Data Kematian Dihilangkan, Arah Penanganan Pandemi Dinilai Mundur Pemakaman jenazah COVID-19. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah menghilangkan angka kematian dari indikator data penanganan COVID-19. Dalihnya, laporan angka kematian karena ada kesalahan input data dalam beberapa pekan terakhir.

Anggota DPR Bukhori Yusuf melontarkan kritik kepada Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Panjaitan, lantaran keputusannya menghapus indikator kematian dari penilaian PPKM. Leputusan tersebut sebagai langkah fatal karena berisiko mempengaruhi kesadaran publik atas kondisi darurat pandemi yang masih berlangsung.

Baca Juga:

Pemerintah Hapus Indikator Kasus Kematian COVID-19, PKS: Sangat Berbahaya

Anggota Komisi VIII DPR ini mengungkapkan, data kematian adalah instrumen efektif untuk menyampaikan pesan psikologis kepada masyarakat supaya konsisten menegakan protokol kesehatan sebagaimana seruan pemerintah.

Namun sebaliknya, menyembunyikan angka kematian dari sorotan publik akan membawa arah penanganan pandemi mundur jauh ke belakang. Data angka kematian berperan penting sebagai ‘shock therapy’ bagi publik agar mereka tidak abai.

"Sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko paparan virus yang sewaktu-waktu bisa membawa mereka pada kematian,” tuturnya kepada wartawan, Kamis (12/8).

Bukhori melanjutkan, kewaspadaan yang sudah terbangun ini akan runtuh tatkala pemerintah justru menyembunyikan fakta kematian dengan dalih pemutakhiran data.

Kendurnya kesadaran masyarakat akan membuat usaha kita selama ini menjadi sia-sia. Dengan kata lain, kontraproduktif pada akhirnya. Di sisi lain, politisi PKS ini mengatakan, keputusan menghapus angka kematian menunjukan watak penanganan pandemi yang menyepelekan nyawa manusia.

Padahal, tinggi rendahnya angka kematian juga merupakan cermin untuk melihat kualitas pemerintah dalam mengatasi wabah sehingga patut menjadi bahan evaluasi.

"Pemerintah tidak sepatutnya memandang masih tingginya angka kasus harian nasional sebagai sebuah aib," tuturnya.

Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengkritisi alasan dibalik penghilangan angka kematian karena kesalahan input data. Jika ke depan ada kesalahan lain dalam input data, semua indikator penanganan COVID-19 berpeluang dihilangkan.

"Kalau memakai logika pemerintah karena salah input data, khawatirnya semua indikator punya peluang dihilangkan," kata Mufida.

Ia menambahkan, bila data kematian dihilangkan bisa mengurangi kewaspadaan publik akan ancaman dan bahaya COVID. Saat ini kesadaran publik akan bahaya Pandemi tengah meningkat ditunjukkan dengan antusiasme vaksinasi di berbagai daerah.

"Momentum ini harus dijaga dengan tetap memberikan informasi yang utuh dan lengkap agar waspada."

Mufida mengingatkan penanganan Pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah harus menggandeng semua pihak termasuk menerima masukan dari para ahli guna merumuskan kebijakan.

“Jika data angka kematian dihilangkan, ada bacaan terhadap fakta lapangan yang bisa salah sehingga tidak berjalan peran para ahli dan masyarakat dalam memberikan masukan,” ujar Mufida.

Pemakaman pasien COVID-19. (Foto: Antara)
Pemakaman pasien COVID-19. (Foto: Antara)

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menjelaskan perihal tidak dimasukkannya angka kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," tuturnya.

Pemerintah, lanjut Jodi, menemukan bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat.

"Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," katanya.(Knu)

Baca Juga:

Kasus Kematian COVID-19 Meroket, DIY Dorong Warga Isoman di Selter COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BSI Percepat Penyaluran Bansos di Aceh
Indonesia
BSI Percepat Penyaluran Bansos di Aceh

Sementara untuk Bansos PKH, sampai akhir Agustus 2021 telah tersalurkan kepada 70.932 KPM dari target 220.765 KPM.

Ini Instruksi Mendagri, Berlaku hingga 6 September 2021 Terkait PPKM
Indonesia
Ini Instruksi Mendagri, Berlaku hingga 6 September 2021 Terkait PPKM

Pada instruksi pertama untuk gubernur di Jawa-Bali, mengatur sejumlah daerah yakni kabupaten dan kota dengan zona level 4, 3 dan 2.

Belajar dari Youtube, Coki Pardede Disebut Pakai Narkoba Lewat Dubur
Indonesia
Belajar dari Youtube, Coki Pardede Disebut Pakai Narkoba Lewat Dubur

Komika itu mengkonsumsi sabu dengan cara dilarutkan dengan air panas.

Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Bertambah Tiga Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Bertambah Tiga Orang

Kapasitas RSDC Wisma Atlet Kemayoran saat ini mampu menampung 7.937 pasien

Nyepi Saat COVID-19, Umat Hindu Mengelilingi Rumah Seperti di Pura
Indonesia
Nyepi Saat COVID-19, Umat Hindu Mengelilingi Rumah Seperti di Pura

"Ada beberapa rangkaian acara yang tidak kami laksanakan seperti khutbah (dharma wacana) seusai sembahyang. Semua untuk mempersingkat acara," ujar Priyanto.

Anies tak Menduga Pengunjung Pasar Tanah Abang Naik 2 Kali Lipat
Indonesia
Anies tak Menduga Pengunjung Pasar Tanah Abang Naik 2 Kali Lipat

"Hari Jumat dan hari2 biasanya itu paling sekitar 35 ribu. Kemarin itu 87 ribu orang yang datang. Jadi, memang hari kemarin terjadi lonjakan yang tidak terduga," urai Anies.

Sri Mulyani Perintahkan DJP Bikin Aplikasi Yang Mudahkan Orang Bayar Pajak
Indonesia
Sri Mulyani Perintahkan DJP Bikin Aplikasi Yang Mudahkan Orang Bayar Pajak

Indonesia harus mampu melihat seluruh tren perubahan global yang menciptakan peluang positif sekaligus ancaman seperti masifnya perkembangan teknologi.

Bertemu Mentan, Kapolri Nyatakan Siap Bantu Sektor Pertanian
Indonesia
Bertemu Mentan, Kapolri Nyatakan Siap Bantu Sektor Pertanian

Beberapa hal terkait penguatan sektor pertanian dibahas, mulai dari swasembada beras hingga pengawalan distribusi pupuk subsidi bagi petani.

'Diasapi' Jonathan Rea di Mandalika, Toprak Razgatlioglu Juara Dunia
Olahraga
'Diasapi' Jonathan Rea di Mandalika, Toprak Razgatlioglu Juara Dunia

Para pembalap sebelumnya harus menelan kecewa karena gagal membalap pada Sabtu (21/11)

Komisi III Minta Segera Usut Tuntas Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
Komisi III Minta Segera Usut Tuntas Kebakaran Lapas Tangerang

Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan