Dalih Hukum 'Pembenaran' KPK Nonaktifkan Novel dkk versi Dewas Indriyanto Dewas KPK Indriyanto Seno Adji yang belum sampai sebulan dilantik Presiden Jokowi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

MerahPutih.com - Dewan Pengawas (Dewas) KPK Indriyanto Seno Adji angkat bicara soal penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), termasuk penyidik senior Novel Baswedan.

"Ini prosedur hukum yang wajar atau layak yang juga sama ditempuh oleh Kementerian atau lembaga lainnya, demikian juga halnya dengan KPK," kata Indriyanto kepada wartawan, Kamis (13/5).

Baca Juga:

Anggota Dewas Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah

Indriyanto menjelaskan keputusan KPK dan Diktum Kedua tentang penyerahan tugas dan tanggungjawab kepada atasan langsung itu haruslah diartikan secara hukum yang terbatas.

Termasuk, lanjut dia, memiliki kekuatan mengikat terhadap pegawai TMS (Tidak Memenuhi Syarat) untuk menyerahkan sementara wewenang kepada atasan langsung.

Novel baswedan
Penyidik senior Novel Baswedan termasuk dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan nonaktif karena TMS (Tidak Memenuhi Syarat). (Foto: Antara)

Mantan Wakil Ketua KPK ini menilai keputusan tersebut masih dalam tataran proper legal administrative procedures. "Karenanya memang harus ada penyerahan sementara kepada atasan langsung," tutur Indriyanto

Menurut Indriyanto keputusan pimpinan KPK itu sudah kolektif kolegial bukan cuma suara dari Ketua KPK Firli Bahuri. "Bahkan Dewas termasuk saya turut serta hadir dan paham pada rapat tersebut," tutur Guru Besar Hukum Pidana UI itu.

Baca Juga:

Dewas KPK Tak Dilibatkan Tentukan Nasib Novel Baswedan Dkk

Lebih jauh, Indriyanto memaparkan keputusan Pimpinan KPK masih dalam batas-batas Kewenangan terikat yang dimiliki Pimpinan KPK selaras dengan prinsip Presumptio Iustae Caus.

Artinya, lanjut dia, keputusan pimpinan KPK ini harus dianggap benar menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya.

"Keputusan tersebut tidak bermasalah secara hukum. Walaupun produk apapun di kelembagaan KPK, akan selalu bisa menjadi polemik yang dipermasalahkan," tutup anggota Dewas KPK yang dilantik Presiden Jokowi belum sampai genap sebulan itu. (Knu)

Baca Juga:

Kiprah Indriyanto Seno Adji yang Bakal Dilantik Jadi Dewas KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tumbangkan Antonsen, Sinisuka Ginting Tembus Semifinal Olimpiade Tokyo
Indonesia
Tumbangkan Antonsen, Sinisuka Ginting Tembus Semifinal Olimpiade Tokyo

Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting belum terhenti di Olimpiade Tokyo 2020.

Polda Jateng Antisipasi Kerumunan di Tempat Wisata Borobudur dan Dieng
Indonesia
Polda Jateng Antisipasi Kerumunan di Tempat Wisata Borobudur dan Dieng

Polda Jawa Tengah akan melakukan penyekatan arus mudik Lebaran pada tahun ini. Penyekatan dilakukan seiring dengan adanya larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei.

BMKG Perkirakan Seluruh Wilayah DKI Cerah Hari Ini
Indonesia
BMKG Perkirakan Seluruh Wilayah DKI Cerah Hari Ini

Pada malam hari, seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu masih cerah berawan

BMKG Minta Waspadai Hujan Lebat Disertai Petir di Beberapa Daerah
Indonesia
BMKG Minta Waspadai Hujan Lebat Disertai Petir di Beberapa Daerah

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, di beberapa daerah di Indonesia.

Krisis Ruang Perawatan COVID-19, Wagub DKI Janji Akan Tambah
Indonesia
Krisis Ruang Perawatan COVID-19, Wagub DKI Janji Akan Tambah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah rumah sakit rujukan COVID-19 bila nantinya pasien corona sudah tidak bisa ditampung.

Sore Ini Jaksel dan Jaktim Diperkirakan Hujan Petir dan Angin Kencang
Indonesia
Sore Ini Jaksel dan Jaktim Diperkirakan Hujan Petir dan Angin Kencang

Pada siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Pusat diperkirakan berawan

Kasad Andika Perkasa Beberkan Penyebab Anak Buahnya Berkhianat
Indonesia
Kasad Andika Perkasa Beberkan Penyebab Anak Buahnya Berkhianat

Menurutnya, banyak sekali prajurit TNI yang melakukan hal serupa dengan motivasi yang berbeda, misalnya utang, asusila, dan merasa tidak cocok dengan pekerjaannya.

Uang Rp 3 Miliar untuk Hotma Sitompul dari Vendor Bansos Disebut Atas Perintah Juliarii
Indonesia
Uang Rp 3 Miliar untuk Hotma Sitompul dari Vendor Bansos Disebut Atas Perintah Juliarii

Uang Rp 3 miliar itu untuk membayar jasa Hotma sebagai advokat

DPR Sebut Harga Tes Swab Rp900 Ribu Sudah Tepat
Indonesia
DPR Sebut Harga Tes Swab Rp900 Ribu Sudah Tepat

Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen menilai, batasan biaya tertinggi tes swab mandiri sebesar Rp900 ribu dirasa pas.

Draf UU Cipta Kerja Berubah, PKS Duga Ada Pasal Gaib
Indonesia
Draf UU Cipta Kerja Berubah, PKS Duga Ada Pasal Gaib

Pemerintah harus segera meliris draft resmi UU Ciptaker