Dana PEN Rp 415 Triliun Bukan Buat IKN Nusantara Desain Istana Ibu Kota Negara. Foto: Nyoman Nuarta/@nyoman_nuarta

MerahPutih.com - Dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang digelontorkan oleh pemerintah pada 2022, difastikan hanya difokuskan pada 3 program, tidak melenceng untuk program pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

"Jadi saya ingatkan bahwa dana PEN itu yang sudah diputuskan itu adalah Rp 451,64 triliun dan terdiri atas tiga bidang," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (24/1).

Baca Juga:

DPR Siap Hadapi Gugatan UU IKN

Tiga bidang tersebut adalah bidang kesehatan dengan total anggaran Rp 125,97 triliun, bidang perlindungan masyarakat Rp 150,8 triliun, dan penguatan ekonomi sebesar Rp 174,87 triliun.

"Dari 3 bidang tersebut tentunya yang ekonomi terkait dengan infrastruktur ketahanan pangan, ICT (teknologi dan informasi), UMKM , investasi pemerintah dan perpajakan," katanya.

Dana untuk pembangunan IKN berasal anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah memperkirakan pembangunan IKN fase pertama membutuhkan dana sebanyak Rp 45 triliun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Dana tersebut, kata Airlangga, dikeluarkan secara bertahap dan tergantung pada kebutuhan dan progres pembangunan.

"Jadi tadi saya sampaikan bahwa dana itu yang ada di PUPR dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN," tegasnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (19/1) mengatakan ingin menggunakan anggaran PEN dalam pos penguatan ekonomi untuk pembangunan IKN.

Rencana tersebut menuai kritik dari anggota DPR dan Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk pembangunan tahap awal IKN yang berlangsung pada 2022-2024, di antaranya mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air dan jaringan telekomunikasi. (Asp)

Baca Juga:

Edy Mulyadi Seret Nama Prabowo Soal IKN, Gerindra: Biar Sejarah yang Membuktikan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Isi Kuesioner Gudang Garam Dapat Bantuan Kesehatan Rp 2 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Isi Kuesioner Gudang Garam Dapat Bantuan Kesehatan Rp 2 Juta

Beredar informasi yang memuat sebuah tautan link pengisian kuesioner dari Gudang Garam berhadiah dana bantuan kesehatan dari pemerintah sebesar 2 juta rupiah.

Anies Bertemu AHY, PKB Singgung PT 20 Persen
Indonesia
Anies Bertemu AHY, PKB Singgung PT 20 Persen

PKB merespons positif pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dua Tersangka Ikut Menyaksikan Penembakan Brigadir J dan Tak Melapor
Indonesia
Dua Tersangka Ikut Menyaksikan Penembakan Brigadir J dan Tak Melapor

Bripka RR dan KM telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J di kediaman Irjen Ferdy Sambo.

Rusia Uji Coba Peluru Kendali Balistik Antarbenua Sarmat
Dunia
Rusia Uji Coba Peluru Kendali Balistik Antarbenua Sarmat

Jelang dua bulan perang di Ukraina, Rusia dikabarkan belum berhasil menguasai kota-kota besar sejak mengerahkan puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari.

Proyek LNG Blok Masela Mandek, Jokowi Perintahkan Segera Cari Operator Baru
Indonesia
Proyek LNG Blok Masela Mandek, Jokowi Perintahkan Segera Cari Operator Baru

Pemerintah mendorong hadirnya mitra baru bagi Inpex Corporation, agar proyek Blok Masela bisa segera dimulai.

Puan Ketok Nama 7 Komisioner Baru Komisi Informasi Pusat
Indonesia
Puan Ketok Nama 7 Komisioner Baru Komisi Informasi Pusat

ke-7 anggota KIP 2021-2025 disetujui setelah lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Komisi I DPR pada 28-29 Maret 2022.

1.192 Honorer dan TKPK Pemkot Solo Terancam Gagal Diangkat Jadi PPPK
Indonesia
1.192 Honorer dan TKPK Pemkot Solo Terancam Gagal Diangkat Jadi PPPK

Sebanyak 1.192 pegawai honorer dan Tenaga Kerja dengan Perjanian Kontrak (TKPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah terancam gagal diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wagub DKI Mengaku Belum Terima Usulan Pergantian Nama JIS Jadi MH Thamrin
Indonesia
Wagub DKI Mengaku Belum Terima Usulan Pergantian Nama JIS Jadi MH Thamrin

JJ Rizal mengusulkan agar nama stadion klub Persija Jakarta tersebut menggunakan kata Indonesia dengan diganti menjadi MH Thamrin.

Langgar Kesepakatan, Menaker Stop Pengiriman Pekerja Migran ke Malaysia
Indonesia
Langgar Kesepakatan, Menaker Stop Pengiriman Pekerja Migran ke Malaysia

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia.

Kelangkaan Kontainer hingga Krisis Global Bikin Jokowi Waswas
Indonesia
Kelangkaan Kontainer hingga Krisis Global Bikin Jokowi Waswas

Ketersediaan kontainer di tanah air rupanya menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi).