Data Vaksinasi COVID-19 di Jabar Masih Tidak Sinkron Vaksinasi COVID-19. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Kasus COVID-19 di Jawa Barat belum mereda. Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit Jawa Barat mencapai 25,91 persen, dengan wilayah sebaran COVID-19 tertinggi di kawasan Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya.

Karena itu, masyoritas kabupaten/kota di Jawa Barat dalam status PPKM Level 3, yaitu 17 kabupaten/kota status level 3. Hanya 9 kabupaten/kota yang berstatus level 2, dan Kabupaten Pangandaran satu-satunya wilayah yang berada di level 1.

Baca Juga:

Kurangi Risiko Rawat di RS, Vaksinasi Booster Terus Dikebut

"Memang diakui sekarang meningkat, tapi hanya di wilayah Jabodetabeka dan Bandung Raya, sedangkan kabupaten-kabupaten di sisi tidak ada yang signifikan. Tapi alhamdulillah sekarang pun sudah menurun kembali," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, usai Rapat Komite Penanganan COVID-19, di Gedung Sate Kota Bandung.

Uu mengatakan, Pemda Provinsi Jabar sudah mempersiapkan seluruh keperluan sarana prasarana jika terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

"Kami sudah mempersiapkan 23 tempat isolasi terpadu atau isoter, sehingga apabila ada kenaikan kasus tidak akan panik seperti sebelumnya," katanya.

Uu mengimbau agar masyarakat tidak lalai dalam memperketat protokol kesehatan. Menurutnya, peningkatan kasus terkonfirmasi yang terjadi selama satu pekan ini salah satunya akibat kelalaian masyarakat.

Vaksinasi. (Foto: Antara)
Vaksinasi. (Foto: Antara)

Uu meminta, Pimpinan Daerah kabupaten/kota dan Satgas COVID-19 dapat menggebyarkan kembali sosialisasi prokes dan vaksinasi, di samping memperbanyak pengetesan baik dengan antigen, maupun PCR.

"Alasan meningkatnya kembali kasus COVID-19 karena adanya kelalaian masyarakat, mungkin juga dari Satgas dan Pemerintah Daerah. Mungkin masyarakat sudah mulai bosan dengan keadaan saat ini, tetapi Pemda Prov, pemkot, pemkab, dan satgas tidak akan bosan menangani kasus COVID-19," paparnya.

Terkait vaksinasi, menyebutkan di Jabar masih ada ketidaksesuaian data antara Pemprov dan pemda kabupaten/kota.

"Seperti Kabupaten Cianjur, data di kami baru sekitar 50 persen, ternyata sudah di atas 80 persen. Oleh karena itu, tugas kami dari Pemda Prov, pemkot dan pemkab untuk mencocokkan data, sehingga dapat diperoleh data yang akurat," imbuhnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Lebih Enam Bulan Tidak Disuntik Dosis Dua, Warga Harus Mengulang Vaksinasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Siapkan Enam Lokasi Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
Cak Imin Klaim Wacana Penundaan Pemilu Bukan Ide Luhut
Indonesia
Cak Imin Klaim Wacana Penundaan Pemilu Bukan Ide Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut sebagai pihak yang mendorong para ketua umum partai politik untuk menghembuskan wacana penundaan pemilu.

Warga Keluhkan Tak Dapat BLT BBM, Gibran Tak Bisa Berbuat Banyak
Indonesia
Warga Keluhkan Tak Dapat BLT BBM, Gibran Tak Bisa Berbuat Banyak

Ribuan warga mengeluhkan penyaluran BLT BBM tidak merata di Kota Solo. Keluhan dilakukan di kantor kelurahan.

186 Personel Gabungan Jaga Pemakaman Eril
Indonesia
186 Personel Gabungan Jaga Pemakaman Eril

Sebanyak 186 personel gabungan disiapkan untuk menjaga proses pemakaman anak Gubernur Jawa Barat itu.

Pemerintah Jadikan Sektor UMKM sebagai Prioritas Utama PEN
Indonesia
Pemerintah Jadikan Sektor UMKM sebagai Prioritas Utama PEN

Pandemi COVID-19 memberikan pukulan berat pada perekonomian, termasuk bagi sektor UMKM. Survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 persen usaha mengalami penurunan penjualan, bahkan penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami oleh lebih dari 40 persen UMKM dari berbagai kelas usaha.

Airlangga Dorong Penyelesaian Proyek Prioritas 3 Provinsi pada 2024
Indonesia
Airlangga Dorong Penyelesaian Proyek Prioritas 3 Provinsi pada 2024

“Perlu mendorong dukungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar proyek dapat diselesaikan pada tahun 2024," ucap Airlangga yang dikutip, Rabu (11/5).

Korupsi Tanah DKI, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Divonis 6 Tahun 6 Bulan Penjara
Indonesia
Korupsi Tanah DKI, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Divonis 6 Tahun 6 Bulan Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan anak buah Ahok itu.

Legislator PKS Minta PTM 100 Persen Dievaluasi
Indonesia
Legislator PKS Minta PTM 100 Persen Dievaluasi

Pembelajaran tatap muka (PTM) dengan tingkat kehadiran siswa 100 persen diminta dievaluasi.

Puan Minta Perketat Pegawasan Terkait Joki Karantina
Indonesia
Puan Minta Perketat Pegawasan Terkait Joki Karantina

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena joki karantina yang marak terjadi belakangan ini. Ia pun meminta pengawasan diperketat agar aksi-aksi joki karantina tidak kembali terjadi.

Bandara Banyuwangi Masuk Dalam Nominasi Penghargaan Arsitektur Internasional
Indonesia
Bandara Banyuwangi Masuk Dalam Nominasi Penghargaan Arsitektur Internasional

Karya harus merespon aspirasi budaya, mendukung konservasi, dan peningkatan kualitas lingkungan.