Darurat Kekerasan Seksual, PP dan Perpres UU TPKS Harus Segera Dibikin Demo dukung RUU PKS/ TPKS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah dinilai belum serius membentuk peraturan turunan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), beberapa waktu lalu.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Luluk Nur Hamidah, meminta pemerintah segera membuat peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS.

Baca Juga:

Berikut Poin-Poin Penting UU TPKS yang Baru Diteken Jokowi

"Pengesahan UU TPKS patut dirayakan sebagai momentum penting atau milestone dari agenda pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya perlindungan bagi korban kekerasan seksual (KS) di Indonesia," kata Luluk dalam keterangannya, Jumat (8/7).

Namun demikian, ia menilai bahwa pemerintah belum kelihatan keseriusannya pascadiundangkannya UU TPKS. UU TPKS telah mengamanatkan pembentukan 10 PP dan perpres sebagai pedoman teknis pelaksanaan UU TPKS.

Ia menegaskan, meskipun UU memberikan waktu hingga 2 tahun dari sejak ditetapkannya sebagai UU, mengingat urgensi dan kedaruratan situasi dan kondisi kekerasan seksual di tanah air.

"Mestinya pemerintah menyegerakan dan memprioritaskan PP dan perpres tersebut," ujarnya.

Luluk mengungkapkan, publik masih merasa belum cukup atas sosialisasi UU TPKS yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui media cetak dan elektronik, ataupun saluran media lainnya.

Menurutnya, sosialisasi justru dilakukan ke kelompok masyarakat yang sudah mengawal UU TPKS sejak awal.

"Sosialisasi justru lebih banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil ataupun individu- individu yang sejak awal melakukan pengawalan terhadap pembentukan UU TPKS,” kata Luluk.

Selain itu, Luluk mengkritisi penanganan kasus kekerasan seksual secara hukum. Aparat penegak hukum di lapangan masih kesulitan menjadikan UU TPKS sebagai rujukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

"Hingga hari ini, aparat penegak hukum di lapangan juga kesulitan menjadikan UU TPKS sebagai rujukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual karena tidak adanya sosialisasi, SOP, pelatihan dan bimbingan teknis terkait hukum acara yang digunakan dalam UU TPKS," tegas dia.

Anak buah Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini berharap, pemerintah segera menentukan langkah dalam menghadapi permasalahan teknis itu dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

"Seharusnya, dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkan sebagai UU, pemerintah sudah siap dengan PP dan perpres," ungkapnya. (Pon)

Baca Juga:

Ketua DPR Minta Pemerintah Rampungkan Aturan Turunan UU TPKS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pernyataan ST Burhanuddin Tuai Kontroversi, Kejagung Beri Klarifikasi
Indonesia
Pernyataan ST Burhanuddin Tuai Kontroversi, Kejagung Beri Klarifikasi

Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan klarifikasi atas pernyataan Jaksa Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Pemkot Bogor Kembali Gelar Kirab Budaya Cap Go Meh
Indonesia
Pemkot Bogor Kembali Gelar Kirab Budaya Cap Go Meh

Pemerintah Kota Bogor berkolaborasi dengan masyarakat keturunan Tionghoa kembali menggelar acara tahunan kirab budaya Bogor Street Festival Cap Go Meh (CGM) yang menampilkan keragaman budaya nasional pada Selasa (15/2).

Amanat Presiden Jokowi di Muktamar X HIMA Persis
Indonesia
Amanat Presiden Jokowi di Muktamar X HIMA Persis

Dalam amanatnya, Presiden Jokowi mengingatkan kepada Hima Persis agar di muktamar kali menghasilkan buah pemikiran terkait isu-isu kebangsaan untuk dapat dikolaborasikan dengan setiap elemen bangsa.

Buya Syafii Wafat, DPD RI: Kita Kehilangan Guru Bangsa
Indonesia
Buya Syafii Wafat, DPD RI: Kita Kehilangan Guru Bangsa

Cendekiawan Muslim yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii, meninggal dunia pada Jumat pukul 10.15 WIB di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pimpinan DPD RI turut menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Buya Syafii Maarif. Bagi Wakil Ketua DPD, Mahyudin, kepergian mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu telah meninggalkan rasa kehilangan bagi bangsa Indonesia.

Paman Presiden Jokowi yang Sempat Dijenguk Sabtu Kemarin Tutup Usia
Indonesia
Paman Presiden Jokowi yang Sempat Dijenguk Sabtu Kemarin Tutup Usia

Paman Presiden Jokowi, Miyono Suryosardjono (82) meninggal dunia di rumah duka, Minggu (27/2) pukul 19.50 WIB.

Anies Copot Priyatno Bambang dari Dirut PAM Jaya
Indonesia
Anies Copot Priyatno Bambang dari Dirut PAM Jaya

ubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberhentikan Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah DKI Jakarta (PAM JAYA) Priyatno Bambang Hernowo dari jabatannya.

Polisi Pastikan Selidiki Pemain Sepatu Roda di Tengah Jalan Gatot Subroto
Indonesia
Polisi Pastikan Selidiki Pemain Sepatu Roda di Tengah Jalan Gatot Subroto

Warganet dihebohkan dengan aksi rombongan pesepatu roda yang melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

BPOM Telah Keluarkan Izin Penggunaan Darurat 2 Vaksin COVID-19 Sekali Suntik
Indonesia
BPOM Telah Keluarkan Izin Penggunaan Darurat 2 Vaksin COVID-19 Sekali Suntik

Berdasarkan hasil kajian sisi keamanan, kata Penny, secara umum pemberian kedua vaksin tersebut dapat ditoleransi dengan baik.

Gabung ke Pemerintahan Jokowi, PAN Disebut Tergoda Kursi Kabinet
Indonesia
Gabung ke Pemerintahan Jokowi, PAN Disebut Tergoda Kursi Kabinet

Partai koalisi pendukung pemerintah kini semakin membludak. Hal ini tak lepas dengan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN).

Abraham Samad Minta Jokowi Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN di KPK
Indonesia
Abraham Samad Minta Jokowi Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN di KPK

Abraham Samad meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengangkat Novel Baswedan cs sebagai ASN di KPK bukan di Korps Bhayangkara.