Dalih Hukum 'Pembenaran' KPK Nonaktifkan Novel dkk versi Dewas Indriyanto Dewas KPK Indriyanto Seno Adji yang belum sampai sebulan dilantik Presiden Jokowi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

MerahPutih.com - Dewan Pengawas (Dewas) KPK Indriyanto Seno Adji angkat bicara soal penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), termasuk penyidik senior Novel Baswedan.

"Ini prosedur hukum yang wajar atau layak yang juga sama ditempuh oleh Kementerian atau lembaga lainnya, demikian juga halnya dengan KPK," kata Indriyanto kepada wartawan, Kamis (13/5).

Baca Juga:

Anggota Dewas Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah

Indriyanto menjelaskan keputusan KPK dan Diktum Kedua tentang penyerahan tugas dan tanggungjawab kepada atasan langsung itu haruslah diartikan secara hukum yang terbatas.

Termasuk, lanjut dia, memiliki kekuatan mengikat terhadap pegawai TMS (Tidak Memenuhi Syarat) untuk menyerahkan sementara wewenang kepada atasan langsung.

Novel baswedan
Penyidik senior Novel Baswedan termasuk dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan nonaktif karena TMS (Tidak Memenuhi Syarat). (Foto: Antara)

Mantan Wakil Ketua KPK ini menilai keputusan tersebut masih dalam tataran proper legal administrative procedures. "Karenanya memang harus ada penyerahan sementara kepada atasan langsung," tutur Indriyanto

Menurut Indriyanto keputusan pimpinan KPK itu sudah kolektif kolegial bukan cuma suara dari Ketua KPK Firli Bahuri. "Bahkan Dewas termasuk saya turut serta hadir dan paham pada rapat tersebut," tutur Guru Besar Hukum Pidana UI itu.

Baca Juga:

Dewas KPK Tak Dilibatkan Tentukan Nasib Novel Baswedan Dkk

Lebih jauh, Indriyanto memaparkan keputusan Pimpinan KPK masih dalam batas-batas Kewenangan terikat yang dimiliki Pimpinan KPK selaras dengan prinsip Presumptio Iustae Caus.

Artinya, lanjut dia, keputusan pimpinan KPK ini harus dianggap benar menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya.

"Keputusan tersebut tidak bermasalah secara hukum. Walaupun produk apapun di kelembagaan KPK, akan selalu bisa menjadi polemik yang dipermasalahkan," tutup anggota Dewas KPK yang dilantik Presiden Jokowi belum sampai genap sebulan itu. (Knu)

Baca Juga:

Kiprah Indriyanto Seno Adji yang Bakal Dilantik Jadi Dewas KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Hanya Antarprovinsi, Mudik Dalam Satu Kabupaten/Kota Juga Dilarang
Indonesia
Tak Hanya Antarprovinsi, Mudik Dalam Satu Kabupaten/Kota Juga Dilarang

Maka silakan silahturahmi secara virtual saja

Nobar Piala Eropa, Ketua DPD Ingatkan Patuhi Protokol Kesehatan
Olahraga
Nobar Piala Eropa, Ketua DPD Ingatkan Patuhi Protokol Kesehatan

Penerapan protokol kesehatan tidak bisa diabaikan. Apalagi sejumlah daerah sedang terjadi kenaikan kasus penyebaran COVID-19, seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Dua Orang Mencurigakan Berada di Lokasi Penemuan Mayat Editor Metro TV
Indonesia
Dua Orang Mencurigakan Berada di Lokasi Penemuan Mayat Editor Metro TV

Polisi kembali mendatangi TKP dan berharap bisa mendapatkan hasil yang cukup memuaskan.

Gedung Dolos Pangkalan Marinir Jakarta Jadi Tempat Isolasi COVID-19
Indonesia
Gedung Dolos Pangkalan Marinir Jakarta Jadi Tempat Isolasi COVID-19

Gedung Dolos dilengkapi dengan sarana lainnya seperti ruangan bertekanan negatif yang berjumlah 8 bilik, ruang bertekanan positif yang dilengkapi peralatan canggih, serta ruangan netral.

Firli Lantik 38 Pejabat Struktural KPK, Enam di Antaranya Jenderal Polisi
Indonesia
Firli Lantik 38 Pejabat Struktural KPK, Enam di Antaranya Jenderal Polisi

Tuntutan masyarakat kepada KPK adalah membersihkan indonesia dari praktik korupsi

Kantor Badan Pertanahan Klaten Terbakar
Indonesia
Kantor Badan Pertanahan Klaten Terbakar

Kantor Badan Pertanahan (BPN) Klaten, Jawa Tengah di Jalan Veteran, Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara terbakar, Sabtu (22/5) malam.

Dugaan Kredit Fiktif Rp 39,5 Miliar di BTN Medan, Ini Pernyataan Manajemen
Indonesia
Dugaan Kredit Fiktif Rp 39,5 Miliar di BTN Medan, Ini Pernyataan Manajemen

PT Bank Tabungan Negara (Persero) menghormati proses hukum yang saat saat ini sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan akan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Jurnalis Alami Doxing Gegara Tulisan Cek Fakta Politisi Cucu Pendiri PKI
Indonesia
Jurnalis Alami Doxing Gegara Tulisan Cek Fakta Politisi Cucu Pendiri PKI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam tindakan teror melalui doxing terhadap jurnalis Liputan6.com, Cakrayuni Nuralam. Korban mengalami doxing secara masif sejak tanggal 11 September 2020.

Ide Nadiem Permanenkan Pembelajaran Jarak Jauh Berpotensi Picu Masalah
Indonesia
Ide Nadiem Permanenkan Pembelajaran Jarak Jauh Berpotensi Picu Masalah

Jangan sampai pembelajaran jarak jauh ini justru menimbulkan masalah baru