Dampak Pilkada di Tengah Pandemi Versi Guru Besar UI Ilustrasi Pilkada 2020. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, Eko Prasojo, mengatakan Pilkada pada masa pandemi COVID-19 dapat berpotensi memberikan dampak adanya money politik atau politik uang secara silent karena ada kebutuhan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi.

"Pilkada di tengah pandemi COVID-19 juga dapat berpotensi memberikan dampak diantaranya pada minimnya kualitas interaksi calon dan masyarakat; pilkada akan menjadi ritualitas demokrasi atau prosedural semata; tidak terjadi konsolidasi demokrasi lokal," kata Eko dalam keterangannya, Selasa (13/10).

Baca Juga

Tujuan Pemprov DKI Bikin Aturan Rumah OTG COVID-19 Dipasangi Stiker

Namun pada sisi lain, jika Pilkada tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada pjs kepala daerah tidak dapat membuat keputusan strategis, di antaranya tentang pemakaian dana negara, organisasi, SDM, program pembangunan mengikuti tahun anggaran 2020, terjadi penundaan berbagai program pembangunan.

Ia juga menyebutkan bahwa terbuka opsi Pilkada tidak langsung oleh DPRD. Pilkada tidak langsung melalui DPRD sangat dimungkinkan berdasarkan pasal 18 UUD 1945, serta tidak menghilangkan esensi demokrasi.

"Namun di sisi lain, pilkada oleh DPRD juga tetap berpotensi money politic oleh politisi dan pengusaha, serta perlu melakukan perubahan UU Pilkada atau melalui Perppu yang membutuhkan waktu,” beber dia.

Sementara itu guru besar FISIP UI, Prof Dr Valina Singka Subekti, mengatakan Pilkada serentak sangat kompleks, rumit, dan berbiaya mahal. Pilkada identik dengan kerumunan massa yang melibatkan banyak orang.

Ilustrasi - Pilkada serentak 2020. (ANTARA Jatim/Naufal Ammar)

Setidaknya terdapat 715 pasangan calon, 106 juta lebih pemilih, ratusan ribu TPS, dan jutaan petugas KPPS. Pilkada dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis, ekonomi, kultural.

Pilkada diharapkan bukan hanya sekadar ritual prosedural elektoral tetapi pilkada harus dapat menjamin melahirkan kepala daerah berkualitas untuk menjamin tata kelola daerah yang baik guna mempercepat kemakmuran di daerah-daerah.

Pertanyaannya, apakah pilkada serentak pada situasi pandemi COVID-19 mampu menghasilkan pilkada yang sehat dan kepala daerah berkualitas?”

Prof. Valina membuka opsi untuk melakukan penundaan, yaitu opsi penundaan serentak ataupun penundaan secara parsial. Menurutnya, selama melakukan penundaan, dapat dilakukan upaya pengendalian persebaran COVID-19; menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat; inovasi pengaturan perpanjangan waktu untuk pemungutan suara.

Baca Juga

Wagub DKI Sambut Baik Usulan Ridwan Kamil Bentuk Satgas COVID-19 Jabodetabek

Selain itu perhitungan rekapitulasi suara secara elektronik; pemungutan suara via pos, kotak suara keliling; Inovasi skema sanksi pelanggaran secara tegas dan menimbulkan efek jera, seperti penghentian kampanye atau diskualifikasi apalagi melanggar protokol kesehatan; memberi pemahaman pada petugas pemilu dan pemilih mengenai pilkada dengan protokol kesehatan.

"Peran KPU sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada perlu sangat berhati-hati, sehat dan aman jiwa. Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi risiko," ujar dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRA Revisi Hukum Jinayat Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Indonesia
DPRA Revisi Hukum Jinayat Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

DPRA berencana merevisi Qanun (Peraturan Daerah) Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pimpinan KPK Akhirnya Penuhi Panggilan Komnas HAM
Indonesia
Pimpinan KPK Akhirnya Penuhi Panggilan Komnas HAM

Nurul Ghufron mewakili Pimpinan KPK

4 Terduga Teroris Ditangkap di Banten dan Jabar
Indonesia
4 Terduga Teroris Ditangkap di Banten dan Jabar

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri kembali menangkap empat orang terduga teroris di wilayah Banten dan Jawa Barat.

4.091 Nakes di Jakarta Utara Telah Terima Vaksinasi Dosis Kedua
Indonesia
4.091 Nakes di Jakarta Utara Telah Terima Vaksinasi Dosis Kedua

Sebanyak 4.091 tenaga kesehatan (nakes) di wilayah Jakarta Utara sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua dalam program vaksinasi nasional.

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Bagi Warga Pesisir di 21 Provinsi
Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Bagi Warga Pesisir di 21 Provinsi

BMKG juga memprediksi pada Senin (16/8) ini wilayah DKI Jakarta akan cerah berawan seharian

Perintah Jokowi, Taman Balaikambang Solo Bakal Jadi Pusat Kebudayaan Jawa
Indonesia
Perintah Jokowi, Taman Balaikambang Solo Bakal Jadi Pusat Kebudayaan Jawa

saat tugas di Solo melakukan survei air di sini Gemolong, Tanon, Wonogiri. Saat pulang kerja hiburannya menonton Srimulat.

Vonis Benny Tjokro-Heru Hidayat Diyakini Akan Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa
Indonesia
Disarankan untuk Istirahat, Wali Kota Bandung Berkukuh Tetap Bekerja
Indonesia
Disarankan untuk Istirahat, Wali Kota Bandung Berkukuh Tetap Bekerja

"Sudah sejak lama harusnya beristirahat dulu, tetapi selalu tidak mau. Beliau masih bersikeras, padahal dokternya sudah menyarankan," kata Sony, Selasa (27/7).

Digugat Viani Limardi Rp 1 Triliun, Begini Tanggapan PSI
Indonesia
Digugat Viani Limardi Rp 1 Triliun, Begini Tanggapan PSI

Sejauh ini PSI sudah sesuai makanisme dalam mencoret Viani dari keanggotaan partai.

Polda Metro Rampungkan Gelar Perkara Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes Raffi Ahmad
Indonesia
Polda Metro Rampungkan Gelar Perkara Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes Raffi Ahmad

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, gelar perkara dilakukan di kediaman ayah pembalap Sean Gelael dan dipimpin oleh Krimum Polda Metro Jaya.