Dampak Ekonomi Jika PPKM Darurat Diperpanjang Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (6/6/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj

MerahPutih.com - Pemerintah mengisyaratkan akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021. Senior Vice President Economist Bank Permata Josua Pardede membeberkan dampak ekonomi jika kebijakan tersebut berlanjut.

"Apabila PPKM darurat diputuskan untuk diperpanjang hingga akhir Juli dari jadwal awal hingga 20 Juli, maka diharapkan kasus COVID-19 akan lebih terkelola dan penurunan kasus akan lebih signifikan. Meskipun demikian, dampak dari perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli itu akan mendorong penurunan pertumbuhan PDB tahun 2021 sebesar 0,5-0,8 persen dari proyeksi baseline," ucap Josua Pardede dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/7).

Baca Juga

Bertemu Kapolri, Penjual Angkringan Ngeluh Omzet Jualan Turun Akibat PPKM Darurat

Josua menuturkan keputusan pemerintah untuk memperpanjang atau tidak kebijakan PPKM darurat akan sangat tergantung dengan perkembangan kasus harian COVID-19 selama periode 3-20 Juli 2021.

Tidak menutup kemungkinan, lanjut Josua, pemerintah memiliki rencana untuk kembali memperpanjang PPKM darurat untuk periode yang lebih lama lagi setelah akhir Juli 2021, jika penularan kasus COVID-19 terus memburuk.

"Jika penanganan COVID-19 belum cukup optimal hingga akhir Juli, maka PPKM darurat berpotensi untuk diperpanjang lebih lama lagi sehingga akan berdampak pada perlambatan ekonomi yang lebih signifikan lagi pada tahun 2021 ini," tegasnya.

Saat PPKM darurat diterapkan pada 3-20 Juli 2021, Josua menuturkan, kebijakan tersebut telah membatasi laju dari pemulihan ekonomi.

Kendaraan melaju di samping proyek MRT Fase II Bundaran HI - Kota, di Jalan M.H Thamrin, Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Jalur angkutan massal MRT Fase II sepanjang 5,8 KM ini, ditargetkan selesai pada Maret 2025. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww
Kendaraan melaju di samping proyek MRT Fase II Bundaran HI - Kota, di Jalan M.H Thamrin, Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Jalur angkutan massal MRT Fase II sepanjang 5,8 KM ini, ditargetkan selesai pada Maret 2025. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww

Dia memproyeksikan dampak dari PPKM darurat periode 3-20 Juli 2021 akan mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 sebesar 0,2-0,4 persen dari proyeksi dasar.

Adapun, sektor-sektor yang sangat terdampak dari kebijakan ini di antaranya adalah pariwisata, ritel, hingga transportasi udara.

Namun demikian, dampak PPKM darurat terhadap perekonomian tidak lebih dalam jika dibandingkan dengan dampak PSBB tahun 2020, karena beberapa sektor esensial yang diperbolahkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan.

Selain itu, akselerasi program vaksinasi dan penguatan kapasitas pengujian, pelacakan dan perawatan diharapkan akan membantu untuk melandaikan kasus harian, serta menekan kasus aktif COVID-19.

"Apabila pemerintah dapat melandaikan kasus harian COVID-19 nasional sesuai dengan jadwal awal yakni 3-20 Juli, maka pemulihan ekonomi diperkirakan akan lebih cepat terealisasi," ujar Josua

Josua mengharapkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi dampak dari PPKM darurat dapat membatasi dampak pembatasan sosial terhadap konsumsi masyarakat.

Upaya pemerintah tersebut di antaranya yaitu pergersan (refocusing) anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), perpanjangan penyaluran bantuan sosial tunai (BST), perpanjangan stimulus listrik, percepatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), serta percepatan penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako.

"Di sisi lain, meskipun insentif usaha merupakan salah satu bagian yang dikurangi proporsinya untuk kesehatan dan bantuan sosial, pemerintah perlu mengakselerasi penyerapan dari insentif usaha di kuartal III 2021, agar pelaku usaha tidak terdampak lebih jauh dan untuk menghindari PHK yang signifikan. Program percepatan ini dapat menjadi alternatif dalam mendukung pelaku usaha pada PPKM darurat," tandasnya. (*)

Baca Juga

Menko PMK: PPKM Darurat Diperpanjang sampai Akhir Juli

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Istri Menkumham Yasonna Laoly Meninggal Dunia
Indonesia
Istri Menkumham Yasonna Laoly Meninggal Dunia

Rencana pemakaman akan disampaikan lebih lanjut

MUI Disarankan Diisi Agamawan dan Budayawan
Indonesia
MUI Disarankan Diisi Agamawan dan Budayawan

Menurutnya, tagar #BubarkanMUI merupakan kritik yang harus ditanggapi dengan bijak

Ombudsman Temukan Sejumlah Masalah di Hari Pertama PPDB DKI, Apa Saja?
Indonesia
Ombudsman Temukan Sejumlah Masalah di Hari Pertama PPDB DKI, Apa Saja?

PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 di DKI Jakarta dimulai hari Senin (7/6)

Kemenkes Temukan Orang Alami Gangguan Jiwa Naik 6 Persen saat Pandemi
Indonesia
Kemenkes Temukan Orang Alami Gangguan Jiwa Naik 6 Persen saat Pandemi

Kemenkes menemukan adanya penambahan orang mengalami gangguan jiwa akibat pandemi COVID-19.

Cegah Pelancong Kabur, Polda Metro Bentuk Satgas Antimafia Karantina
Indonesia
Cegah Pelancong Kabur, Polda Metro Bentuk Satgas Antimafia Karantina

Polda Metro Jaya akan membuat satgas antimafia karantina sebagai pengawas pelaksanaan karantina bagi masyarakat pelaku perjalanan internasional.

Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Tembus 100.062 Orang
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Tembus 100.062 Orang

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 5.478 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 100.062 (orang yang masih dirawat/isolasi).

 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS
Indonesia
75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS

Syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen untuk menjadi ASN yakni, harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah.

TNI AL Kerahkan Dua Kapal Selam Cari KRI Nanggala 402
Indonesia
TNI AL Kerahkan Dua Kapal Selam Cari KRI Nanggala 402

"Dua kapal selam sedang dalam perjalanan ke titik untuk rescue," tutur Julius dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (21/4).

Tujuan PT JakLingko Gandeng KPK
Indonesia
Tujuan PT JakLingko Gandeng KPK

JakLingko yang baru saja menginjak usia satu tahun sejak didirikan, berkomitmen untuk melakukan tindakan pencegahan anti korupsi

Komjen Listyo Sigit Diminta Larang Anggota Polri Aktif Rangkap Jabatan
Indonesia
Komjen Listyo Sigit Diminta Larang Anggota Polri Aktif Rangkap Jabatan

"Kapolri terpilih mesti menegaskan bahwa siapa pun anggota Polri dilarang untuk melakukan praktik rangkap jabatan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana