Dana Abadi Pendidikan Hampir Capai Rp 100 Triliun Kampus ITB. (Foto: ITB)

MerahPutih.com - Dana abadi bidang pendidikan yang dikelola pemerintah sejak 2010 sampai awal akhir Februari telah mencapai hampir Rp 100. Dana tersebut masih akan berkembang karena pada 2022 ada tambahan dari APBN.

"Saat ini total dana abadi di bidang pendidikan termasuk penelitian, perguruan tinggi dan kebudayaan Rp 99,1 triliun," Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Pembukaan Beasiswa LPDP 2022 di Jakarta, Jumat (25/2).

Baca Juga:

Jokowi Nilai NU Perlu Bangun Dana Abadi Biayai Progam Unggulan dan Inovatif

Rincian dana abadi sebesar Rp99,1 triliun tersebut meliputi dana abadi pendidikan Rp 81,1 triliun, dana abadi penelitian Rp 8 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp 7 triliun dan dana abadi kebudayaan Rp 3 triliun.

Ia mengatakan, berbagai macam bentuk dana abadi itu merupakan komitmen bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia ditentukan tidak hanya dari sisi pendidikan formal namun juga melalui penelitian serta interaksi sosial termasuk dari sisi kebudayaan.

Sri menegaskan, pemerintah setiap tahun sejak 2007 mengalokasikan 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khusus untuk bidang pendidikan dan tahun ini anggarannya sebesar Rp 542,8 triliun.

Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Anggaran pendidikan, kata ia, sangat bergantung pada besaran pagu total APBN setiap tahunnya sehingga jika anggaran pada suatu tahun membengkak maka anggaran untuk bidang pendidikan juga meningkat.

Sri Mulyani mengatakan, kondisi itu, melatarbelakangi dirinya membentuk dana abadi bidang pendidikan pada 2010 agar anggaran pendidikan sebesar 20 persen per tahun dapat dikelola secara baik dan dirasakan manfaatnya oleh antargenerasi.

"Kita ingin dana 20 persen ini harus bisa dimanfaatkan antargenerasi dan dikelola dengan baik," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

PKB Minta Dana Abadi Pesantren Segera Direalisasikan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Pegawai KPK Tanggapi Bupati Banyumas: Kalau Takut Kena OTT,  Ya Jangan Korupsi
Indonesia
Eks Pegawai KPK Tanggapi Bupati Banyumas: Kalau Takut Kena OTT, Ya Jangan Korupsi

Tata dengan tegas menyarankan kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi jika tidak mau terjerat OTT.

Menkumham Ingatkan Anak Buahnya tak Alergi Dikritik
Indonesia
Menkumham Ingatkan Anak Buahnya tak Alergi Dikritik

Ia meminta seluruh jajarannya jangan bersifat defensif terhadap kritikan masyarakat.

Vonis Bersalah Jurnalis Asrul Jadi Preseden Buruk Kebebasan Pers
Indonesia
Vonis Bersalah Jurnalis Asrul Jadi Preseden Buruk Kebebasan Pers

"Kami sangat menyesalkan putusan ini. Karena bagaimanapun keputusan ini akan menjadi preseden buruk kebebesan pers," kata Direktur LBH Ade dalam keterangannya, Selasa (23/11).

Presiden Jokowi Dorong Sri Sultan HB X Percepat Realisasi Kekebalan Kelompok di DIY
Indonesia
Presiden Jokowi Dorong Sri Sultan HB X Percepat Realisasi Kekebalan Kelompok di DIY

Raja Yogyakarta ini berharap agar pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan jumlah penerima vaksin COVID-19

Yahya Waloni Kembali Mendekam di Penjara Bareskrim
Indonesia
Yahya Waloni Kembali Mendekam di Penjara Bareskrim

Yahya dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang ITE atau Pasal 156a KUHP dengan ancaman penjara 6 tahun.

Kasus Ade Yasin, ICW Kritik BPK Tak Serius Benahi Internal
Indonesia
Kasus Ade Yasin, ICW Kritik BPK Tak Serius Benahi Internal

ICW menilai, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak serius melakukan pembenahan dan pengawasan di internal.

Usut Kasus Pembantingan Mahasiswa, Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri
Indonesia
Usut Kasus Pembantingan Mahasiswa, Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri

Brigadir NP telah menjalani penahanan di Mapolda Banten

KPK Harap Perguruan Tinggi Cetak Calon Pemimpin Berintegritas dan Profesional
Indonesia
KPK Harap Perguruan Tinggi Cetak Calon Pemimpin Berintegritas dan Profesional

Unkhair mengikuti evaluasi terkait keterbukaan publik

KPK Cegah Wali Kota Ambon ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Wali Kota Ambon ke Luar Negeri

Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menerima surat permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL).

Fraksi PSI Desak Anies Ciptakan Ketahanan Budaya Jakarta
Indonesia
Fraksi PSI Desak Anies Ciptakan Ketahanan Budaya Jakarta

Banyaknya ruang untuk melakukan kegiatan kebudayaan akan membuat ekosistem berkembang sehingga ketahanan budaya terjaga.