Dasar dan Alasan PPATK Blokir Aktivitas Rekening Bank FPI Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI) berikut afiliasinya.

Dalam keteranganya, penghentian sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Baca Juga:

Rekening FPI Diblokir, Begini Respons Polisi

PPATK menyatakan tindakan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Penetapan penghentian seluruh aktivitas atau kegiatan FPI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI merupakan keputusan yang perlu ditindaklanjuti oleh PPATK sesuai dengan kewenangaannya.

Dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan, PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligent Unit) memiliki beberapa kewenangan utama, salah satunya adalah kewenangan untuk meminta penyedia jasa keuangan (PJK) menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU.

Bendera FPI. (Foto: FPI)
Bendera FPI. (Foto: FPI)

Tindakan yang dilakukan oleh PPATK dimaksud merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Saat ini, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, PPATK tengah melakukan penelusuran terhadap rekening dan transaksi keuangan. Untuk efektivitas proses analisis dan pemeriksaan, PPATK juga telah melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan dari FPI, termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi dengan FPI.

Upaya penghentian sementara transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK akan ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik untuk dapat ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh aparat berwenang. (Knu)

Baca Juga:

Rekening FPI Dibekukan, Rizieq Berencana Bikin Lagi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Sasaran Serangan, Polisi Diminta Saling Mengawasi
Indonesia
Jadi Sasaran Serangan, Polisi Diminta Saling Mengawasi

Perintah untuk memperkuat penjagaan dan pengawasaan setiap personel diwajibkan untuk melakukan body sistem.

Pemprov DKI Terima Vaksin AstraZeneca 500 Ribu Dosis
Indonesia
Pemprov DKI Terima Vaksin AstraZeneca 500 Ribu Dosis

Pemprov DKI Jakarta mulai menggunakan vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca bagi warga ibu kota yang baru akan divaksin. DKI sendiri menerima sebanyak 500.000 dosis vaksin AstraZeneca.

Ali Kalora Cs Belum Tertangkap, Masa Tugas Satgas Tinombala Diperpanjang
Indonesia
Ali Kalora Cs Belum Tertangkap, Masa Tugas Satgas Tinombala Diperpanjang

Tim Densus 88 Antiteror Polri sepanjang tahun 2020 sudah menangkap sebanyak 32 orang terduga teroris

Didatangi Pejabat Negara, Gibran: Biar Solo Ramai
Indonesia
Didatangi Pejabat Negara, Gibran: Biar Solo Ramai

"Banyaknya pejabat menteri dan parpol datang ke Solo tidak apa-apa. Biar katanya ramai dan hotelnya juga ramai," kata Gibran pada MerahPutih.com, Kamis (31/3

LBH HKTI Diharapkan Berkontribusi Besar Selesaikan Konflik Agraria
Indonesia
LBH HKTI Diharapkan Berkontribusi Besar Selesaikan Konflik Agraria

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HKTI.

Gibran Minta Bawaslu Berikan Teguran Jika Terbukti Melanggar
Indonesia
Gibran Minta Bawaslu Berikan Teguran Jika Terbukti Melanggar

Petugas tersebut bisa memberikan teguran langsung jika terbukti ada pelanggaran protokol kesehatan.

Pemprov DKI Terima Aset Tanah dan Bangunan Rp153 Miliar
Indonesia
Pemprov DKI Terima Aset Tanah dan Bangunan Rp153 Miliar

Penyerahan aset itu merupakan tindak lanjut atas kewajiban perusahaan

Infeksi COVID-19 India Kini 5,82 Juta
Dunia
Infeksi COVID-19 India Kini 5,82 Juta

Penghitungan kasus virus corona di India melonjak menjadi 5,82 juta setelah mencatat 86.052 infeksi baru dalam 24 jam terakhir.

1.290.790 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
1.290.790 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia pada Minggu (21/3) bertambah 4.396 kasus.