Sekretariat Kota Jakbar Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Indonesia
Terbukti Korupsi, PNS Sekretariat Kota Jakbar Diberhentikan Secara Tidak Hormat

pemberhentian itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 989 Tahun 2021 yang ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada 16 Agustus 2021, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)