Data Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Harus Audit Forensik Internet. (Foto:Pixabay)

MerahPutih.com - Kebocoran data yang diduga dari peserta BPJS Kesehatan, harus segera ditindaklanjuti lembaga yang menjadin pembayaran pasien di Indonesia tersebut. Mereka harus gelar audit forensik digital terkait dengan dugaan kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia.

Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC Pratama Persadha meminta badan hukum publik itu bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan audit forensik digital dan mengetahui lubang-lubang keamanan mana saja yang ada.

Baca Juga:

Ratusan Juta Data Penduduk Bocor, DPR Minta Polisi Bertindak

"Langkah ini sangat perlu untuk menghindari pencurian data pada masa yang akan datang," kata pakar keamanan siber dan komunikasi dikutip Antara, Semarang, Jumat (21/5).

Pratama Persadha mengemukakan, hal itu terkait dengan akun bernama Kotz memberikan akses download (unduh) secara gratis untuk file sebesar 240 megabit (Mb) yang diduga berisi 1.000.000 data pribadi masyarakat Indonesia yang kemungkinan berasal dari BPJS Kesehatan.

Selain itu, Pemerintah juga wajib melakukan pengujian sistem atau penetration test (pentest) secara berkala terhadap seluruh sistem lembaga pemerintahan.

"Ini sebagai langkah preventif sehingga dari awal dapat ditemukan kelemahan yang harus diperbaiki segera," kata Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang kini menjadi BSSN.

Penguatan sistem dan sumber daya manusia harus ditingkatkan, adopsi teknologi pengamanan data sangat diperlukan agar data warga terlindungi. Hal ini karena Indonesia masih dianggap rawan peretasan karena memang kesadaran keamanan siber masih rendah.

Dalam hal ini, menurut Pratama, yang terpenting dibutuhkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang isinya tegas dan ketat seperti di Eropa.

"Sangat berbahaya bila benar data ini bocor dari BPJS Kesehatan. Apalagi datanya valid dan bisa digunakan sebagai bahan baku kejahatan digital, terutama kejahatan perbankan," katanya.

Ia memaparkan, pelaku kejahatan bisa menggunakannya untuk membuat kartu tanda penduduk (KTP) palsu, kemudian menjebol rekening korban.

Dalam file yang diunduh (download) tersebut, kata dia, terdapat data NOKA atau nomor kartu BPJS kesehatan. Pelaku mengklaim mempunyai data file sebanyak 272.788.202 jiwa penduduk.

"Hal ini aneh bila akun Kotz mengaku mempunyai lebih dari 270 juta data serupa, padahal anggota BPJS Kesehatan hingga akhir 2020 sebanyak 222 juta orang," ujarnya.

Koding internet.
Internet. (Pixabay)

Dari nomor BPJS Kesehatan yang ada di file, menurut dia, bila dicek online ternyata datanya benar sama dengan nama yang ada di file.

"Jadi, kemungkinan besar data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan," katanya menegaskan.

Bila dicek, data sample sebesar 240 megabit (Mb) berisi nomor identitas kependudukan (NIK), nomor handphone, alamat, alamat email, nomor pokok wajib pajak (NPWP), tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jumlah tanggungan, dan data pribadi lainnya, bahkan si penyebar data mengklaim ada 20 juta data yang berisi foto.

Pratama meminta semua pihak untuk menunggu klarifikasi dari BPJS Kesehatan terkait dengan benar tidaknya kebocoran data tersebut. (*)

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gemura Siap Ciptakan 1.000 Wirausaha Muda Baru
Indonesia
Gemura Siap Ciptakan 1.000 Wirausaha Muda Baru

Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura) siap menciptakan 1.000 wirausaha muda baru dalam lima tahun ke depan. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Gemura Oktasari Sabil.

Ratusan Orang Reaktif COVID-19 Saat Tes Antigen di Stasiun
Indonesia
Ratusan Orang Reaktif COVID-19 Saat Tes Antigen di Stasiun

Kementerian Perhubungan memberlakukan Test Rapid Antigen sebagai syarat melakukan perjalanan kereta api (KA) untuk periode 22 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Puluhan Pendukung Rizieq Diamankan saat Hadiri Persidangan
Indonesia
Puluhan Pendukung Rizieq Diamankan saat Hadiri Persidangan

Polisi mengamankan sejumlah simpatisan Rizieq Shihab yang menghadiri sidang online di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menaker Beri Peringatan Retail Giant Soal Hak-Hak Pekerja
Indonesia
Menaker Beri Peringatan Retail Giant Soal Hak-Hak Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan manajemen perusahaan retail Giant dan serikat pekerja/buruh.

Pembangunan 3 Rusunawa di Jakarta Segera Rampung, Begini Cara Sewa Unitnya
Indonesia
Pembangunan 3 Rusunawa di Jakarta Segera Rampung, Begini Cara Sewa Unitnya

3 Rusunawa itu di antaranya Rusunawa PIK Pulo Gadung dan Rusunawa Inpeksi BKT di Jakarta Timur dan Rusunawa Karang Anyar di Jakarta Pusat.

Disuntik Vaksin COVID-19, Ariel Noah: Saya Ingin Pandemi Ini Selesai
Indonesia
Disuntik Vaksin COVID-19, Ariel Noah: Saya Ingin Pandemi Ini Selesai

Kondisi tak normal tersebut menjadi alasan bagi Ariel Noah untuk ikut disuntik vaksin COVID-19.

Pemasok Senjata KKB di Intan Jaya Diciduk Satgas Nemangkawi
Indonesia
Pemasok Senjata KKB di Intan Jaya Diciduk Satgas Nemangkawi

Yang bersangkutan mengaku mulai membeli senpi sejak tahun 2017

TNI Diminta Antisipasi Karakter Pertempuran Masa Depan
Indonesia
Bantuan Tunai Mulai Distribusikan, Pemprov Minta Warga Sakit Tidak Hadir
Indonesia
Bantuan Tunai Mulai Distribusikan, Pemprov Minta Warga Sakit Tidak Hadir

Para penerima manfaat program BST tersebut mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk dana tunai senilai Rp300 ribu per Kepala Keluarga (KK) selama 4 bulan.

Panser TNI Hingga Rantis Dikerahkan Perkuat Titik Penyekatan di Jalan Raya Bogor
Indonesia
Panser TNI Hingga Rantis Dikerahkan Perkuat Titik Penyekatan di Jalan Raya Bogor

Saat ini terdapat ratusan personel aparat gabungan dibantu jajaran Batalyon Infanteri Mekanis