Data Presiden Jokowi Diklaim Aman dan Terjaga dari Pembobolan Hacker Presiden Joko Widodo. (MP/Win)

MerahPutih.com - Isu kebocoran data warga hingga pejabat negara tengah ramai dibahas di ranah media sosial.

Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini menegaskan, tidak ada kebocoran data Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia merujuk pada pernyataan dari Kasetpres Heru Budi Hartono.

Baca Juga:

Bjorka Bocorkan Data Negara, Keamanan Siber Pemerintah Perlu Dibenahi

"Semuanya aman dan terjaga," kata Faldo dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (13/9).

Sementara itu, Faldo menegaskan keamanan data pribadi harus terus diperkuat.

"Keamanan data pribadi memang sesuatu yang terus kita perkuat. Pembahasan RUU PDP pun terus berjalan, benar-benar ditimbang dengan hati-hati, agar memberikan keadilan bagi semuanya," ujar Faldo.

Terkait peretasan, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengatakan, Indonesia adalah negara yang terbuka.

Data-data pemerintahan, menurutnya, tak ada yang benar-benar rahasia.

"Dinding gedung-gedung pemerintahan juga ada kupingnya. Kalau ada yang kaget dan baru tahu, kayaknya kurang gaul saja," ujarnya.

Baca Juga:

Serangan Phising Mulai Incar Data Riset Universitas

Sehingga, publik pun didorong untuk mengawasi.

"Kami ini sedang berupaya membangun pemerintahan yang inklusif dan transparan, jadi tidak ada sakralisasi lewat rahasia-rahasia," sambung dia.

Sebelumnya, pemerintah membentuk tim khusus untuk menjaga keamanan data setelah heboh kemunculan hacker Bjorka. Pemerintah ingin memastikan kepercayaan publik terjaga.

Tim terdiri dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Bentuk Timsus Selidiki Dugaan Adanya Kebocoran Data

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Bertolak ke Malang, Investigasi Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Komnas HAM Bertolak ke Malang, Investigasi Tragedi Kanjuruhan

"Iya hari ini bertolak ke Malang," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam saat dikonfirmasi, Senin (3/10).

Pembangunan Tahap Pertama Kawasan Inti IKN Nusantara Butuh Rp 30 Triliun
Indonesia
Pembangunan Tahap Pertama Kawasan Inti IKN Nusantara Butuh Rp 30 Triliun

dalam pembiayaan pembangunan IKN akan diciptakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga menciptakan berbagai skema pembiayaan lainnya.

Masuk Bursa Capres PPP untuk Maju 2024, Anies: Terima Kasih, Ini Sebuah Kehormatan
Indonesia
Masuk Bursa Capres PPP untuk Maju 2024, Anies: Terima Kasih, Ini Sebuah Kehormatan

PPP merekomendasikan Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden (Capres) 2024.

Anggota DPR Semprot Mendag karena Minyak Goreng Langka
Indonesia
Anggota DPR Semprot Mendag karena Minyak Goreng Langka

"Yang kedua tentu kami memyampaikan salam atas nama masyarakat kami, khususnya di dapil pak terima kasih banyak karena pak menteri sudah melengkapi penderitaan rakyat, pak," kata Mufti.

Pemkot Surabaya Berharap Saat Ramadan Aktivitas Keagamaan Bisa 100 Persen
Indonesia
Pemkot Surabaya Berharap Saat Ramadan Aktivitas Keagamaan Bisa 100 Persen

Kondisi Surabaya kini sudah bagus, apalagi di bulan Ramadan nanti masuk level satu.

Anies Pamitan
Indonesia
Anies Pamitan

Anies menyampaikan ucapan perpisahan di hadapan warga ibu kota dengan lengser sebagai Gubernur DKI.

Grand Launching JIS, 3 Ruas Jalan Ditutup Terbatas
Indonesia
Grand Launching JIS, 3 Ruas Jalan Ditutup Terbatas

Pembatasan ini dilakukan Minggu (24/7), dari pukul 14.00 hingga 21.00 WIB. Pembatasan dilakukan di Jl. Sunter Permai Raya dan Jl. Danau Sunter Barat.

Indonesia Harus Antisipasi Dampak Sanksi Anyar Uni Eropa ke Rusia
Indonesia
Indonesia Harus Antisipasi Dampak Sanksi Anyar Uni Eropa ke Rusia

Indonesia bukan tidak mungkin akan ikut terdampak. Maka dari itu, LaNyalla meminta agar pemerintah segera mempersiapkan kebijakan dalam dan luar negeri.

Wapres Kurban 18 Sapi dan 7 Ekor Kambing
Indonesia
Wapres Kurban 18 Sapi dan 7 Ekor Kambing

Saat ini, Wapres Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Ma'ruf Amin tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi.

Masyarakat Papua Barat Diimbau Tidak Terprovokasi Kasus Penegakan Hukum Lukas Enembe
Indonesia
Masyarakat Papua Barat Diimbau Tidak Terprovokasi Kasus Penegakan Hukum Lukas Enembe

Masyarakat Papua Barat Diimbau agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan upaya penegakan hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.