Data Pasien Corona Pemerintah Bisa Berbeda dengan Fakta di Lapangan Petugas beraktivitas di Laboratorium Virologi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta, Rabu. (ANTARA/Luqman Hakim)

MerahPutih.com - Analis kebijakan publik Trubus Rahadianayah mendesak pemerintah menggencarkan uji spesimen COVID-19 untuk mendapatkan data mengenai jumlah warga yang terinfeksi virus corona yang lebih valid.

Saat ini, pemerintah menyebut jumlah penderita corona mencapai 1.986.

Baca Juga:

DKI Daerah Ancaman Tinggi COVID-19, MUI Bolehkan Umat Islam Tak Salat Jumat

Trubus tak yakin data pemerintah setiap harinya sesuai dengan di lapangan karena sedikitnya spesimen yang diuji.

"Kita melihat seperti apa puncaknya, tapi dasarnya kita tidak tahu, apalagi spesimen yang diambil baru sedikit karena tidak berjalan efektif," kata Trubus kepada wartawan, Jumat (3/4).

Tes COVID-19 dengan metode (polymerase chain reaction) yang dianggap paling valid yang dilakukan Indonesia terhitung sangat sedikit dibandingkan negara-negara lain yang jumlah penduduknya justru lebih sedikit.

Sebagai perbandingan, jika Indonesia sudah menguji 7.193 spesimen, maka Malaysia hingga 2 April 2020 telah mencatat ada 45.378 tes yang dilakukan.

Tim dokter memeriksa pasien terkait COVID-19 di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Jakarta, Sabtu (28/3/2020). (ANTARA/HO/Tim Kesehatan Kogasgabdap Wisma Atlet)
Tim dokter memeriksa pasien terkait COVID-19 di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Jakarta, Sabtu (28/3/2020). (ANTARA/HO/Tim Kesehatan Kogasgabdap Wisma Atlet)

Jika dibandingkan dengan Korea Selatan, sudah melakukan hingga 2 April 2020 telah melakukan 431.743 tes sejak 3 Januari 2020.

Trubus menuturkan, tes COVID-19 dengan metode PCR harus digencarkan terutama menyasar pada kelompok-kelompok rentan yakni masyarakat yang tinggal di perkampungan atau pedesaan.

"Yang perlu diutamakan mereka-mereka yang tinggal di kampung-kampung. Ini yang di bantaran sungai atau di desa-desa itu kan mereka sangat rentan tapi tidak pernah tes," ucapnya.

Baca Juga:

WP KPK Nilai Usul Yasona Bebaskan Koruptor Bahayakan Pemberantasan Korupsi

Menurut Trubus, kelompok masyarakat itu mesti mendapat perhatian lebih karena mereka belum teredukasi tentang bahayanya corona apalagi cara melakukan tes.

"Karena edukasi minim, mereka tidak menganggap ini sebagai bagian dari kebutuhan dari kesehatan," pengajar dari Universitas Trisakti ini.

Trubus mendesak agar tes diadakan di masing-masing RT untuk wilayah perkotaan atau di tiap desa untuk wilayah pedesaan demi menghindari kerumunan orang yang dapat menyebabkan penularan. (Knu)

Baca Juga:

LBM Eijkman Dapat Sumbangan Dana Penanganan COVID-19 Rp10 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR: Hukuman Berat dan Maksimal Pantas Bagi Terdakwa Jiwasraya
Indonesia
DPR: Hukuman Berat dan Maksimal Pantas Bagi Terdakwa Jiwasraya

Menurutnya, berdasarkan fakta yang muncul dengan total kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun, hukuman berat dinilai pantas.

Gonjang-Ganjing KPK
Indonesia
Gonjang-Ganjing KPK

Izin pro justicia KPK itu lebih lambat daripada tindak pidana umum lain yang diusut oleh penegak hukum

Pemprov DKI Pastikan Gusur Rumah di Pinggir Kali
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Gusur Rumah di Pinggir Kali

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan membongkar bangunan yang berdiri di bantaran sungai

 Bulog Pastikan Stok Beras di Yogyakarta Cukup Hingga Juni 2020
Indonesia
Bulog Pastikan Stok Beras di Yogyakarta Cukup Hingga Juni 2020

Dalam rangka mewaspadai virus corona. masyarakat di wilayah DIY saat ini tidak perlu khawatir karena stok (beras) aman dan cukup hingga sesudah ramadhan dan lebaran

Rizieq Shihab Cs Dicekal ke Luar Negeri
Indonesia
Rizieq Shihab Cs Dicekal ke Luar Negeri

surat pencekalan dikirimkan sejak Senin (7/12) dan berlaku untuk 20 hari kedepan untuk mencegah tersangka melarikan diri ke luar negeri.

Hasil Autopsi Enam Jenazah Pengawal Rizieq Belum Keluar
Indonesia
Hasil Autopsi Enam Jenazah Pengawal Rizieq Belum Keluar

Sesuai undang-undang, kewajiban penyidik adalah memberitahukan keluarga

Guru Non PNS Dapat Bantuan Hibah Rp 1,8 Juta
Indonesia
Guru Non PNS Dapat Bantuan Hibah Rp 1,8 Juta

Bagi yang belum menerima bisa langsung berbicara dengan kepala sekolah

Anak Buah Jokowi Ditantang Tunjukkan Keberanian Tangkap Harun Masiku
Indonesia
Anak Buah Jokowi Ditantang Tunjukkan Keberanian Tangkap Harun Masiku

Ia menilai, seharusnya penangkapan Djoko Tjandra bisa dilakukan sejak lama tanpa perlu menunggu politic will dari Presiden Jokowi.

Pemprov DKI Tutup Lagi 44 Perkantoran yang Pegawainya Positif COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tutup Lagi 44 Perkantoran yang Pegawainya Positif COVID-19

12 perusahaan di wilayah Jakarta Pusat, 3 Perusahaan Jakarta Barat dan 3 Perusahaan di Jakarta Utara

Doa Novel Baswedan Buat Jaksa Fedrik
Indonesia
Doa Novel Baswedan Buat Jaksa Fedrik

Kabar meninggalnya Fedrik disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono.