Dana Calhaj Gagal Berangkat Bisa Dikembalikan, Begini Prosedurnya Jamaah Calon Haji Indonesia hendak menaikai pesawat menuju jedda, Saudi Arabia. dua orang calhaj Jambi nyaris gagal berangkat menunaikan ibadah haji karena belum melunasi BPIH. (Antara/Ist)

Merahputih.com - Kementerian Agama telah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji 1441H/2020M. Jemaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama mencatat ada 198.765 jemaah haji reguler yang melunasi Bipih 1441H/2020M.

Baca Juga

Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020 tentang tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M mengatur bahwa jemaah yang telah melunasi Bipih tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih.

“Jemaah yang batal berangkat tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasannya,” jelas Muhajirin dalam keteranganya di Jakarta, Rabu (3/6).

“Meski diambil setoran pelunasannya, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1442H/2021M,” sambungnya.

Jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji.

Jemaah juga harus menyertakan bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih, fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya, fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota.

Fachrul Razi
Menteri Agama Fachrul Razi saat konpers pembatalan ibadah haji. Foto: Romadanyl

Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

Tahapan berikutnya adalah sebagai berikut:

1) Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

2) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT.

3) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.

4) BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT.

“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” jelas Muhajirin.

Baca Juga

Kemenag Batalkan Pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi

Muhajirin menjelaskan bahwa nomor porsinya dapat dilimpahkan. Pelimpahan porsi tersebut bisa dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga.

“Pengganti porsi itu bisa menjadi jemaah haji 1442H/2021M selama kuota haji Indonesia masih tersedia,” tandasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politisi PSI Bingung Dituduh Sebarkan Anggaran Komputer Rp128 M ke Wartawan
Indonesia
Politisi PSI Bingung Dituduh Sebarkan Anggaran Komputer Rp128 M ke Wartawan

Menurut Anthony, wartawan yang mengutip pernyataan dirinya berdasarkan hasil rapat yang digelar terbuka untuk umum pada Kamis (5/12).

KPK Garap Tersangka Korupsi RTH Kota Bandung Jadi Saksi
Indonesia
KPK Garap Tersangka Korupsi RTH Kota Bandung Jadi Saksi

Dadang Suganda (DS) menyandang status tersangka dalam kasus korupsi yang sama.

Polisi Temukan Hewan Langka dan Mobil Mewah Lain di Rumah Koboi 'Lamborghini'
Indonesia
Polisi Temukan Hewan Langka dan Mobil Mewah Lain di Rumah Koboi 'Lamborghini'

Polisi menggeledah rumah Abdul Malik sekitar satu jam lamanya

DPR dan Menteri-Menteri Jokowi Tetap Teruskan Raker RUU Ominbus Law
Indonesia
DPR dan Menteri-Menteri Jokowi Tetap Teruskan Raker RUU Ominbus Law

"Ini baru pembahasan awal dan mengambil keputusan untuk langkah-langkah selanjutnya," katanya.

DPR: Hukuman Berat dan Maksimal Pantas Bagi Terdakwa Jiwasraya
Indonesia
DPR: Hukuman Berat dan Maksimal Pantas Bagi Terdakwa Jiwasraya

Menurutnya, berdasarkan fakta yang muncul dengan total kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun, hukuman berat dinilai pantas.

MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi
Indonesia
MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi

Kedepan, penghargaan demikian justru semakin menguatkan dan memantapkan prinsip independensi

Aksi Heroik Bhabinkantibmas dan Babinsa Bantu Wanita Melahirkan di Semak-semak
Indonesia
Aksi Heroik Bhabinkantibmas dan Babinsa Bantu Wanita Melahirkan di Semak-semak

Hampur saja wanita itu memotong tali pusarnya menggunakan Carter berkarat

Survei Indo Barometer: TNI Paling Dipercaya Publik, KPK Mental dari 3 Besar
Indonesia
Survei Indo Barometer: TNI Paling Dipercaya Publik, KPK Mental dari 3 Besar

Biasanya KPK selalu masuk tiga besar bersama TNI dan Presiden

Pemprov DKI Bakal Revitalisasi Trotoar Kemang, Ini Rekayasa Lalin
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Revitalisasi Trotoar Kemang, Ini Rekayasa Lalin

Revitalisasi ini berada pada lokasi strategis guna menjadi kawasan yang ramah bagi pejalan kaki.

KPK Dalami Temuan BPK Soal Aliran Duit APBN ke Rekening Pribadi Pejabat Kementerian
Indonesia
KPK Dalami Temuan BPK Soal Aliran Duit APBN ke Rekening Pribadi Pejabat Kementerian

"KPK akan dalami apakah adakah indikasi pidana atau kesalahan administrasi kalau memang administrasi perlu diperbaiiki," kata Ghufron