Dampak Buruk Peredaran Surat Swab Palsu, Bisa Sebabkan Terjadinya Klaster Pesawat Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Pelaku pemalsuan keterangan hasil swab antigen dan swab polymerase chain reaction (PCR) membanderol satu surat dengan harga Rp75 ribu hingga Rp900 ribu.

Para tersangka pembuat surat palsu itu di antaranya merupakan oknum pegawai klinik.

"Itu dikenakan biayanya tanpa melakukan uji tes, cukup identitas saja," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Senin (25/1).

Baca Juga:

Sindikat Pemalsuan Hasil Swab PCR di Bandara Soetta Libatkan Belasan Pelaku

Menurut Yusri, pelaku bisa membuat surat palsu karena orang dalam atau oknum pegawai klinik.

"Ada beberapa tersangka ini yang memang kerjanya adalah pegawai di situ, di lab, kemudian juga ada pegawai di klinik sehingga dia gampang mengetahui, dia punya PDF," jelas Yusri.

"Kemudian mereka melakukan upaya untuk cara memalsukan data dikosongkan, nanti nama dimasukkan siapa pemesannya," ungkapnya.

Menurut Yusri, dampak dari pembuatan dan penggunaan surat keterangan hasil swab palsu sangat besar.

Bisa membuat klaster COVID-19 baru dalam perjalanan di pesawat atau moda transportasi lainnya.

"Mereka ini tanpa menyadari dengan mencari keuntungan, tetapi akibatnya yang sangat besar. Bahkan bisa terjadi adanya klaster pesawat," katanya.

Sementara dari pihak bandara dan pemerintah sudah melakukan upaya dengan cara setiap penerbangan harus dilakukan dengan swab test antigen atau PCR. Tujuannya untuk menghindari terjadi penyebaran COVID-19 di dalam pesawat.

"Kasihan yang sudah mengikuti aturan akhirnya turun dari pesawat maupun turun dari kereta api yang terjadi adalah terjadi penyebaran di dalamnya," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Tubagus Ade Hidayat menyampaikan, pemalsuan surat dapat menimbulkan satu hak. Sehingga seseorang karena tidak dilakukan prosedur pengambilan tes COVID-19 yang sebenarnya akhirnya perlakuan terhadap orang itu dianggap sebagaimana layaknya orang sehat.

"Faktanya saat ini belum ada tanda-tanda terjadi penurunan karena kebijakan untuk antisipasi disalahgunakan," tandasnya.

Konferensi pers terkait sindikat pemalsuan surat hasil swab PCR COVID-19 di Polres Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: MP/Kanugrahan)
Konferensi pers terkait sindikat pemalsuan surat hasil swab PCR COVID-19 di Polres Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: MP/Kanugrahan)

Dalam dua bulan belakangan, Desember 2020-Januari 2021, Polda Metro Jaya dan Polres jajaran telah mengungkap tiga kasus pemalsuan surat keterangan swab.

Pertama, penyidik Subdit Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membekuk tiga orang tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana perubahan data.

Mereka memanipulasi data melalui media elektronik atau pemalsuan surat hasil swab polymerase chain reaction (PCR) sebagai bukti syarat perjalanan penumpang pesawat, di masa pandemi COVID-19, akhir Desember 2020.

Ketiga tersangka yang ditangkap berinisial MHA (21), EAD (22) dan MAIS (21).

Kedua, Polresta Bandara Soekarno-Hatta, menetapkan 15 orang sebagai tersangka terkait kasus pemalsuan surat keterangan hasil negatif swab PCR yang diperjual-belikan kepada penumpang pesawat.

Para pelaku membanderol surat palsu itu seharga Rp 1,1 juta, awal Januari 2021.

Ketiga, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membekuk delapan tersangka terkait kasus pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antibodi, swab antigen dan swab PCR, di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, 18 Januari 2021 kemarin.

Modusnya adalah menawarkan melalui media sosial.

Baca Juga:

Babak Baru Kasus Pidana Kontroversi Tes Swab Rizieq Masuk Kejaksaan

Para tersangka yang diamankan berinisial, RSH (20), laki-laki, perannya menawarkan surat hasil swab antigen COVID-19 melalui Facebook, membuat surat hasil swab antigen palsu dan perantara pembelian surat hasil swab PCR COVID-19 palsu dengan mendapat keuntungan.

Kemudian, RHM (22), perempuan, berperan bersama-sama RSH membuat surat hasil swab palsu.

Selanjutnya, IS (23), laki-laki; DM -di bawah umur-, laki-laki; dan MA (25), perempuan, selaku pemesan serta pembeli surat keterangan swab palsu.

Tiga tersangka berikutnya berinisial SP (38), laki-laki, berperan menyuruh tersangka MA memesan dan membayar surat hasil swab PCR palsu; kemudian M (20), perempuan, menyuruh tersangka Y membuat surat hasil swab palsu; terakhir tersangka Y (23), laki-laki, perannya membuat surat hasil swab PCR palsu. (Knu)

Baca Juga:

Ketua DPD Usul Swab Antigen untuk Pelajar dan Mahasiswa Digratiskan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hampir 7 Ribu Pekerja Migran Ilegal di Malaysia Bakal Dipulangkan ke Tanah Air
Indonesia
Hampir 7 Ribu Pekerja Migran Ilegal di Malaysia Bakal Dipulangkan ke Tanah Air

Para PMI tengah diamankan di tahanan imigrasi Malaysia.

Bikin Senjata Hasil Belajar dari Youtube, Warga Boyolali Ditangkap Polisi
Indonesia
Bikin Senjata Hasil Belajar dari Youtube, Warga Boyolali Ditangkap Polisi

"Pistol rakitan saya bikin dari bahan bekas berupa besi dan kayu dengan memanfaatkan jasa tukang las. Hanya butuh modal Rp100.000 untuk bikin senjata rakitan," kata Alfian.

Bank Salurkan Kredit Rp280 Triliun Dari Dana Pemerintah Rp66 Triliun
Indonesia
Bank Salurkan Kredit Rp280 Triliun Dari Dana Pemerintah Rp66 Triliun

Data per 9 November 2020, perbankan telah melaksanakan restrukturisasi kepada 7,5 juta debitur senilai Rp936 triliun.

Pengurangan Vonis Koruptor Jiwasraya Menciderai Keadilan
Indonesia
Pengurangan Vonis Koruptor Jiwasraya Menciderai Keadilan

Pengurangan masa hukuman koruptor PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dari yang sebelumnya seumur hidup menjadi hanya 20 tahun dinilai menciderai keadilan dalam pemberantasan korupsi.

Polemik PSI Tolak Kenaikan RKT, Buat Malu Fraksi Lain
Indonesia
Polemik PSI Tolak Kenaikan RKT, Buat Malu Fraksi Lain

Kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) anggota DPRD tahun 2021 sebesar Rp888 miliar menjadi polemik di pusaran legislator Kebon Sirih.

'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal'
Indonesia
'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal'

Salinan Undang-undang Cipta Kerja yang memuat 1.187 halaman itu telah resmi diunggah

Tawuran Antarkampung Pecah, Nodai Kesucian Momentum Lebaran
Indonesia
Tawuran Antarkampung Pecah, Nodai Kesucian Momentum Lebaran

Puluhan pemuda Desa Toseho mendatangi Desa Tului dengan membawa benda tajam

ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran Terancam Dipecat
Indonesia
ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran Terancam Dipecat

"Sebagaimana sudah disampaikan tidak diperkenankan mudik bagi asn akan mendapatkan sanski," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria

Polisi Tak Kunjung Tangkap Pengeroyok Anggota Brimob dan Prajurit Kopassus
Indonesia
Polisi Tak Kunjung Tangkap Pengeroyok Anggota Brimob dan Prajurit Kopassus

Polda Metro Jaya sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus pengeroyokan yang mengakibatkan satu korban anggota Brimob Polri meninggal dunia.

Pengembang Perumahan Diminta Sediakan Hunian Yang Terjangkau
KPR
Pengembang Perumahan Diminta Sediakan Hunian Yang Terjangkau

PPDPP mencatat penyaluran FLPP telah disalurkan sebanyak 103.272 unit senilai Rp10,58 triliun.