MerahPutih.com - Kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Ini menjadi fenomena merisaukan yang harus segera dihentikan.
Kasus terbaru adalah pemerkosaan yang dilakukan seorang guru pesantren di Bandung berinisial HW. Pria berusia 36 tahun itu melakukan pemerkosaan terhadap belasan muridnya.
Baca Juga
2 Dosen Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Unsri Bentuk Satgas Beranggota Mahasiswa
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sebab menurutnya, tindak kekerasan seksual membutuhkan payung hukum yang tegas dan tajam.
"Mari sama-sama kita dorong segera diluluskan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR agar hukumnya lebih tajam ketimbang pasal-pasal KUHP," katanya di Bandung, Senin (13/12)
Mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di sebuah pesantren di Bandung, ia memastikan Pemprov Jawa Barat terus mengawal proses pemulihan korban pemerkosaan oknum guru pesantren di Kota Bandung yang saat ini tengah di peradilan.
Di sisi lain, Ridwan Kamil mengajak masyarakat untuk sama-sama berempati terhadap para korban dan keluarga korban yang saat ini tengah menuntut keadilan di meja hijau. Di antaranya, masyarakat diimbau menyebarkan narasi positif di media sosial dan cermat menyaring informasi berkenaan dengan kasus yang sudah ditangani sejak Mei 2021 itu.
Ridwan Kamil melalui akun instagram pribadinya menyayangkan narasi-narasi masyarakat di jagat maya yang hanya menyoroti kasus hukum yang saat ini tengah diproses. Sementara, sumbangsih upaya pemulihan terhadap korban tidak begitu ditonjolkan.
Baca Juga
Menteri Nadiem Ungkap Pandemi Pengaruhi Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual
Ia membenarkan kasus tersebut telah diungkap sejak akhir Mei 2021. Penegak hukum telah melakukan tindakan dan memprosesnya hingga saat ini.
"Langsung saat itu juga pelakunya dilaporkan dan ditangkap Polda. Makanya sekarang pelaku sudah di level diadili di pengadilan," kata RK
Saat itu juga, sambung Kang Emil sapaan akrabnya, sekolahnya langsung ditutup. Walaupun kewenangan membuka, mengawasi dan menutup sekolah agama/pesantren adalah kewenangan Kementerian Agama.
"Saat bulan Mei itu juga, anak-anak yang menjadi korban langsung diamankan oleh tim perlindungan anak dari @dp3akbjabar dan Tim UPTD PPA (P2TP2A) Kabupaten Garut dan Kota Bandung (di awal pengungkapan) melalui trauma healing dan perlindungan hak pendidikannya. Sampai sekarang," lanjut Kang Emil,
Kang Emil pun menjelaskan, kasus tersebut diupayakan untuk ditutup rapat ke publik karena ada belasan anak di bawah umur yang harus diselamatkan sisi psikologinya. Sementara pihaknya dan juga tim penegak hukum terus memproses kasus tersebut. Pemprov Jabar fokus pada pemulihan korban dan keluarga korban.
"Karena Hukum Acara Pidana Anak adalah kewenangan Polisi, maka Polda akhirnya memutuskan tidak merilis berita di bulan Mei karena pertimbangan dampak psikis anak," tegas Kang Emil melanjutkan. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga
Menag Minta Mitigasi Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama
