Dampak Berbahaya dari Penegakan Protokol Kesehatan yang Semakin Kendor Staf Khusus (Stafsus) Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Di tengah upaya tenaga kesehatan dan masyarakat menghentikan penyebaran COVID-19, ada saja sekelompok masyarakat yang enggan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, ada kepala daerah yang kurang tegas dalam menindak pelanggaran protok kesehatan.

Staf Khusus (Stafsus) Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo menegaskan kepala daerah wajib menegakan protokol kesehatan.

"Kewajiban kepala daerah untuk menegakkan aturan protokol kesehatan dengan konsisten dan tidak diskriminasi dalam penegakkan hukum" ujar Benny dalam keterangannya, Senin (16/11).

Baca Juga:

Polisi Periksa Panitia Penyelenggara Acara Rizieq Shihab

Rohaniwan yang akrab disapa Romo Benny itu mengatakan, jika kepala daerah tidak tegas dan cenderung mengabaikan penegakkan protokol kesehatan, akan berakibat buruk bagi publik dalam mentaati protokol kesehatan.

"Penegakkan hukum mentaati protokol kesehatan tidak konsisten, akan menimbulkan apatisme publik," imbaunya.

Benny menekankan, ketegasan kepada daerah dalam menegakkan aturan protokol kesehatan akan membuat masyarakat mematuhi aturan tersebut. Pasalnya, masyarakat membutuhkan keteladanan kepala daerah, dalam menegakkan aturan main yang konsisten dan berpihak kepada kepentingan publik.

Menurut Benny, keadaban publik sulit ditegakkan jika kepala daerah tidak konsisten dalam menegakkan aturan protokol kesehatan. Dia pun berharap kepala daerah, BNPP, kepolisian bersinergi menegakkan protokol kesehatan tanpa diskriminatif dan memberikan keistimewaan pihak tertentu.

"Hukum harusnya ditegakkan tanpa pilih kasih," pungkas Benny. (Pon)

Baca Juga:

Alasan Pemprov DKI Tidak Bubarkan Massa di Hajatan Rizieq Shihab

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Suap Pinangki-Jenderal Polisi, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara
Indonesia
Suap Pinangki-Jenderal Polisi, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara

Jaksa juga meyakini terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali itu, telah memberi uang

Warga Medan Terkonfirmasi COVID-19 Diharap Mau Isolasi di Lokasi Isoter
Indonesia
Warga Medan Terkonfirmasi COVID-19 Diharap Mau Isolasi di Lokasi Isoter

Sigit juga mendorong Forkopimda Medan untuk menambah jumlah lokasi isoter

Pesawat Rimbun Air Jatuh Diduga akibat Cuaca Buruk
Indonesia
Pesawat Rimbun Air Jatuh Diduga akibat Cuaca Buruk

Pesawat Rimbun Air kargo seri Twin Other 300 PK-OTW telah ditemukan di atas gunung 3,5 kilometer dari Bandara Bulorai.

Diduga Terkena COVID-19, Politisi Senior PAN Ali Taher Tutup Usia
Indonesia
Diduga Terkena COVID-19, Politisi Senior PAN Ali Taher Tutup Usia

PAN berduka cita yang amat mendalam atas berpulangnya Bapak Dr. Ali Taher Parasong, Ketua Fraksi PAN MPR RI, anggota komisi VIII, dan Baleg.

Wapres Sampaikan Dukacita Jatuhnya Sriwijaya Air dan Longsor Sumedang
Indonesia
Wapres Sampaikan Dukacita Jatuhnya Sriwijaya Air dan Longsor Sumedang

Pesawat Sriwijaya diperkirakan jatuh di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki.

Anggota DPR Difasilitasi Isoman di Hotel, Aktivis 98: Pemborosan Uang Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Difasilitasi Isoman di Hotel, Aktivis 98: Pemborosan Uang Rakyat

Noel menilai DPR melakukan pemborosan uang rakyat.

Langgar Protokol Kesehatan, Kafe di Menteng Ditutup dan Manajer Diperiksa
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Kafe di Menteng Ditutup dan Manajer Diperiksa

Polisi menutup kafe Seabat, Menteng, Jakarta Pusat, karena diduga melanggar protokol kesehatan.

Data Sementara Gempa Majene: 8 Meninggal 637 Luka
Indonesia
Data Sementara Gempa Majene: 8 Meninggal 637 Luka

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kepala BNPB Doni Monardo bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meninjau lokasi terdampak gempa.

Jumlah Personel Pengamanan Sidang Rizieq Tergantung Tingkat Potensi Ancaman dan Kerawanan
Indonesia
Jumlah Personel Pengamanan Sidang Rizieq Tergantung Tingkat Potensi Ancaman dan Kerawanan

Sidang perkara kekarantinaan kesehatan bakal degelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur

KPK Dalami Pemberian Uang ke Edhy Prabowo Lewat Bos PT Dua Putra Perkasa
Indonesia
KPK Dalami Pemberian Uang ke Edhy Prabowo Lewat Bos PT Dua Putra Perkasa

Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami dugaan pemberian uang kepada bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Suharjito merupakan tersangka pemberi suap kepada Edhy Prabowo.