Dalam Tiga Bulan Kemenkeu Janji Rampungkan Audit TMII Taman Mini Indonesia Indah. (Foto: Antara))

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan yang merupakan bagian tim transii pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), mengkaji keseluruhan yang ada di TMII seperti barang, bangunan, kerja sama dengan pihak swasta, hingga jumlah pegawai.

"Kami akan mengecek ada barang apa saja, lalu bagaimana kerja sama dengan swasta, berapa lama, pegawai, bagi hasilnya seperti apa. Nanti akan diaudit semua,” kata Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Encep Sudarwan, di Jakarta, Jumat (17/4)..

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: TMII Diambil Pemerintah dan Bakal Dijual ke Tiongkok

Encep menegaskan, tanggung jawab tim transisi ini harus diselesaikan selama tiga bulan baru kemudian dapat dilakukan serah terima antara Yayasan Harapan Kita kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Setelah itu jelas baru kita lakukan serah terima lalu Kementerian Sekretariat Negara bisa kerja sama dengan pihak lain,” ujarnya.

Encep menjelaskan, hal itu perlu didetailkan lebih lanjut mengingat selain aset BMN, di TMII juga terdapat aset milik daerah dan pihak lain yang berkerja sama dengan Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pengusahaan TMII (BP3 TMII). Paling tidak, ada bangunan yang perlu diintervensi, ada 10 K/L, ada museum informasi, ada 31 anjungan milik pemda, ada 12 mitra dan 18 badan pengelola TMII.

"Ini sedang dicek detailnya karena kemarin hanya BMN sedangkan di sana ada BMN dan non-BMN/D," katanya.

Encep mengatakan TMII sebagai BMN juga akan diasuransikan namun setelah evaluasi dari tim transisi selesai dilakukan karena harus diketahui nilai asetnya secara keseluruhan.

Taman Mini Indonesia Indah. (TMII)
Taman Mini Indonesia Indah. (Foto: Antara)

"Nanti terlihat mana dulu yang mesti diasuransi. Nilainya belum ketahuan tapi memang target kita tahun ini semua terasuransi,” ujarnya.

Sementara ini, nilai aset Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mencapai Rp20,5 triliun berupa enam tanah. Keputusan Presiden nomor 51 tahun 1977 tanggal 10 September 1977 TMII merupakan milik negara, namun penugasan dan pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita (YHK).

Setelah 40 tahun lebih, akhinya Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang antara lain mengembalikan pengelolaan TMII kepada Kementerian Sekretariat Negara. (Knu)

Baca Juga:

Kelola TMII, Kemensetneg Minta Masukan Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Wisata Candi di Yogyakarta Beroperasi Kembali Awal Juni
Indonesia
Wisata Candi di Yogyakarta Beroperasi Kembali Awal Juni

"Rencananya kami akan membuka kembali destinasi wisata taman candi sekitar 8 Juni. Setelah ditutup selama kurang lebih tiga bulan," kata Edy

KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Rp5,7 M Bupati OKU
Indonesia
KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Rp5,7 M Bupati OKU

“Dugaan kerugian Negara dalam perkara ini kurang lebih Rp 5,7 Miliar dengan tersangka an. JR (saat ini Wakil Bupati Kab. OKU),” kata Ali

Jangan Mudah Melabeli Orang Kritis dengan Sebutan Radikal
Indonesia
Jangan Mudah Melabeli Orang Kritis dengan Sebutan Radikal

Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) melaporkan Din Syamsuddin terkait dugaan radikalisme ke KASN.

[Hoaks atau Fakta]: Pelajar Dapat Kuota Internet Gratis 95 GB
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Pelajar Dapat Kuota Internet Gratis 95 GB

Kemendikbud sendiri memang memiliki program bantuan kuota gratis untuk pelajar, mahasiswa, sampai tenaga pengajar (dosen). Namun bantuan itu sudah diprogram sejak tahun 2020

Di Tengah Larangan dari Pemerintah, Hampir 19 Juta Warga Ngotot Mudik Lebaran
Indonesia
Di Tengah Larangan dari Pemerintah, Hampir 19 Juta Warga Ngotot Mudik Lebaran

Larangan mudik yang digaungkan pemerintah rupanya belum mampu membendung antusiasme warga untuk pulang ke kampung halaman.

Ini Kunci Sukses Vaksinasi Versi Epidemolog Matematika ITB
Indonesia
Ini Kunci Sukses Vaksinasi Versi Epidemolog Matematika ITB

Saat ini, jumlah vaksin yang tersedia sangat terbatas. Sebagai contoh Jawa Barat yang jatahnya baru 97 ribuan vaksin COVID-19. Sedangkan kebutuhan vaksin Jawa Barat sekitar 33,5 juta.

DPR Peringatkan BPOM Harus Lepas dari Kepentingan saat Uji Vaksin
Indonesia
DPR Peringatkan BPOM Harus Lepas dari Kepentingan saat Uji Vaksin

Persiapan peluncuran vaksin COVID-19 harus hati-hati dan melalui persiapan matang.

DPRD DKI Usul Apartemen Belum Laku Tampung Pasien COVID-19
Indonesia
DPRD DKI Usul Apartemen Belum Laku Tampung Pasien COVID-19

"Saya kira dengan sukarela harusnya menyerahkan atau meminjamkan apartemen itu untuk kepentingan perawatan yang terkena Covid di Jakarta," ujar Taufik

Warganet Bandingkan Risma dengan Anies, Wagub DKI: Setiap pemimpin punya Cara dan Gaya Masing-Masing
Indonesia
Ganji Genap di Bogor Bakal dilanjutkan
Indonesia
Ganji Genap di Bogor Bakal dilanjutkan

Minggu (14/2), masih ada pelaksanaan aturan ganjil genap bagi kendaraan bermotor di Kota Bogor. Setelah itu, akan dievaluasi dan dikaji lagi.