Dalih BNNP DKI Tak Bisa Tutup Diskotek Colloseum Kepala BNNP DKI, Brigjen Tagam Sinaga (ketiga dari kanan) saat berdialog dengan sejumlah wartawan di Jakarta, Senin (9/12/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap menutup Diskotek Colloseum Jakarta dengan mencabut izin usahanya bila ada rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta atas temuan narkoba.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BNNP DKI, Brigjen Tagam Sinaga mengatakan pihaknya tak bisa memberi rekomendasi penutupan tempat hiburan malam Colloseum, meski telah menemukan narkoba di lokasi tersebut pada giat razia September 2019 lalu.

Baca Juga

Pemprov DKI Bebastugaskan Tim Seleksi Penghargaan Diskotek Colosseum

Tagam berdalih bahwa yang berhak menutup tempat hiburan adalah Pemprov DKI.

"Kita sampaikan kepada pimpinan BNN RI dan pimpinan wilayah daerah yakni gubernur, apakah rekomendasi kita digunakan atau enggak itu kewenangan dari Pemprov," kata Tagam kepada wartawan, Selasa (17/12).

Tagam menyampaikan, surat rekomendasi yang telah dikirim pihaknya ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI pada 10 September lalu berisi menyatakan kalau di Colloseum telah terjadi peredaran narkoba.

diskotek Colloseum
diskotek Colloseum

Tapi sayangnya Tagam tak menjelaskan secara detail ihwal berapa temuan pengguna dan barang bukti barang haram tersebut yang diamankan.

Baca Juga

Sekda DKI: Tim Seleksi Tak Cermat Beri Penghargaan Diskotek Colosseum

"Kita kan hanya memberitahu, ada razia, kita temukan ini (narkoba), ada pengguna (narkoba) sekian, positif sekian, kemudian kita rehabilitasi," papar dia.

Seperti diketahui, Pemprov DKI yelah mencabut penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum karena BNN Provinsi DKI Jakarta pernah menemukan narkoba di tempat hiburan tersebut pada September lalu.

Menurut Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan saat ini Disparbud DKI bersama BNNP sedang mengevaluasi temuan narkoba di Colosseum, yang selanjutnya nanti akan diputuskan bagaimana nasib diskotek itu.

Baca Juga

Beri Penghargaan Kepada Diskotek Colosseum, Anies Dianggap Tabrak Aturan Sendiri

"Kalau berdasarkan fakta yang terjadi, saya sampaikan, ada teguran, pernyataan, (tapi) belum cukup syarat untuk melakukan penutupan. Nanti kita tunggu evaluasi bersama Dinas Parbud dan BNN-P dalam waktu tidak terlalu lama," kata Saefullah. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Gerindra Akhirnya Minta Maaf Atas Kelakuan Andre Rosiade Jebak PSK
Indonesia
Gerindra Akhirnya Minta Maaf Atas Kelakuan Andre Rosiade Jebak PSK

"DPP Partai Gerindra meminta maaf kepada masyarakat apabila kemudian membuat situasi menjadi tidak kondusif," kata Dasco

 Wacana Legalisasi Ganja, Peneliti Siap Buka Pintu Diskusi dengan Semua Kalangan
Indonesia
Wacana Legalisasi Ganja, Peneliti Siap Buka Pintu Diskusi dengan Semua Kalangan

"Seperti pengawet warna, parfum, zat-zat yang bagus untuk kesehatan serta berbagai dari sisi medis. Maka saya jadi bertanya apa dasar negara menjadikan ini ilegal," ujarnya.

PDIP Beri Keterangan Soal Kondisi Terkini Adian Napitupulu
Indonesia
PDIP Beri Keterangan Soal Kondisi Terkini Adian Napitupulu

PDIP angkat suara soal sakit jantung yang dialami oleh salah satu politikusnya, Adian Napitupulu.

Sisa Paparan Radioaktif di Perumahan Batan Indah Serpong
Foto
Sisa Paparan Radioaktif di Perumahan Batan Indah Serpong

Petugas Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melakukan dekontaminasi zat radioaktif jenis Cesium-137 di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan

Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar Ajukan Kasasi ke MA
Indonesia
Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar Ajukan Kasasi ke MA

Permohonan kasasi itu dilayangkan Emirsyah melalui tim kuasa hukumnya, Luhut Pangaribuan

Ini Fokus Penanganan Banjir Jakarta Kata Wagub
Indonesia
Ini Fokus Penanganan Banjir Jakarta Kata Wagub

Pemprov DKI Jakarta tengah mengupayakan program pelebaran sungai dengan tujuan memperluas volume tampungan air.

Amankan Pilkada, Indeks Kerawanan Jadi Acuan Polisi
Indonesia
Amankan Pilkada, Indeks Kerawanan Jadi Acuan Polisi

Dan dimensi potensi gangguan kamtibmas ada empat variabel, yakni sejarah konflik, kondisi geografis, media, dan karakteristik masyarakat.

 PDIP Sebut Data Penerima Sembako dari Pemprov DKI Bermasalah
Indonesia
PDIP Sebut Data Penerima Sembako dari Pemprov DKI Bermasalah

"Soal data penerima (bansos), memang Jakarta ini masalah. Jujur, sejak awal saya sampaikan data menjadi masalah," kata Gembong

Pelaku bisnis Dianjurkan Tetap WFH Ketimbang Suruh Pekerjanya ke Kantor
Indonesia
Pelaku bisnis Dianjurkan Tetap WFH Ketimbang Suruh Pekerjanya ke Kantor

Penggunaan masker selama delapan jam atau lebih lama lagi akan sangat membebani karyawan

Anies Berlakukan PSBB Total, Pimpinan DPRD: Jangan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas
Indonesia
Anies Berlakukan PSBB Total, Pimpinan DPRD: Jangan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas

kebijakan itu memang harus diberlakukan karena tidak bisa dipungkiri saat ini kasus COVID-19 di ibu kota dalam kondisi bahaya atau peningkatan kasus terus mengalami lonjakan.