Dana Desa Triliunan, Ini Pesan Jokowi kepada Kepala Desa Se-Banten Presiden Jokowi saat di Pandeglang, Banten. (Biro Pers Setpres)

MerahPutih.com - Presiden Jokowi mengingatkan kepada para kepala desa untuk menggunakan Dana Desa secara berhati-hati. Dalam tiga tahun ini, anggaran sebesar Rp 127 triliun telah dikeluarkan guna mewujudkan pembangunan desa dan daerah di seluruh pelosok tanah air.

Tahun 2015 anggaran untuk dana desa adalah Rp20 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 46,9 triliun pada tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun.

“Total, sekali lagi itu angka yang besar sekali. Rp 127 triliun itu angka yang besar sekali," ujar Presiden Joko Widodo saat bersilaturahmi dengan Kepala Desa se-Banten pada Rabu (4/10) di Kampung Baru Pakojan, Embung Ranca Anis, Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Dalam pelaksanaannya, setiap desa mendapatkan dana Rp 300 juta pada tahun pertama, Rp 600 juta pada tahun kedua, dan Rp 800 juta pada tahun ketiga. Diharapkan dana tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian di desa-desa.

"Usahakan agar dana itu berputar saja di desa, paling besar berputar di kecamatan atau paling terpaksa lagi berputar di kabupaten. Tidak boleh tertarik lagi ke kota, ke pusat, ke Jakarta. Uang ini kalau berputar terus dan setiap tahun kita tambah, pasti menyejahterakan insyaallah," ungkapnya.

Melihat besarnya manfaat yang ada, Presiden Jokowi berpesan kepada para kepala desa untuk menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Apalagi saat ini ada sekitar 900 desa yang bermasalah dari 74 ribu desa di seluruh Indonesia yang mendapatkan bantuan dana desa.

"Hati-hati kepala desanya ditangkap, saya tidak takut-takuti karena selewengkan dana desa. Saya titip hati-hati menggunakan dana ini," kata Presiden Jokowi.

Disamping itu, Presiden Jokowi juga meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya program tersebut di desanya masing-masing. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah.

"Saya minta tidak hanya aparat, tapi yang paling penting masyarakat harus semuanya ikut mengawasi agar dana desa ini betul-betul memiliki manfaat bagi masyarakat yang ada di desa-desa," ucap Presiden.

Pemerintah pun lanjut Presiden, telah memberikan kebebasan kepada masing-masing desa untuk menggunakan dana tersebut. Mulai dari membangun infrastruktur, jalan desa, embung, irigasi, hingga bendungan.

"Yang paling penting hanya satu, jangan sampai ada yang ngantongin untuk keperluan pribadi. Ini yang tidak boleh," tegas Presiden Jokowi.

Terakhir, Presiden Jokowi manyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya mendorong kerja sama antara BUMN, swasta, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten.

"Sehingga apa yang kita inginkan, sebuah desa yang sejahtera dan makmur itu betul-betul akan kita capai dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Presiden. (*)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Dana Desa Di Sumbar Aman Dari Kasus Hukum

Penulis : Zulfikar Sy Zulfikar Sy
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sriwjaya Air Siap 'Terbang Domestik' Lagi 13 Mei 2020
Indonesia
Sriwjaya Air Siap 'Terbang Domestik' Lagi 13 Mei 2020

Calon pelanggan harus bisa menunjukkan kelengkapan dokumen fisik saat melakukan check-in

Konser Berbagi Kasih BPIP Kumpulkan Dana 4 Miliar dalam 2 Jam
Indonesia
Konser Berbagi Kasih BPIP Kumpulkan Dana 4 Miliar dalam 2 Jam

Jiwa gotong royong merupakan roh bangsa

Jokowi Diminta Selesaikan Kemelut Kawasan Timur Tengah Selama di UEA
Indonesia
Jokowi Diminta Selesaikan Kemelut Kawasan Timur Tengah Selama di UEA

Retno Marsudi dapat melakukan dialog dengan semua Menlu se-Timur Tengah untuk mencari solusi damai di kawasan itu

 Tumpak Panggabean: Omong Kosong Dewas Dianggap Menghambat Kinerja KPK
Indonesia
Tumpak Panggabean: Omong Kosong Dewas Dianggap Menghambat Kinerja KPK

"Tidak usah khawatir. Omong kosong orang bilang Dewas itu memperlama-lama. Nggak ada itu. Nggak ada," kata Tumpak di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi, Kuningan, Jakarta, Selasa (14/1).

Cara Polisi Hindari Gesekan Masa Pro dan Kontra Anies Saat Geruduk Balai Kota
Indonesia
Cara Polisi Hindari Gesekan Masa Pro dan Kontra Anies Saat Geruduk Balai Kota

Massa sendiri yang bakal berorasi jumlahnya tak mencapai ribuan

Pandemi COVID-19, Orang Miskin Kian Bertambah
Indonesia
Pandemi COVID-19, Orang Miskin Kian Bertambah

Jumlah warga miskin telah meningkat menjadi 26,42 juta orang atau 9,78 persen, dibandingkan dengan data bulan September 2019 yang berjumlah 24,79 juta orang. .

Vaksin Tak Kunjung Diluncurkan, Kasus COVID-19 Capai 421 Ribu
Indonesia
Vaksin Tak Kunjung Diluncurkan, Kasus COVID-19 Capai 421 Ribu

Satgas Penangan COVId-19, Rabu (4/11), mencatat kasus positif infeksi virus corona di Indonesia sebanyak 3.356 orang.

Pemerintah Harus Tunda Kenaikan Tarif Tol Cipularang
Indonesia
Pengamat: Ketidakadilan PSBB akibat Tekanan Pemerintah Pusat ke Anies
Indonesia
Pengamat: Ketidakadilan PSBB akibat Tekanan Pemerintah Pusat ke Anies

Ketidakadilan dalam kebijakan PSBB Gubernur Anies karena adanya campur tangan pemerintah pusat.

KPK Periksa Direktur Waskita Beton Precast Terkait Korupsi Proyek Fiktif
Indonesia
KPK Periksa Direktur Waskita Beton Precast Terkait Korupsi Proyek Fiktif

Munib bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman.