Dana PEN Rp 415 Triliun Bukan Buat IKN Nusantara Desain Istana Ibu Kota Negara. Foto: Nyoman Nuarta/@nyoman_nuarta

MerahPutih.com - Dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang digelontorkan oleh pemerintah pada 2022, difastikan hanya difokuskan pada 3 program, tidak melenceng untuk program pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

"Jadi saya ingatkan bahwa dana PEN itu yang sudah diputuskan itu adalah Rp 451,64 triliun dan terdiri atas tiga bidang," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (24/1).

Baca Juga:

DPR Siap Hadapi Gugatan UU IKN

Tiga bidang tersebut adalah bidang kesehatan dengan total anggaran Rp 125,97 triliun, bidang perlindungan masyarakat Rp 150,8 triliun, dan penguatan ekonomi sebesar Rp 174,87 triliun.

"Dari 3 bidang tersebut tentunya yang ekonomi terkait dengan infrastruktur ketahanan pangan, ICT (teknologi dan informasi), UMKM , investasi pemerintah dan perpajakan," katanya.

Dana untuk pembangunan IKN berasal anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah memperkirakan pembangunan IKN fase pertama membutuhkan dana sebanyak Rp 45 triliun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Dana tersebut, kata Airlangga, dikeluarkan secara bertahap dan tergantung pada kebutuhan dan progres pembangunan.

"Jadi tadi saya sampaikan bahwa dana itu yang ada di PUPR dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN," tegasnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (19/1) mengatakan ingin menggunakan anggaran PEN dalam pos penguatan ekonomi untuk pembangunan IKN.

Rencana tersebut menuai kritik dari anggota DPR dan Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk pembangunan tahap awal IKN yang berlangsung pada 2022-2024, di antaranya mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air dan jaringan telekomunikasi. (Asp)

Baca Juga:

Edy Mulyadi Seret Nama Prabowo Soal IKN, Gerindra: Biar Sejarah yang Membuktikan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
La Nyalla Tegaskan DPD Palang Pintu Halau Jabatan Presiden Tiga Periode
Indonesia
La Nyalla Tegaskan DPD Palang Pintu Halau Jabatan Presiden Tiga Periode

DPD RI tak akan membiarkan terjadinya tambahan periode jabatan Presiden RI.

Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktif Ikut Ditelisik KPK
Indonesia
Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktif Ikut Ditelisik KPK

KPK menduga pemberian komitmen bagian yang diduga diterima Abdul Wahid melalui Maliki

Mantan Gubernur Lemhannas Dilantik Jadi Dubes Filipina
Indonesia
Mantan Gubernur Lemhannas Dilantik Jadi Dubes Filipina

Presiden Joko Widodo melantik tiga Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk sejumlah negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/1).

DPD Kutuk Keras Pembunuhan Nakes oleh KKB di Papua
Indonesia
DPD Kutuk Keras Pembunuhan Nakes oleh KKB di Papua

Penyerangan di Distrik Kiwirok dilaporkan dilakukan oleh KKB dengan cara menyerang dan membakar sarana-prasarana serta fasilitas umum

Pesantren di Jabar Didorong Bisa Buka Lapangan Kerja
Indonesia
Pesantren di Jabar Didorong Bisa Buka Lapangan Kerja

Selain makanan, minuman, fashion, ada juga yang menonjol saat ini bidang pertanian

Aturan Naik Mobil 250 KM Lebih Wajib Tes PCR Dihapus, Gantinya 3 Syarat Ini
Indonesia
Aturan Naik Mobil 250 KM Lebih Wajib Tes PCR Dihapus, Gantinya 3 Syarat Ini

Wajib tes antigen, sudah vaksin dosis pertama dan memiliki aplikasi PeduliLindungi.

Pengamat: Ada Skenario Tak Usung Ganjar agar Anies Tak Maju Pilpres 2024
Indonesia
Pengamat: Ada Skenario Tak Usung Ganjar agar Anies Tak Maju Pilpres 2024

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah dua nama yang kerap memuncaki hasil survei elektabilitas capres.

Vaksinasi Merdeka Diklaim Sudah Suntik Hampir 2 Juta Warga Jakarta
Indonesia
Vaksinasi Merdeka Diklaim Sudah Suntik Hampir 2 Juta Warga Jakarta

Polda Metro Jaya mengklaim jumlah persentase warga DKI Jakarta yang telah menerima vaksin dosis pertama dalam gerakan Vaksinasi Merdeka mencapai 99 persen.

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Layanan Kartu Prakerja
Indonesia
Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Layanan Kartu Prakerja

Program bantuan kepada pekerja maupun prakerja menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di ibu kota, khususnya di tengah pandemi COVID-19.

DPR Minta Bulog Gelar Operasi Pasar Serentak
Indonesia
DPR Minta Bulog Gelar Operasi Pasar Serentak

Gejolak harga pangan menjelang Ramadan belum juga reda meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap minyak goreng curah, dan pencabutan HET terhadap minyak goreng kemasan.