Dana Penanganan Corona Rp695 T, Seharusnya Biaya Rapid Test Gratis Rapid test acak di Kota Yogyakarta. (ANTARA/Eka AR)

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mendesak pemerintah menyediakan tapid test corona gratis. Terutama bagi anak-anak sekolah dan pesantren.

Trubus mengingatkan, selama ini pusat menggelontorkan dana penanganan COVID-19 tinggi sekali dari Rp400 triliun hingga Rp695 triliun.

Baca Juga

Ketidakdisiplinan Masyaratkat Jadi Biang Kerok Peningkatan Kasus COVID-19

"Persoalan tes terkait sekolah harusnya gratis," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/6).

Trubus menyarankan pemerintah mengeluarkan kebijakan atau aturan mengenai tes COVID-19 dengan membuat kelas-kelas. Untuk keperluan pendidikan gratis, sedangkan untuk perjalanan dinas, luar negeri, dan luar kota tetap bayar, tapi tidak mahal.

"Kemenkes (Kementerian Kesehatan), Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dan Kemenag (Kementerian Agama) harus membuat aturan mengenai tes COVID-19, sehingga semua seragam dan gratis. Kalau tidak gratis, harganya terjangkau," katanya.

Pemerintah, menurut Dosen Universitas Trisakti itu, harus mencegah dan menindak rumah sakit-rumah sakit yang aji mumpung dengan mengambil keuntungan dari tes COVID-19.

Rapid Test
Ilustrasi Rapid Test

Besaran biaya untuk rapid test bervariasi mulai dari Rp300.000-500.000. Sedangkan, tes polymerase chain reaction (PCR) lebih mahal lagi berkisar Rp1.600.000-Rp2.500.000.

Trubus menuturkan perlu ada sanksi bagi rumah sakit-rumah sakit yang mengadakan pelayanan tes Covid-19 dengan biaya tinggi. Namun, itu perlu ada payung hukumnnya.

Dengan harga seragam, masyarakat yang akan tes COVID-19 untuk keperluan perjalanan luar kota, negeri, dan dinas, tidak terbebani. Hasil rapid test hanya berlaku 3 hari dan PCR berlaku 7 hari. Jika harus tes berkali-kali karena waktu di daerah tujuan cukup lama, maka akan menguras keuangan.

"Ini semena-mena memasang tarif. Padahal rapid itu hanya 3 hari. Ini semua menandakan enggak efektif pula, kesan bisnis jadi tinggi," katanya

Menurut Trubus terdapat dua solusi yang perlu dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah 'komersialisasi' tes virus corona ini.

Pertama, pemerintah menanggung semua biaya uji tes ini, baik rapid maupun swab test berdasarkan keputusan pemerintah tentang penetapan kedaruratan virus corona dan penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional nonalam dan diperkuat dalam penetapan Perppu No.1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang yang salah satu isinya tentang pembiayaan penanganan pandemi corona.

"Artinya, pemerintah bertanggung jawab dalam pembiayaan Covid, termasuk uji tes virus corona. Sehingga masyarakat yang mau tes tidak perlu bayar," kata Ketua Pusat Studi Hukum dan Perundang-Undangan Universitas Trisakti ini.

Kedua, jika anggaran negara terbatas, pemerintah harus mengeluarkan aturan khusus yang mengatur pelaksanaan tes COVID-19, baik untuk rumah sakit swasta maupun pemerintah.

"Karena hingga sekarang tidak ada aturan khusus tentang ini. Pemerintah harus turun tangan menetapkan harga standar yang terjangkau," ungkapnya.

Baca Juga

PMKS Tanah Abang Ditemukan Meninggal dengan Gejala COVID-19

"Lihat sekarang rapid test itu sekitar Rp500.000 dan PCR sampai Rp2 juta. Itu sangat mahal. Ditambah lagi masa berlaku rapid test hanya tiga hari dan swab test hanya tujuh hari. Artinya tes menjadi kewajiban untuk kondisi tertentu," tambah Trubus.

Di Jakarta, harga tes virus corona bervariasi. Untuk rapid test berkisar dari Rp300.000 hingga Rp500.000, sementara untuk swab test berkisar dari Rp1,5 juta hingga Rp5 juta, tergantung dari seberapa lengkap pengecekan yang ingin diperiksa. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ekspor Makanan Halal Indonesia Bisa Rajai Dunia
Indonesia
Ekspor Makanan Halal Indonesia Bisa Rajai Dunia

Pemerintah memberikan insentif fiskal yang dapat digunakan untuk mendorong investasi dan ekspor produk halal.

Datangi Papua, Panglima TNI dan Kapolri Beri Peringatan ke Seluruh Prajurit
Indonesia
Datangi Papua, Panglima TNI dan Kapolri Beri Peringatan ke Seluruh Prajurit

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Papua.

Gerindra: Hasil Tes Swab Edhy Prabowo Negatif
Indonesia
Gerindra: Hasil Tes Swab Edhy Prabowo Negatif

Dasco juga membenarkan Menteri Edhy masuk unit perawatan intensif atau ICU

Anies: Kondisi Sekarang Lebih Darurat dari Awal Wabah
Indonesia
Anies: Kondisi Sekarang Lebih Darurat dari Awal Wabah

Kondisi tersebut memaksa Pemprov DKI menarik rem darurat dan kembali ke PSBB awal.

56 Usaha Besar Berkolaborasi Dengan 196 UMKM
Indonesia
56 Usaha Besar Berkolaborasi Dengan 196 UMKM

Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, agar setiap investasi yang masuk wajib "dikawinkan" dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal.

Trump dan Biden Gelar Debat Perdana
Indonesia
Trump dan Biden Gelar Debat Perdana

Trump dan Biden menjawab pertanyaan-pertayaan dari wartawan Fox News, Chris Wallace, di hadapan sekitar 100 orang yang akan menyaksikannya secara langsung.

Baleg Belum Terima Surat Resmi Fraksi Tolak Revisi UU Pemilu
Indonesia
Baleg Belum Terima Surat Resmi Fraksi Tolak Revisi UU Pemilu

Baleg baru melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang pakar untuk meminta masukan terkait RUU Pemilu.

Sidang Eksepsi, Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Merasa Diperlakukan Tidak Adil
Indonesia
Sidang Eksepsi, Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Merasa Diperlakukan Tidak Adil

Andi Irfan Jaya merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Kejaksaan Agung lantaran menahan dirinya di Rumah Tahanan KPK.

Seribuan Puskesmas di Jabar Sudah Dilatih Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Seribuan Puskesmas di Jabar Sudah Dilatih Vaksinasi COVID-19

Mencegah lonjakan kasus positif COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 Jabar menggelar rapid test antigen kepada pelaku perjalanan dan wisatawan pada 23-27 Desember 2020.

[HOAKS atau FAKTA]: BPJS Blokir Iuran Gratis Peserta yang Punya Banyak Motor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BPJS Blokir Iuran Gratis Peserta yang Punya Banyak Motor

Berdasarkan hasil penulusuran tidak ditemukan adanya klaim mengenai keterangan Peserta BPJS Kesehatan gratis diblokir karena punya motor lebih dari satu.