Dasar yang Digunakan Tjahjo Kumolo Pangkas Sejumlah Lembaga Negara Menpan-RB Tjahjo Kumolo. ANTARA/Sukarli/pri. (ANTARA/Sukarli)

Merahputih.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan visi dan misi Presiden menjadi dasar evaluasi kembali efektivitas 18 lembaga negara untuk penyederhanaan birokrasi.

"Visi-misi Presiden terkait reformasi birokrasi menjadi dasar evaluasi pengintegrasian dan penghapusan 18 lembaga negara dalam rangka penyederhanaan birokrasi," ujar Tjahjo, Kamis (16/7).

Baca Juga:

Bubarkan 18 Lembaga, Kajian Pemerintah Harus Matang

Evaluasi itu meliputi evaluasi potensi tumpang-tindih dan fragmentasi antarkementerian dan lembaga, penyederhanaan struktur organisasi guna mempercepat proses pengambilan keputusan, dan penyederhanaan proses birokrasi pemerintah sekaligus mengoptimalkan profesionalisme aparatur.

"Penyederhanaan birokrasi yang ada antara lain evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja dan birokrasi, termasuk pelayanan publik, serta memberikan rekomendasi dalam upaya penyederhanaan birokrasi dalam upaya perbaikan birokrasi," kata Tjahjo.

Presiden Joko Widodo berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7). (BPMI Setpres/Rusman)
Presiden Joko Widodo berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7). (BPMI Setpres/Rusman)

Penghapusan lembaga nonstruktural itu, sebagaimana dikutip Antara, adalah untuk menghindari terjadinya pemborosan kewenangan dan meningkatkan efisiensi.

Baca Juga:

DPR Dukung Langkah Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara

Tjahjo menegaskan, Ada sejumlah lembaga nonstruktural yang berpotensi untuk dibubarkan yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden atau keputusan presiden serta melalui peraturan pemerintah dan undang-undang.

"Terhadap UU tentu harus ada proses panjang berupa revisi UU dan mengajukan kepada DPR yang mempunyai hak dalam bidang legislasi," ungkap Tjahjo. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 Aktif Tembus 100 Ribu, Wagub DKI Minta Warga Tetap di Rumah
Indonesia
Kasus COVID-19 Aktif Tembus 100 Ribu, Wagub DKI Minta Warga Tetap di Rumah

Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang mendesak.

MUI Beri Lampu Hijau Vaksin COVID-19 Asal Tiongkok
Indonesia
MUI Beri Lampu Hijau Vaksin COVID-19 Asal Tiongkok

Perkembangan vaksin COVID-19 menemui titik terang. Salah satunya terkait status kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Blusukan Perdana, Gibran Cek Kesiapan Vaksinasi di Pasar Gede dan Pasar Klewer
Indonesia
Blusukan Perdana, Gibran Cek Kesiapan Vaksinasi di Pasar Gede dan Pasar Klewer

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka langsung melakukan blusukan perdana usai dilantik menjadi Wali Kota Solo periode 2021-2026, Jumat (26/2).

Yasonna: Pembahasan RUU Cipta Kerja Terbuka meski Relatif Cepat
Indonesia
Yasonna: Pembahasan RUU Cipta Kerja Terbuka meski Relatif Cepat

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berlangsung secara terbuka.

PKS Ingin Pilkada Aceh Digelar 2022
Indonesia
PKS Ingin Pilkada Aceh Digelar 2022

Menurutnya, KIP Aceh selaku lembaga independen yang berwenang menyelenggarakan Pilkada/Pemilu di Aceh, sudah mempunyai acuan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Politikus PDIP Sebut Vaksin Berbayar Bakal Perbaiki Arus Kas BUMN
Indonesia
Politikus PDIP Sebut Vaksin Berbayar Bakal Perbaiki Arus Kas BUMN

Mufti meminta agar ada standar etik pelayanan yang tidak melukai rasa keadilan di masyarakat. Khusus untuk vaksinasi gotong royong individu ini dan meminta Kimia Farma jangan sampai melakukan layanan di rumah konsumen.

Trauma Gempa, 7.227 Warga Tehoru Masih Ngungsi di Dataran Tinggi
Indonesia
Trauma Gempa, 7.227 Warga Tehoru Masih Ngungsi di Dataran Tinggi

Pascagempa magnitudo 6,1 yang mengguncang Pulau Seram, Maluku Tengah, pada Rabu (16/6), sebanyak 7.227 warga di kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah masih mengungsi di dataran tinggi.

Bupati Labuhanbatu Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Bupati Labuhanbatu Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Tim penyidik KPK telah melimpahkan berkas perkara

PKB Nilai Syarat Capres-Cawapres Minimal Perguruan Tinggi Mendiskriminasi Lulusan Pesantren
Indonesia
PKB Nilai Syarat Capres-Cawapres Minimal Perguruan Tinggi Mendiskriminasi Lulusan Pesantren

Fraksi PKB merasa sisi teknis akademis hanyalah salah satu faktor dari banyak kapasitas yang dibutuhkan para wakil rakyat