Dalih Kemenkeu Terapkan PPN Atas Akomodasi Perjalanan Keagamaan Makkah. (Haramain TV)

MerahPutih.com - Implementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), salah satunya hadirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2022 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) Tertentu.

Salah satu objek pungutan dari PPN atas Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) Tertentu ini adalah pungutan PPN atas jasa akomodasi untuk perjalanan ibadah keagamaan.

Baca Juga:

Menkeu Terbitkan PMK Atur PPN 11 Persen Buat Rokok, Fintech Sampai Kripto

Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan, Jasa, dan Pajak Bonarsius Sipayungmenegaskan, pungutan ini bukan atas ibadah itu sendiri. Dan penerapan PPN sebagai langkah asas keadilan.

"Jasa akomodasi apapun itu sebetulnya kena PPN. Nah umroh atau ziarah kan ada perjalanan, oleh sebab itu kita atur," kata Bonarsius di Jakarta, Rabu (7/4).

Menurut dia, biaya akomodasi perjalanan ibadah akan dikenakan PPN dengan besaran tertentu yakni 5 persen dari tarif PPN atau sebesar 0,5 persen. Tetapi, jika masyarakat melaksanakan perjalanan untuk ibadah sekaligus perjalanan ke tempat lain, misalnya dari umrah di Mekkah dilanjutkan dengan perjalanan ke Turki, akomodasinya akan dikenakan PPN sebesar 1,1 persen.

Perbedaan tarif tersebut, kata ia, dikarenakan terdapat perusahaan penyedia jasa perjalanan ibadah yang menawarkan paket perjalanan ibadah sekaligus paket perjalanan ke tempat lain.

Layanan pajak. (Foto: Antara)
Layanan pajak. (Foto: Antara)

Dalam aturan tersebut, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan JKP tertentu wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu.

Kementerian Keuangan menerbitkan empat belas aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Bank Dunia memperkirakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,7 persen sampai 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka menengah. (Asp)

Baca Juga:

Alasan Pemerintah Naikkan PPN Jadi 11 Persen

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Dekati 3 Juta
Indonesia
Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Dekati 3 Juta

ROGR bisa dimanfaatkan warga negara Indonesia (WNI) yang berstatus positif COVID-19

99,4 Persen Siswa di Jakarta Timur Telah Divaksin Dosis Pertama
Indonesia
99,4 Persen Siswa di Jakarta Timur Telah Divaksin Dosis Pertama

Saat ini, Provinsi Aceh menduduki peringkat teratas dalam pelaksanaan PTM terbatas, yaitu sebanyak 81 persen.

KPK Bidik Pihak Lain yang Terlibat dalam Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Bidik Pihak Lain yang Terlibat dalam Korupsi Lahan DKI

KPK masih membidik sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Cekcok Arteria dan Ibunya Vs Wanita di Bandara, Dua Belah Pihak Saling Lapor
Indonesia
Cekcok Arteria dan Ibunya Vs Wanita di Bandara, Dua Belah Pihak Saling Lapor

Dalam video nampak seorang wanita itu meneriaki Arteria dan Ibunya karena menghalangi jalan

Politisi PKS: BBM Subsidi Premium Masih Dibutuhkan
Indonesia
Politisi PKS: BBM Subsidi Premium Masih Dibutuhkan

Pertamina bisa menaikkan angka oktannya dari 90 ke 91 sesuai ambang batas ideal BBM sesuai standar Euro4.

Survei Voxpol: Konflik Internal Reda, Demokrat Kembali ke Papan Tengah
Indonesia
Survei Voxpol: Konflik Internal Reda, Demokrat Kembali ke Papan Tengah

Partai oposisi lainnya juga masih berada di papan tengah yaitu PKS 5,3 persen

Besok Vaksin Booster Dimulai, Usia 18 Tahun ke Atas yang Boleh Terima
Indonesia
Besok Vaksin Booster Dimulai, Usia 18 Tahun ke Atas yang Boleh Terima

Untuk Vaksin Merah Putih, sudah ada beberapa yang masuk pada tahap uji coba

Operasionalisasi UU Cipta Kerja Terus Berlanjut, Termasuk Soal Ketenagakerjaan
Indonesia
Operasionalisasi UU Cipta Kerja Terus Berlanjut, Termasuk Soal Ketenagakerjaan

Pemerintah terus melakukan operasionalisasi UU Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah.

Mahkamah Konstitusi Tunda Seluruh Persidangan Selama PPKM Darurat
Indonesia
Mahkamah Konstitusi Tunda Seluruh Persidangan Selama PPKM Darurat

Mahkamah Konstitusi (MK) menunda seluruh sidang yang telah terjadwal hingga 20 Juli 2021.