Darurat Sipil Tak Jamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pengamat: Rakyat Makin Ketakutan Ilustrasi: Mobil water cannon melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke area publik di setiap sudut kota di Kalsel. (ANTARA/Firman)

MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, jangan sampai penerbitan status darurat sipil oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19 sebagai upaya untuk lari dari tanggung jawab. Yakni memfasilitasi pemenuhan kebutuhan warganya di tengah bencana kesehatan.

Ujang mengatakan, jangan sampai dengan darurat sipil pemerintah abai terhadap hak-hak dasar masyarakat di tengah pandemi corona di mana dalam status itu tak ada kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan warganya.

Baca Juga:

Rencana Pemerintah Berlakukan Darurat Sipil Berpotensi Picu Suasana Chaos

"Dampak negatifnya bisa saja masyarakat semakin ketakutan. Pertama takut karena corona yang makin menggila. Kedua takut karena darurat sipil," kata Ujang kepada merahputih.com di Jakarta, Senin (30/3).

Ujang menambahkan, seharusnya pemerintah menggunakan aturan yang lebih halus dan bisa diterima masyarakat. Yakni UU Kekarantinaan Kesehatan di mana kebutuhan warga bisa dijamin pemerintah.

"Yang pasti kita semua berharap pada pemerintah untuk memberi kompensasi kepada rakyat. Rakyat disuruh di rumah. Tidak boleh keluar. Nah di saat yang sama pemerintah harusnya menjamin kebutuhan masyarakat yang stay at home," imbuh Ujang.

Meski begitu, Ujang beranggapan bahwa darurat sipil adalah hak dan kewenangan pemerintah.

"Karena saat ini kita memang sedang darurat corona," jelas dia.

Penerapan daurat sipil dinilai sebagai langkah pemerintah yang ingin lari dari tanggung jawab terhadap pandemi corona yang makin memprihatinkan.

Beberapa saat usai pemerintah memasukkan darurat sipil sebagai salah satu opsi penanganan corona, jagad media sosial khususnya Twitter langsung heboh hingga menjadi trending dengan tagar #TolakDaruratSipil.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu heran, kenapa pemerintah lebih memilih menggunakan Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Padahal, di sisi lain, ada Undang-Undang soal Karantina yang menurutnya lebih tepat digunakan dalam kondisi seperti sekarang ini.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Virus Corona Doni Monardo mengatakan, kebijakan darurat sipil masih dalam tahapan pembahasan. Meski begitu, ia mengatakan langkah ini bisa efektif dalam menanggulangi penyebaran virus.

"Aturan ini sedang dibahas. Kemudian tentu pakar-pakar di bidang hukum akan berada pada garis terdepan untuk bisa menyusun sebuah konsep, yang tak hanya kita bisa mengurangi risiko yang besar, tapi juga kita juga bisa meningkatkan kesadaran kolektif di masyarakat," kata Doni

Doni tak menjelaskan lebih jauh terkait apa konsekuensi dari darurat sipil jika memang akhirnya diterapkan.

Ia juga tak menjawab apa pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan ini nanti. Ia hanya menegaskan bahwa kesadaran kolektif untuk berdisiplin mematuhi anjuran pemerintah, seperti social distancing.

Untuk lebih meningkatkan disiplin ini, Doni mengatakan kemungkinan perlu diimbangi dengan penegakan hukum bagi mereka yang tak disiplin.

Darurat sipil diatur oleh Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam Perppu tersebut, darurat sipil adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara.

Baca Juga:

Hadapi Karantina Wilayah Pandemi COVID-19, Solo Siapkan Anggaran Rp49 Miliar

Kebijakan tersebut ditetapkan jika Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan bahwa wilayah NKRI ditetapkan dalam bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah yang pertama saat ada ancaman perang, kerusuhan, pemberontakan. Yang kedua adalah timbul perang dan bahaya perkosaan. Yang ketiga, hidup negara dalam ancaman bahaya.

Kebijakan tersebut hanya bisa dilaksanakan oleh Presiden, dan dibantu oleh badan yang dibentuk oleh Presiden. Badan tersebut berisi Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kepala Staf Angkata Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara. Presiden bisa mengangkat pejabat lain untuk masuk di badan tersebut.

Di level daerah, kekuasaan dipegang oleh Kepala Daerah tingkat II yaitu Bupati atau Wali Kota. Tapi tetep harus mengikuti arahan dari penguasa pusat. Hanya saja, ketika pusat menghapus aturan tersebut, kepala daerah harus tetap memberlakukannya selama 4 bulan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah aturan tersebut berbeda dengan karantina wilayah. Karantina wilayah mewajibkan pemerintah untuk memberi warga negara bantuan, senentara untuk darurat sipil, pemerintah tak punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga negara saat diberlakukan. (Knu)

Baca Juga:

Pertanyakan Darurat Sipil, PBHI: Jokowi Harusnya Gunakan UU Kekarantinaan Kesehatan


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH