Dapat Subsidi Tarif Rp3,4 Triliun, PT KAI Diperintahkan Lebih Profesional  Kereta Api. (Foto: MP/Teresa Ika)

MerahPutih.com - PT KAI (Persero) diperintahkan mengelola subsidi tarif untuk kereta api kelas ekonomi sebesar Rp3,4 triliun pada Tahun 2021 dengan baik dan profesional. Pengelolaan yang profesional diharapkan dampaknya dirasakan masyarakat.

"Ini merupakan bukti bahwa negara hadir untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api yang prima dan konsisten sampai ke pelosok dengan memberikan tarif yang terjangkau," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keteranganya, Minggu (14/2).

Baca Juga:

COVID-19 Masih Jadi Ancaman, PT KAI Perpanjang Pengembalian Tiket Kereta

Menhub mengatakan moda kereta api menjadi salah satu moda yang diminati seluruh lapisan masyarakat. Pada masa pandemi ini, agar pelayanan kereta api memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik.

Dirjen Perkeretaapian Zulfikri mengatakan, subsidi kereta api kelas ekonomi yang dimulai sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 diberikan untuk sejumlah layanan. Pertama, layanan kereta api antarkota, yaitu KA ekonomi jarak jauh di tiga lintas pelayanan dengan volume sebesar 1.375.481 penumpang dalam satu tahun, KA ekonomi jarak sedang di 10 lintasan (3.276.157 penumpang), dan KA lebaran di satu lintas pelayanan (26.445 penumpang).

Kedua, layanan kereta api perkotaan, yaitu KA ekonomi jarak dekat (KA lokal) di 28 lintas pelayanan dengan volume sebesar 21.227.975 penumpang per tahun, kereta rel diesel (KRD) ekonomi (3.495.456 penumpang), kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek (166.365.911 penumpang), dan KRL Jogja-Solo dengan volume 2.229.887 penumpang.

"Berbeda dengan tahun sebelumnya, skema pembayaran untuk PSO tahun ini adalah per bulan, bukan lagi per triwulan. Harapannya agar dengan pembayaran setiap bulan, maka pelayanan makin baik dan dapat mendukung kinerja keuangan PT KAI," ujar Zulfikri.

Program pemberian subsidi kereta api kelas ekonomi merupakan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dimana pemerintah dapat memberikan subsidi selisih tarif dalam bentuk PSO dengan mekanisme penugasan kepada BUMN, dalam hal ini PT. KAI sebagai operator.

Kereta Api. (Foto: MP/Mauritz
Kereta Api. (Foto: MP/Mauritz)

Pemberian subsidi pada Tahun 2021 merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 355 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021.

Pada 2021, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan subsidi tarif untuk kereta api kelas ekonomi sebesar Rp3,4 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,6 triliun.

Pemberian subsidi itu ditandai dengan penandatanganan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi oleh Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri dan Dirut PT KAI Didiek Hartantyo, Minggu (14/2) di Stasiun Tugu Yogyakarta, yang disaksikan oleh Menhub Budi Karya Sumadi. (Asp)

Baca Juga:

Digunakan Ribuan Orang, PT KAI Bakal Tambah Alat GeNose

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Minta Warganya Salat Iduladha di Rumah Masing-Masing
Indonesia
Anies Minta Warganya Salat Iduladha di Rumah Masing-Masing

Imbauan ini ditekankan Gubernur Anies, supaya ibadah salat Eid tak menjadi klaster virus corona

Berulang Tahun Hari Ini, Firli Bahuri Masuki Masa Pensiun sebagai Anggota Polri
Indonesia
Berulang Tahun Hari Ini, Firli Bahuri Masuki Masa Pensiun sebagai Anggota Polri

Firli memasuki masa pensiun sebagai anggota Polri dengan pangkat terakhir komisaris jenderal.

Tidak Ada Terpapar COVID-19, Jakarta Kembali Uji Coba Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Tidak Ada Terpapar COVID-19, Jakarta Kembali Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Pihak sekolah harus membuat pakta integritas yang kemudian diserahkan kepada Disdik DKI. Tetapi, mereka tidak perlu asesmen dari awal.

KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah

KPK memeriksa Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.

Penambahan Kasus COVID-19 di Tanah Air Capai 1.624 Orang
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 di Tanah Air Capai 1.624 Orang

Dalam sehari, jumlah kesembuhan setelah pasien terinfeksi virus corona bertambah 2.811 kasus

PPKM Darurat Diprediksi Bikin Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara Soetta Merosot
Indonesia
PPKM Darurat Diprediksi Bikin Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara Soetta Merosot

Sebelum PPKM darurat diterapkan, jumlah total penumpang pesawat mencapai 60 ribu-70 ribu orang

Polda Metro dan Satpol PP DKI Gerebek Kafe Holywings di Tebet
Indonesia
Polda Metro dan Satpol PP DKI Gerebek Kafe Holywings di Tebet

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) dan Satpol PP DKI menggerebek kafe Holywings di Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu (16/10) dini hari tadi.

Blok Makam COVID-19 Dinamai Berdasarkan Agama, Anies: yang Baru Dikubur itu Syahid
Indonesia
Blok Makam COVID-19 Dinamai Berdasarkan Agama, Anies: yang Baru Dikubur itu Syahid

Tujuan penamaan itu bukan diasosiasikan sebagai korban wabah corona

Pemkab Sleman Harap Pemerintah Pusat Segera Kirim Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemkab Sleman Harap Pemerintah Pusat Segera Kirim Vaksin COVID-19

Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pemerintah pusat untuk segera mengirimkan stop vaksin COVID-19 tambahan.

Tak Patuhi Prokes di Kota Ini, Siap-siap Disanksi Bersihkan Makam Selama Tiga Hari
Indonesia
Tak Patuhi Prokes di Kota Ini, Siap-siap Disanksi Bersihkan Makam Selama Tiga Hari

pemberlakuan sanksi kepada warga yang melanggar protokol kesehatan (prokes) itu untuk memberikan efek jera.