Dapat Izin Khusus dari Kemenhub, Lion Air Group Kembali 'Terbang' pesawat Lion Air. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Merahputih.com - Seluruh maskapai yang tergabung dalam Lion Air Group akan kembali melayani penerbangan niaga berjadwal rute domestik dengan perizinan khusus (exemption flight) untuk pebisnis mulai 3 Mei 2020.

Operasional Lion Air Group dengan perizinan khusus dari regulator yakni Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk melayani pebisnis bukan dalam rangka mudik, serta tujuan operasional angkutan kargo.

Baca Juga

Pemerintah Larang Mudik, Gibran: Mungkin Bapak Lebaran Tahun Ini Tidak Pulang Solo

Layanan penerbangan juga untuk perjalanan bagi pimpinan lembaga tinggi negara RI atau tamu kenegaraan; operasional kedutaan besar; konsulat jenderal; konsulat asing; perwakilan organisasi internasional yang memiliki kedudukan di Indonesia; operasional penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat; layanan penerbangan khusus (repatriasi) untuk pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) dan lainnya atas seizin Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Layanan penerbangan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Rebulik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama masa angkutan udara Idul Fitri periode 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19).

“Rencana operasional akan melayani rute-rute penerbangan dalam negeri termasuk kota atau destinasi berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan wilayah dengan transmisi lokal atau daerah terjangkit (Zona Merah),” ujar Corporate Communications Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro sebagaimana dikutip Antara, Rabu (29/4).

Maka, bagi pebisnis dan calon tamu atau penumpang dengan tujuan pengecualian wajib memenuhi protokol penanganan COVID-19 melalui pengisian kelengkapan dokumen dan melampirkan sebelum keberangkatan berdasarkan sejumlah persyaratan.

Lion Air. Foto: MP/Rizki Fitrianto
Lion Air. Foto: MP/Rizki Fitrianto

Yaitu surat keterangan sehat dari rumah sakit setempat, yang menerangkan bebas atau negatif COVID-19 dengan ketentuan maksimum tujuh hari setelah hasil uji keluar, telah melakukan rangkaian pemeriksaan melalui metode tes diagnostik cepat, tes swab atau PCR (Polymerase Chain Reaction),

Kedua, terperinci mengisi surat pernyataan di rute PSBB atau Zona Merah yang disediakan oleh Lion Air Group,

Ketiga, melampirkan surat keterangan perjalanan dari instansi/ lembaga/ perusahaan yang menjelaskan bahwa calon tamu atau penumpang bepergian menggunakan pesawat udara bukan untuk mudik. Keempat, bagi pedagang atau pengusaha logistik yang tidak memiliki instansi dapat membuat surat pernyataan untuk berdagang/ transaksi secara benar. Kelima, mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah.

Baca Juga

Waspadai Penumpang "Ilegal", Seluruh Bagasi Bus yang Keluar Jakarta Bakal Digeledah

Danang mengatakan pihaknya memfasilitasi kepada seluruh calon penumpang yang akan membeli tiket menurut ketentuan berlaku melalui Kantor Penjualan Tiket (Ticketing Town Office) Lion Air Group di seluruh kota di Indonesia, layanan kontak pelanggan (call center) (+6221) 6379 8000 dan website resmi www.lionair.co.id www.batikair.com. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Pekan Dirawat di RS Akibat COVID-19, Wali Kota Banjarbaru Meninggal Dunia
Indonesia
Dua Pekan Dirawat di RS Akibat COVID-19, Wali Kota Banjarbaru Meninggal Dunia

Minggu (9/8) siang, kondisi kesehatan orang nomor satu di jajaran Pemkot Banjarbaru tersebut menurun

Akibat PSBB, Ketua MPR Prediksi Ekonomi Indonesia Memburuk
Indonesia
Akibat PSBB, Ketua MPR Prediksi Ekonomi Indonesia Memburuk

Perekonomian negara yang terus memburuk akan menyebabkan semakin banyak orang menderita akibat kemiskinan atau masyarakat tidak berpenghasilan lagi akibat PHK.

Kekurangan Anggaran Tangani COVID-19, Anies Diminta Alokasikan Anggaran Tanah dan Trotoar
Indonesia
Kekurangan Anggaran Tangani COVID-19, Anies Diminta Alokasikan Anggaran Tanah dan Trotoar

Lumayan banget kalau uang Rp 2,7 triliun itu bisa dialihkan untuk insentif ekonomi dan bansos

Komnas HAM: TNI Dilatih untuk Perang Bukan Penegakan Hukum
Indonesia
Komnas HAM: TNI Dilatih untuk Perang Bukan Penegakan Hukum

Menurut Choirul, aturan ini selain berbahaya bagi hukum dan HAM, juga bertentangan dengan UU TNI sendiri yang fokus menjaga pertahanan negara.

Dirjen WHO Tedros Berkantor: Saya Sehat, Tidak Ada Gejala
Dunia
Dirjen WHO Tedros Berkantor: Saya Sehat, Tidak Ada Gejala

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kembali berkantor usai karantina.

Anies Perpanjang PSBB Transisi, PDIP: Enggak Ada Gunanya
Indonesia
Anies Perpanjang PSBB Transisi, PDIP: Enggak Ada Gunanya

"Menurut saya enggak ada gunanya sepanjang pola disiplin penerapan protokol kesehatan masih seperti kemarin," kata Jhonny

 Jubir Wapres Ingatkan Umat Muslim Ikuti Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah Salat Id di Rumah
Indonesia
Jubir Wapres Ingatkan Umat Muslim Ikuti Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah Salat Id di Rumah

“Seorang muslim yang baik itu sebaiknya mengikuti fatwa yang sudah dikemukakan baik oleh Majelis Ulama Indonesia atau Nahdlatul Ulama, atau Muhammadiyah, yang menyatakan sebaiknya Salat Id di rumah,” ujar Cak Duki

Alasan Polisi Tak Gelar Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2020
Indonesia
Alasan Polisi Tak Gelar Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2020

Persentase penindakan hanya sebesar 20 persen

Anies Siapkan Paket Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta
Indonesia
Anies Siapkan Paket Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta

Jadi, keputusan kebijakan-kebijakan itu selalu merujuk kepada angka yang senyatanya terjadi di lapangan

Anies Izinkan Reklamasi Ancol, DPRD DKI: Bisa Tingkatkan PAD Jakarta
Indonesia
Anies Izinkan Reklamasi Ancol, DPRD DKI: Bisa Tingkatkan PAD Jakarta

Sebab, reklamasi itu akan menguntungan Pemda DKI dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).