Dalih Menkominfo Tegakkan Pendaftaran PSE Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Johnny G Plate. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kebijakan mendaftar bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat baik asing maupun lokal jadi sorotan.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Johnny G Plate membeberkan alasannya terkait adanya pemblokiran sejumlah penyelenggara sistem Elektronik (PSE) karena belum mendaftar.

Baca Juga:

Menkominfo Tegaskan Pendaftaran PSE Wajib, Data Pelanggan Aman

Diantaranya seperti PayPal, Steam hingga Epic Games karena permasalahan pendaftaran PSE Lingkup Privat.

Menurutnya, pendaftaran PSE justru dilakukan untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

"Justru pendaftaran PSE ini, dengan kewajiban kepada PSE, untuk melaksanakan perlindungan terhadap data pribadi pelanggan atau masyarakat utamanya data pribadi masyarakat Indonesia," kata dia di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (1/8).

Johnny memastikan tak ada aturan terkait dengan data pribadi di pendaftaran PSE selain dari lawfull, data-data yang berkaitan dengan ketetapan, atau aturan-aturan hukum. Seperti, jika ada kejahatan digital yang memerlukan data dan informasi pengguna dan penyelenggara situs.

"Tidak dibolehkan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan penegakan hukum oleh penegak hukum," terangnya.

Baca Juga:

Kominfo Buka Peluang Tangguhkan Blokir Dota dan Steam

Ia masih terus berkomunikasi kepada situs dan aplikasi yang belum mendaftar PSE, seperti PayPal. Sebab, PSE diperlukan demi menjaga lingkungan digital yang bersih di Indonesia.

"Ada kewajiban memberikan perlindungan terhadap data pribadi pelanggannya dalam hal ini masyarakat Indonesia, kewajiban untuk mengikuti peraturan dan perundang-undangan di Indonesia," paparnya.

Pria asal Ruteng, Nusa Tenggara Timur ini menyebut pihaknya memerhatikan pendapat masyarakat dan telah melakukan normalisasi terhadap sejumlah layanan. Untuk PayPal dan Steam, Johnny menyebut pihaknya sudah menormalisasi dengan catatan.

"Kami telah melakukan normalisasi kegiatan di dalam ruang digital dengan catatan ya, PSE tersebut tetap harus memenuhi kewajiban pendaftarannya," kata Johnny.

Ia juga menyebut dari tujuh perusahaan tersebut, ada tiga PSE yang tidak bisa ditemukan di segala ruang digital.

Johnny tidak menyebutkan perusahaan yang dimaksud, namun dia menegaskan Kominfo telah meminta perusahaan itu melakukan pendaftaran PSE. Pemblokiran sementara akan diterapkan jika pendaftaran belum juga dilakukan.

"Kesempatan itu diberikan kembali dengan catatan kami akan melakukan koordinasi agar pendaftaran melalui online single submission bisa dilakukan," kata Johnny. (Knu)

Baca Juga:

7 Layanan Internet yang Diblokir Kominfo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kini, Giliran Pedagang Daging Sapi Jakarta Ancam Mogok Massal
Indonesia
Kini, Giliran Pedagang Daging Sapi Jakarta Ancam Mogok Massal

Pedagang sapi berencana melakukan aksi mogok massal dari 28 Februari-4 Maret 2022.

Angka Kematian Bayi di Bandung Masih Tinggi
Indonesia
Angka Kematian Bayi di Bandung Masih Tinggi

Untuk mencegah terjadinya kematian ibu maupun bayi, selama masa kehamilan harus rutin memeriksa kandungan ke dokter. Minimal 4 kali, biar terpantau kondisi ibu dan bayinya.

Di Solo, Nakes Terpapar COVID-19 Masuk Isoter Hotel
Indonesia
Di Solo, Nakes Terpapar COVID-19 Masuk Isoter Hotel

Ada 27 kamar dengan berbagai kapasitas yang berbeda. Tapi kapasitas maksimalnya bisa muat untuk menampung 60 orang.

Agenda Gugus Tugas RUU TPKS
Indonesia
Agenda Gugus Tugas RUU TPKS

Gugus tugas telah menjalankan sejumlah agenda untuk mempercepat RUU tersebut. Salah satunya, mendorong DPR merampungkan RUU TPKS di Badan Legislatif (Baleg).

Imbas Aksi Buruh di Patung Kuda, TransJakarta Sesuaikan Layanan Bus
Indonesia
Imbas Aksi Buruh di Patung Kuda, TransJakarta Sesuaikan Layanan Bus

Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi unjuk rasa elemen buruh di sekitar Patung Kuda dan sekitarnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penyesuaian beberapa rute yang melintas di sekitar lokasi tersebut.

Bertemu Xi Jinping, Jokowi Sampaikan Undangan KTT G20
Indonesia
Bertemu Xi Jinping, Jokowi Sampaikan Undangan KTT G20

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing pada Selasa (26/7) sore.

Simak, Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024
Indonesia
Simak, Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024

Komisi II DPR RI dan Mendagri Tito Karnavian menyetujui rancangan PKPU terkait tahapan dan jadwal Pemilu 2024.

Ditolak PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna
Indonesia
Ditolak PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna

Dari sembilan fraksi yang menyetujui, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU TPKS dilanjutkan ke Paripurna.

Dishub DKI Revisi Pernyataan Wagub Soal Biaya Pembangunan Jalur Sepeda
Indonesia
Dishub DKI Revisi Pernyataan Wagub Soal Biaya Pembangunan Jalur Sepeda

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memperbaiki omongan Wakil Gubernur (Wagub) Ahmad Riza Patria ihwal anggaran pembangunan jalur baru sepeda di Jakarta tahun 2022. Dishub DKI menyebutkan, jika biaya pembuatan lintasan sepeda mencapai lebih dari Rp 100 miliar.

Diperiksa Polisi, Putra Ahok Bantah Aniaya Ayu Thalia
Indonesia
Diperiksa Polisi, Putra Ahok Bantah Aniaya Ayu Thalia

"Jelas kita bantah semuanya, kita atau klien saya tidak pernah melakukan hal yang berkaitan dengan sentuhan fisik di dalam atau luar mobil," tutur Ramzy.