Dana Kesehatan Penanganan COVID-19 Bisa Melonjak Jadi Rp 300 Triliun di 2021 Tenaga kesehatan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah memperkiran anggaran kesehatan dalam penanganan COVID-19 akan meningkat hingga Rp 300 triliun pada tahun 2021.

"Sebuah angka yang sangat besar karena memang sebagian besar anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah alokasi kesehatan," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (4/8).

Baca Juga:

Penyerapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 305 Triliun

Jumlah anggaran awal yang dialokasikan untuk kesehatan pada tahun 2021 sebesar Rp176 triliun, namun bertambah menjadi Rp 214,9 triliun seiring dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Selain itu, belanja untuk bantuan sosial juga sudah ditingkatkan menjadi Rp 187 triliun pada tahun 2021 karena masyarakat mengalami tekanan yang sangat luar biasa pada saat pemerintah melakukan pembatasan.

Jenis bantuan sosial yang ditingkatkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta masyarakat paling bawah, kartu sembako untuk 18,8 juta, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta dan 5,95 juta penerima tambahan, serta bantuan logistik dalam bentuk beras Bulog.

"Ada pula Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan bantuan kuota internet bagi para pelajar di Tanah Air, hingga berbagai diskon listrik yang diperpanjang hingga akhir tahun," ungkap Sri Mulyani.

Bendahara Negara ini mengatakan, seluruh tambahan alokasi anggaran kesehatan maupun perlindungan sosial tersebut menyebabkan alokasi PEN meningkat dari Rp699 triliun pada 2020 menjadi Rp 744,75 triliun pada tahun ini.

Realisasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Juli mencapai Rp 305,5 triliun atau 41 persen dari total pagu Rp 744,75 triliun. Dengan rincian realisasi klaster kesehatan Rp 65,55 triliun dan klaster perlindungan sosial sebesar Rp 91,84 triliun dari Rp186,64 triliun

Kemudian realisasi dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp 52,43 triliun dari pagu Rp 162,4 triliun, realisasi klaster prioritas mencapai Rp 47 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun, dan realisasi insentif usaha mencapai Rp 43,35 dari pagu Rp 62,83 triliun. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Pastikan tak Perkecil Luas Makam Jenazah COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan tak Perkecil Luas Makam Jenazah COVID-19

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman menegaskan pihaknya tak memangkas ukuran petak kuburan untuk jenazah pasien COVID-19.

Soal TWK KPK, LPPI: Ombudsman Diminta Lebih Teliti dan Cermat Baca UU
Indonesia
Soal TWK KPK, LPPI: Ombudsman Diminta Lebih Teliti dan Cermat Baca UU

"Kami menilai alasan ombudsman terlalu mengada-ada dan lebay, dan sangat tidak logis. Kami sebagai masyarakat tidak bisa menerima hasil rekomendasi ombudsman tersebut," kata Dedi

JK: Bagaimana Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?
Indonesia
JK: Bagaimana Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Dalam demokrasi yang baik dibutuhkan kontrol terhadap pemerintah.

 KPK Dalami Kasus Bansos Lewat Penyuap Bekas Mensos Juliari
Indonesia
KPK Dalami Kasus Bansos Lewat Penyuap Bekas Mensos Juliari

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos.

WNA Pencari Suaka dapat Vaksin COVID-19, Anies: Virusnya Menular Pada Siapa Saja
Indonesia
Jokowi: Kebersamaan dan Kolaborasi Muncul di Era Pandemi
Indonesia
Jokowi: Kebersamaan dan Kolaborasi Muncul di Era Pandemi

Bagi kalangan pesantren sendiri, pemerintah memberikan bantuan operasional pendidikan pesantren, bantuan pembelajaran daring, insentif guru pondok pesantren, dan masih terdapat beberapa program lain.

Mudik Dilarang, Solo Buka Lagi Rumah Karantina
Indonesia
Mudik Dilarang, Solo Buka Lagi Rumah Karantina

Rumah karantina tersebut berfungsi untuk menampung pemudik melakukan isolasi selama 14 hari.

Kemenkumham Diminta Evaluasi Pasca Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang
Indonesia
Kemenkumham Diminta Evaluasi Pasca Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diminta melakukan evaluasi sistem penanganan kebakaran di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Gerindra Sebut Hak Interpelasi Formula E Digulirkan PSI dan PDIP Cuma Nafsu Politik
Indonesia
Gerindra Sebut Hak Interpelasi Formula E Digulirkan PSI dan PDIP Cuma Nafsu Politik

Langkah PSI dan PDI Perjuangan menggulirkan hak interpelasi Formula E disinyalir bermuatan politik.

Pemkot Bandung Mulai Salurkan Bansos PPKM Darurat
Indonesia
Pemkot Bandung Mulai Salurkan Bansos PPKM Darurat

Pemerintah (Pemkot) Bandung mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pembatasan sosial PPKM Darurat.