Dana Iklan Politik Telan Rp 243 Miliar, Elektabilitas Airlangga Tetap Nyungsep Baliho Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dipasang di sejumlah lokasi di Kota Solo, Rabu (11/8). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Memasang billboard dan videotron menjadi salah satu strategi Partai Golkar untuk melejitkan elektabilitas Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ini sesuai Surat Perintah DPP Partai Golkar Nomor: Sprin-23 /DPP/GOLKAR/VII/2021, tanggal 3 Juli 2021.

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Ketua DPD I dan DPD II se-Indonesia; Ketua Umum organisasi sayap; dan Ketua Umum ormas Hasta Karya. Mereka diinstruksikan memasang foto Airlangga di billboard/videotron di wilayah masing-masing.

Baca Juga

Elektabilitas Airlangga Jeblok, Politisi Senior Golkar Desak Ganti Ketum

Sekalipun sempat viral dan menjadi bahan ejekan netizen di media sosial, pemasangan billboard dan videtron tersebut tetap berlanjut. Berdasarkan asumsi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), total biaya yang dikeluarkan seluruh komponen yang ditugaskan mencapai Rp 243,15 miliar selama Juli-Desember 2021.

Inisiator GMPG, ‎Sirajuddin Abdul Wahab, menyayangkan kebijakan ini. Pangkalnya, ratusan miliar yang dikeluarkan tanpa hasil bahkan elektabilitas Airlangga tetap di bawah 1 persen sebagaimana hasil survei beberapa lembaga.

"Berdasarkan hasil survei Voxpol Center, elektabilitas Airlangga hanya 0,8 persen bahkan sejak perintah pemasangan pada Mei 2021 hingga saat ini. Sementara itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia, Airlangga hanya mampu mencapai 0,2 persen," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/1).

Sirajuddin menambahkan, buruknya tingkat keterpilihan Airlangga justru berdampak negatif terhadap citra dan elektabilitas Partai Golkar. Pangkalnya, Menko Perekonomian ini tak memberikan efek domino.

"Padahal, secara teori, jika sosok ketua umum, kandidasi presiden, visi-misi yang bagus, program yang nyata, tata kelola partai yang benar partai, maka pasti akan berpengaruh positif pada peningkatan elektabilitas dan citra partai," jelasnya.

Karenanya, Sirajuddin menilai, kondisi ini menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap Airlanga, baik sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar maupun sebagai calon presiden yang diusung, sangat kecil. Fakta itu diharapkan disadari semua kader partai berlogo pohon beringin.

"Ini harusnya disadari oleh seluruh kader Golkar, bahwa mesin mogok tidak dapat didorong hanya dengan billboard/videotron. Sekali masyarakat mengatakan tidak, maka sungguh bodoh jika kita paksakan," tegasnya.

Selain itu, Sirajuddin melanjutkan, kampanye melalui billboard dan videotron tidak bisa memanipulasi citra Partai Golkar yang rusak. Alasannya, Airlangga dianggap gagal memperbaiki citra partai yang buruk di mata publik dalam dua tahun kepemimpinannya dengan segala visi-misi dan retorikanya.

"Bahkan, sejak periode perintah pemasangan billboard/videotron oleh DPP kepada pengurus DPD di daerah sejak Juli 2021 hingga saat ini, citra partai yang semakin menurun bahkan justru semakin menegaskan sebagai partai korup, oligarkis, dan otoriter," bebernya.

Baca Juga

Elektabilitas Airlangga Hartarto Dinilai Susah Naik

Sirajuddin berpandangan demikian menyusul adanya beberapa kader yang juga kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal 2022. Mereka adalah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin, dan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

"Dan selama tahun 2021, sebanyak empat kader Golkar ditetapkan tersangka oleh KPK, yaitu mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin; Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin; Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin; dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra," imbuh dia.

Dirinya mengatakan, instruksi pemasangan billboard dan videotron Airlangga juga memberatkan dan merugikan kader. Apalagi, perintah tersebut turun saat pandemi COVID-19 yang meluluhlantakkan perekonomian nasional dan menelan biaya tinggi.

Baginya, dana iklan politik itu lebih bermanfaat apabila digunakan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Disimulasikannya dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon sebesar Rp10 juta, maka bakal membantu 24.315 UMKM.

"Atau jika total anggaran tersebut disalurkan untuk Kartu Prakerja, maka sebanyak 101.313 orang akan merasakan manfaatnya," ucapnya.

"Hal ini jauh lebih berguna dari pada dihamburkan atau dibuang percuma untuk pemasangan billboard/videotron yang sudah nyata-nyata tidak berdampak apa-apa bagi peningkatan elektabilitas partai dan pencalonan Airlangga sebagai presiden," tutup Sirajuddin.

Berikut estimimasi total anggaran yang telah dirogoh seluruh komponen Partai Golkar yang ditugaskan untuk memasang foto Airlangga di billboard/videotron pada periode Juli-Desember 2021:

1. 85 anggota Fraksi Partai Golkar DPR Rp 20,4 miliar

2. DPD I Partai Golkar di 34 provinsi Rp 46,26 miliar

3. Setiap anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Rp 27,81 miliar

4. DPD II Partai Golkar di 514 kabupaten/kota Rp 30,84 miliar

5. Setiap anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten/Kota Rp 72,36 miliar

6. Dua pengurus pusat organisasi sayap Partai Golkar di DKI Jakarta Rp 480 juta

7. Dua pengurus daerah organisasi sayap Partai Golkar di 34 provinsi Rp 6,12 miliar

8. Dua pengurus organisasi Sayap Partai Golkar di 514 kabupaten/kota Rp15,42 miliar

9. Delapan pimpinan pusat ormas Hasta Karya Rp 1,92 miliar,

10. Delapan pimpinan daerah ormas Hasta Karya di 34 provinsi Rp 6,12 miliar

11. Delapan pimpinan daerah ormas Hasta Karya di 514 kabupaten/kota Rp 15,42 miliar. (Pon)

Baca Juga

Kritik GMPG soal Buruknya Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik bagi Golkar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Varian Omicron Bisa Saja Terdeteksi dari Orang Tanpa Riwayat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
PKS Persilakan Kantornya di Seluruh Indonesia Disulap Jadi Tempat Vaksinasi
Indonesia
PKS Persilakan Kantornya di Seluruh Indonesia Disulap Jadi Tempat Vaksinasi

Kendala program vaksinasi, termasuk kurangnya tempat harus segera diselesaikan

Lonjakan Penumpang Terjadi di Bandara Soetta dan Pelabuhan Bakauheni
Indonesia
Lonjakan Penumpang Terjadi di Bandara Soetta dan Pelabuhan Bakauheni

Pergerakan penumpang pesawat saat arus balik dan mudik terpantau tinggi. Bandara Soekarno - Hatta salah satunya. Bandara yang terletak di Tangerang itu mencatatkan rekor tertinggi penumpang pada puncak arus balik Minggu (8/5) dengan 1.130 flight dengan 150 ribu orang penumpang.

Pembelajaran Tatap Muka di Tangerang Dihentikan
Indonesia
Pembelajaran Tatap Muka di Tangerang Dihentikan

Pemerintah Kota Tangerang kembali memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau online.

BKN Harap Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN Tetap Digelar Besok
Indonesia
BKN Harap Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN Tetap Digelar Besok

Bima mengaku sudah mendapat undangan pelantikan pegawai KPK

PSI Soroti Pembelian Makam COVID-19, Wagub DKI: Kekurangan Salah Kelebihan Salah
Indonesia
PSI Soroti Pembelian Makam COVID-19, Wagub DKI: Kekurangan Salah Kelebihan Salah

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria mengaku bingung dengan sikap PSI yang kerap berkomentar terkait program atau kebijakan yang dibuat Pemerintah DKI.

Jumlah Tes Acak Penumpang KRL Ditambah Dua Kali Lipat
Indonesia
Jumlah Tes Acak Penumpang KRL Ditambah Dua Kali Lipat

Pada pekan pertama sebanyak 912 calon pengguna KRL mengikuti tes acak antigen

Pengkritik Ganjar Pranowo Bakal Jadi Ketua Komisi III DPR
Indonesia
Pengkritik Ganjar Pranowo Bakal Jadi Ketua Komisi III DPR

Bambang Wuryanto dalam beberapa pekan terakhir ini, menjadi sorotan karena terus menyerang atau melakukan kritik terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga sesama kader PDI Perjuangan.

 Kasus COVID-19 Amerika Serikat Tembus 60 Juta, Terparah dalam Sejarah
Dunia
Kasus COVID-19 Amerika Serikat Tembus 60 Juta, Terparah dalam Sejarah

Angka korban jiwa yang disebabkan COVID-19 di Amerika Serikat telah melampaui pandemi flu Spanyol 1918.

Banding Ditolak, Menantu Rizieq Tetap Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus RS UMMI
Indonesia
Banding Ditolak, Menantu Rizieq Tetap Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus RS UMMI

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding menantu Rizieq Shihab, Habib Hanif Alatas. Dengan demikian, ia tetap divonis 1 tahun terkait kasus swab RS Ummi Bogor.